Ketua Majelis Sidang Tabat antara Bengkulu Utara dan Lebong, Pernah Bertugas di Pengadilan Negeri Curup

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 May 2024 - 11:09

Ketua Majelis Sidang Tabat antara Bengkulu Utara dan Lebong, Pernah Bertugas di Pengadilan Negeri Curup -Radar Utara/Benny Siswanto-

Kembali mengulas, putusan sela MK itu, berdasarkan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang dimohonkan oleh Pemda Lebong.

Selain itu, turut pula diuji, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

Putusan sela itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, selaku ketua majelis konstitusi, pada Jumat, 22 Maret 2024 Pukul 08.31 WIB yang disaksikan oleh seluruh pihak terkait.

Berkenaan dengan hal pokok materi gugatan oleh Pemohon yang menggandeng Yusril Ihza Mahendra itu, Mahkamah menilai perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali.

Langkah ini, demi memeroleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali.

Mediasi itu, lanjut MK, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah.

Mahkamah menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela a quo diucapkan.

Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud.

Apalagi, kata majelis, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.

Sementara itu, Ahli Pemohon, Harsanto Nurhadi, dikutip dari putusan sela MK, pada pokoknya menyatakan tentang : Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak pada 2007, kesepakatan mengenai sengketa wilayah.

ketua majelis sidang tabat antara bengkulu utara dan lebong, pernah bertugas di pengadilan negeri curup                             radarutara.bacakoran.co - ketua majelis sidang mahkamah konstitusi atau mk, atas tapal batas kabupaten bengkulu utara dan kabupaten lebong, suhartoyo, diketahui pernah bertugas di wilayah yuridiksi rejang lebong. 
hakim yang menyidangkan perkara uji materi yang diajukan pemda lebong dalam perkara nomor : 71/puu-xxi/2023 ini, pernah bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri curup. 
hakim konstitusi yang menggantikan posisi anwar usman, sebagai ketua mk periode 2023-2028 itu, penelusuran ru menemui jejak tugasnya di pn curup pada tahun 1989 silam. 
itu berarti, jauh sebelum lahirnya kabupaten lebong. pada saat itu, masih menjadi wilayah administratif kabupaten rejang lebong yang kemudian menelurkan daerah otonomi baru (dob) bersama kabupaten lebong. 
baca juga:bukan sekedar menjadi hiburan! ini 5 manfaat karaoke bagi kesehatan yang jarang diketahui
baca juga:jangan panik! ini 6 langkah awal yang harus dilakukan jika anak terserang dbd
hakim konstitusi yang diusulkan mahkamah agung itu, pada sidang yang dimohonkan pemda lebong, pada 23 april 2024 lalu, membacakan putusan sela.
sekadar mengulas, sikap mahkamah konstitusi itu diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi yaitu suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, saldi isra, arief hidayat;
kemudian enny nurbaningsih, anwar usman, daniel yusmic p. foekh, m. guntur hamzah, ridwan mansyur, dan arsul sani, masing-masing sebagai anggota. 
putusan sela mk : sebelum menjatuhkan putusan akhir: 
baca juga:sering dianggap sepele, ternyata air cucian beras banyak manfaat bagi tubuh
baca juga:kabar terbaru! soal pengumuman pendaftaran tes casn 2,3 juta formasi 2024
1. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah kabupaten bengkulu utara di bawah supervisi kementerian dalam negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan; 
2. memerintahkan kepada gubernur provinsi bengkulu untuk melaporkan kepada mahkamah mengenai hasil mediasi antara pemerintah kabupaten lebong dengan pemerintah kabupaten bengkulu utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan. 
3. memerintahkan kepada kementerian dalam negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
gubernur bengkulu, rohidin mersyah, sudah menindaklanjuti amar putusan sela lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat itu.
baca juga:berminat jadi pps pilkada 2024? pendaftarannya resmi dibuka, ini lengkap persyaratannya
baca juga:ini 6 rekomendasi obat alami untuk penyakit malaria
tapi, mediasi membahas tapal batas atau tabat antara pemda bengkulu utara dan pemda lebong di pemprov bengkulu, belum menjumpa titik temu. 
padahal, pertemuan sebelum lebaran itu, dipimpin langsung gubernur rohidin mersyah, selaku mediator, sekaligus dihadiri langsung bupati mian dan bupati kopli. 
hanya saja, pihak pemda lebong, meminta pertemuan itu dijadwalkan ulang, lantaran pendamping hukumnya yakni yusril ihza mahendra, belum dapat hadir.
ketua tim kuasa hukum tim pemenangan prabowo-gibran itu tak hadir, lantaran tengah menjalani persidangan di mahkamah konstitusi atau mk, dalam gugatan hasil pilpres oleh paslon 01 dan 02. 
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
gubernur rohidin membenarkan, tertundanya mediasi kedua pemda lantaran tabat itu. dia membenarkan, pemda lebong, meminta waktu, agar dapat menghadirkan yusril dalam mediasi. 
"sementara pak yusril sidang menjalani sidang di mk, sehingga pemda lebong meminta dijadwalkan ulang mediasi," ujar gubernur di balai daerah. 
mediasi yang dilakukan gubernur itu, sejalan dengan perintah putusan sela yang dibacakan majelis konstitusi atas perkara uji materi yang diajukan pemda lebong dalam perkara nomor : 71/puu-xxi/2023. 
mahkamah konstitusi atau mk, telah membacakan putusan selanya, sebelum mengagendakan putusan final yang direncanakan bakal dilakukan 3 bulan kedepan.
baca juga:mulai stabil, segini harga kebutuhan pertanian di arga makmur
baca juga:pemprov bengkulu didesak tangani jalan amblas dan longsor di lebong
terpisah, bupati kopli, menjelaskan kehadiran yusril lantaran pihaknya telah memberikan kuasa penuh selaku pengacara yang digandeng pemda lebong dalam persoalan tabat. 
"karena kami telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum, sehingga kami meminta gubernur untuk dijadwalkan kembali mediasi, karena pak yusril yang tengah berhalangan, mengikuti sidang di mk," ujar kopli. 
bupati mian, saat disodor tanya wartawan relatif menyampaikan sikap lamanya. pemda bu, kata dia, berpandangan sesuai dengan uu pembentukan kabupaten bengkulu utara serta permendagri 20 tahun 2015. 
"rujukan kami, pemda bu tidak berubah tetap pada sikap awal," ungkapnya. 
baca juga:bukan sekedar menjadi hiburan! ini 5 manfaat karaoke bagi kesehatan yang jarang diketahui
baca juga:jangan panik! ini 6 langkah awal yang harus dilakukan jika anak terserang dbd
karena sejauh pelaksanaan pembangunan di bengkulu utara, mian menegaskan tidak pernah memiliki persoalan soal tabat dengan pemda lebong. 
begitu juga, kata dia, ketika masih berbatasan langsung dengan kabupaten rejang lebong. sebelum, wilayah otonom itu memekarkan daerah otonomi baru bernama kabupaten lebong.  
"maka kalau diibaratkan "bagi-bagi warisan" itu kan bukan dengan kita (bengkulu utara,red)," pungkasnya.
sekda bu, h fitriansyah, sstp,mm, membenarkan adanya putusan sela tersebut. sekda yang hadir di persidangan secara daring itu, menyampaikan kapasitas pemda bu lebih kepada pasif dalam persoalan ini.
baca juga:sering dianggap sepele, ternyata air cucian beras banyak manfaat bagi tubuh
baca juga:kabar terbaru! soal pengumuman pendaftaran tes casn 2,3 juta formasi 2024
"karena posisi kita sebagai pihak terkait," ungkapnya. 
"namun kami menghormati setiap proses selama berjalannya persidangan konstitusi," ujarnya, menjelas.  
kembali mengulas, putusan sela mk itu, berdasarkan pengujian materiil undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 4 tahun 1956 yang dimohonkan oleh pemda lebong.
selain itu, turut pula diuji, undang-undang darurat nomor 5 tahun 1956 dan undang-undang darurat nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat i sumatera selatan, sebagai undang-undang. 
baca juga:berminat jadi pps pilkada 2024? pendaftarannya resmi dibuka, ini lengkap persyaratannya
baca juga:ini 6 rekomendasi obat alami untuk penyakit malaria
putusan sela itu dibacakan ketua mk, suhartoyo, selaku ketua majelis konstitusi, pada jumat, 22 maret 2024 pukul 08.31 wib yang disaksikan oleh seluruh pihak terkait.
berkenaan dengan hal pokok materi gugatan oleh pemohon yang menggandeng yusril ihza mahendra itu, mahkamah menilai perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu pemerintah kabupaten lebong dan pemerintah kabupaten bengkulu utara tanpa terkecuali.
langkah ini, demi memeroleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan gubernur provinsi bengkulu di atas perlu dilakukan kembali. 
mediasi itu, lanjut mk, dengan supervisi kementerian dalam negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. 
baca juga:kesiapan fasilitas cjh bengkulu segera dicek
baca juga:mempertanggungjawabkan penggunaan apbn
mahkamah menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan sela a quo diucapkan. 
jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. 
apalagi, kata majelis, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga gubernur provinsi bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.   
sementara itu, ahli pemohon, harsanto nurhadi, dikutip dari putusan sela mk, pada pokoknya menyatakan tentang : kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak pada 2007, kesepakatan mengenai sengketa wilayah. 
baca juga:mulai stabil, segini harga kebutuhan pertanian di arga makmur
baca juga:pemprov bengkulu didesak tangani jalan amblas dan longsor di lebong
namun sebenarnya, kesepakatan tersebut mutlak harus merujuk pada undang-undang 39 tahun 2003. karena di situlah secara norma, batasan- batasan tersebut disebut dalam kecamatan-kecamatan. 
sehingga sebenarnya sudah selesai. artinya, kesepakatan tidak bisa mengubah batas wilayah. 
karena pada faktanya berdasarkan data yang bisa saya dapatkan, terdapat penolakan dari kabupaten lebong. 
walaupun sekali lagi dari data yang ahli dapat, penolakan ini kemudian tidak direspons. 
"munculah permendagri 20/2015 yang kemudian menempatkan desa lebong masuk ke dalam kecamatan giri mulya yang ada di bengkulu utara," papar harsanto nurhadi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan