KPK Rilis Titik Rawan Korupsi, Salah Satunya Saat Penganggaran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 06 May 2024 - 20:38

Kantor KPK RI-net-

Basis pengawasan secara berlapis yang melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri hingga BPKP dengan menyusunan upaya pencegahan di area penganggaran.

Setidaknya ada 3 area yang menjadi "pelototan" tiga lembaga yang merepresentasikan kerja pengawasan dan pencegahan itu.

Antisipasi praktik mark up, disikapi lewat pola penetapan Standar Harta Satuan atau SHS, hingga mengevaluasinya secara berkala;

Termasuk pemantauan ketepatan waktu penyampaikan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Palafon Anggaran Sementara (PPAS) lewat penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Untuk diketahui, SIPD murni merupakan sistem yang di bawah kendali penuh Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, proses perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban anggaran dilakukan via SIMDA yang merupakan sistem yang berada langsung di bawah kendali Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Pemda juga diminta menjalankan transparansi APBD kepada masyarakat melalui website Pemda.

Hanya saja, praktik ini terbilang masih sebatas kampanye. Satu-satunya kepala daerah yang menggamblang dokumen yang bersifat bukan rahasia ini adalah Gubernur DKI Jakarta saat masih dijabat Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Pedoman pencegahan praktik korupsi ini, termasuk menugaskan APIP melakukan audit dan pengawasan lapangan.

BACA JUGA:Pembagian SK PPPK Tunggu Bupati

kpk rilis titik rawan korupsi, salah satunya saat penganggaran                             radarutara.bacakoran.co - pandemi korupsi masih tak kunjung terhenti. komisi pemberantasan korupsi atau kpk, merilis tren pencurian di sektor birokrasi pemerintahan. 
salah satu titik rawan korupsi, kata laporan kpk, adalah tahap penganggaran. dijabar kpk, fase ini merupakan tahap lanjutan dari sebuah perencanaan. 
di tahap ini, dilakukan penyusunan anggaran dengan kalkulasi-kalkulasi mulai dari capaian sebelumnya dan menyesuaikan target selanjutnya. 
rilis warta ru edisi 7 november 2023 lalu, korupsi dengan modus jual beli jabatan, menempatkan pemda, berada dalam tangga pemuncak. 
baca juga:apip dalam sistem merit menjadi macan ompong
baca juga:pembagian sk pppk tunggu bupati
data ini versi komisi pemberantasan korupsi (kpk); lembaga yang pimpinannya yakni firli bahuri, yang turut menjadi obyek pemeriksaan polri, soal prahara dugaan pemerasan terhadap bekas menteri pertanian, syahrul yasin limpo (sly). 
lembaga anti rusuah itu menjabar, jual beli jabatan adalah pemberian suap maupun gratifikasi yang dilakukan untuk memuluskan proses mutasi dan promosi jabatan. 
ditegasi kpk, jual beli jabatan juga merupakan pemerasan yang dilakukan oleh orang dengan jabatan lebih tinggi kepada bawahannya dengan iming-iming promosi. 
kemudian, lembaga yang kini tengah menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan wakil menteri hukum dan ham itu mengungkapkan, hasil survei penilaian integritas (spi) 2022, risiko korupsi terkait jual beli ini masih lazim terjadi. 
baca juga:simpan sabu dan ganja, warga pasar bantal diringkus polisi
baca juga:mtq harus menjadi efek kejut ekonomi di masyarakat
lingkar korupsi di kanal birokrasi itu, lazim terjadi di daerah. praktik korupsi juga, rentan dalam proses pengusulan kenaikan pangkat asn. 
"pemda 13,4 persen, kementerian 7 persen dan lembaga 6,2 persen," beber kpk mengutip hasil spi yang dilakoni tahun 2022 lalu. 
lembaga yang berdasarkan undang-undang berhak memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga saban tahunnya, menggamblang kerawanan korupsi di indonesia.
disampaikan, faktor penyebab praktik korupsi di sektor sumber daya manusia (sdm) ini dipengaruhi oleh beberapa hal. ongkos pilkada menjadi salah satunya. 
baca juga:tersangka proyek pengadilan agama segera ditetapkan, kajari: tunggu audit kn keluar
baca juga:program siska untungkan petani dan peternak
"intervensi politik dalam birokrasi; lemahnya sistem birokrasi, biaya pilkada yang tinggi; lemahanya pengawasan apip, minimnya laporan lantaran adanya pengancaman sampai dengan hubungan kekerabatan/kedekatan dengan pejabat," ujar kpk, menjabar hal yang mempengaruhi praktik korupsi di sektor birokrasi.
awal tahun 2024, kpk turut membeber pola-pola kerawanan praktik rasuah hasil spi 2023. 
spi yang menggunakan obyek dimenensi internal, risiko korupsi pengelolaan anggaran menampatkan nilai yang cukup tinggi: 84,5. 
poin di atas, tidak bisa dibanggakan. pasalnya, poin 84,5 diartikan sebagai kerawanan praktik korupsi di lingkungan birokrasi masih sangat tinggi.
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
baca juga:dprd provinsi bengkulu nilai upaya pemprov bengkulu tata pantai panjang sudah tepat
dibeberkan kpk, titik rawan itu diantaranya: mark up anggaran, perjalanan dinas dan honorarium;
penyelahgunaan penyaluran bantuan keuangan, baik berupa dalam format hibah sampai dengan bantuan sosial alias bansos;
berikutnya adalah ketidaksesuaian rencana kerja dan anggaran atau rak dengan rencana kerja pembangunan daerah atau rkpd;
adanya praktik penyuapan/gratifikasi dalam proses penyerahan dan penetapan apbd. 
kesan betapa sulitnya memberangus pencurian duit negara ini, lantas disikapi konsensus bersama. 
baca juga:jaksa segera limpahkan perkara rsud ke pengadilan tipikor bengkulu
baca juga:bb tumbuh, indikator daerah kian maju
basis pengawasan secara berlapis yang melibatkan kpk, kementerian dalam negeri atau kemendagri hingga bpkp dengan menyusunan upaya pencegahan di area penganggaran. 
setidaknya ada 3 area yang menjadi "pelototan" tiga lembaga yang merepresentasikan kerja pengawasan dan pencegahan itu. 
antisipasi praktik mark up, disikapi lewat pola penetapan standar harta satuan atau shs, hingga mengevaluasinya secara berkala;
termasuk pemantauan ketepatan waktu penyampaikan dan penetapan kebijakan umum anggaran (kua)- prioritas palafon anggaran sementara (ppas) lewat penginputan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (sipd). 
baca juga:simpan sabu dan ganja, warga pasar bantal diringkus polisi
baca juga:apip dalam sistem merit menjadi macan ompong
untuk diketahui, sipd murni merupakan sistem yang di bawah kendali penuh kementerian dalam negeri. 
sebelumnya, proses perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban anggaran dilakukan via simda yang merupakan sistem yang berada langsung di bawah kendali kementerian keuangan atau kemenkeu. 
pemda juga diminta menjalankan transparansi apbd kepada masyarakat melalui website pemda. 
hanya saja, praktik ini terbilang masih sebatas kampanye. satu-satunya kepala daerah yang menggamblang dokumen yang bersifat bukan rahasia ini adalah gubernur dki jakarta saat masih dijabat basuki tjahja purnama atau ahok. 
pedoman pencegahan praktik korupsi ini, termasuk menugaskan apip melakukan audit dan pengawasan lapangan. 
baca juga:pembagian sk pppk tunggu bupati
baca juga:mtq harus menjadi efek kejut ekonomi di masyarakat
obyeknya meliputi kegiatan seperti pelaksanaan bantuan keuangan/hibah/bansos serta realisasi perjalanan dinas dan honorarium. 
pantauan radar utara, anggaran perjalanan dinas nyaris massif menjadi temuan badan pemeriksa keuangan atau bpk saat melakukan pemeriksaan tahun anggaran berjalan 2024. 
opd berbondong-bondong mengembalikan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rujukan aturan yang ada alias cenderung pemborosan. 
kpk juga pernah merilis, bagaimana membangun sistem terintegrasi alih-alih untuk memberangus pergerakan aktor-aktor korupsi. 
baca juga:tersangka proyek pengadilan agama segera ditetapkan, kajari: tunggu audit kn keluar
baca juga:program siska untungkan petani dan peternak
diungkapkan, lingkar korupsi di kanal birokrasi, lazim terjadi di daerah. praktik korupsi juga, rentan dalam proses pengusulan kenaikan pangkat asn. 
"pemda 13,4 persen, kementerian 7 persen dan lembaga 6,2 persen," beber kpk mengutip hasil spi yang dilakoni tahun 2022 lalu. 
lembaga yang berdasarkan undang-undang berhak memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga saban tahunnya, menggamblang kerawanan korupsi di indonesia.
disampaikan, faktor penyebab praktik korupsi di sektor sumber daya manusia (sdm) ini dipengaruhi oleh beberapa hal. ongkos pilkada menjadi salah satunya. 
baca juga:pemda ini ringankan beban pemerintah miliaran rupiah, kok bisa?
baca juga:dprd provinsi bengkulu nilai upaya pemprov bengkulu tata pantai panjang sudah tepat
"intervensi politik dalam birokrasi; lemahnya sistem birokrasi, biaya pilkada yang tinggi; lemahanya pengawasan apip, minimnya laporan lantaran adanya pengancaman sampai dengan hubungan kekerabatan/kedekatan dengan pejabat," ujar kpk, menjabar hal yang mempengaruhi praktik korupsi di sektor birokrasi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan