Melihat Potensi Opsen Pajak Kendaraan, Bisa Dongkrak PAD 3 Kali Lipat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 30 Apr 2024 - 11:09

Ilustrasi : surat kendaraan-NET -

Dalam warta, Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bersama di tahun lalu, masih dalam bulan November 2023, sudah menghimpun pajak kendaraan di waktu "pemutihan pajak" sebesar 18.452.128.000.

Tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit R2 serta 1.531 unit R4. Kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan.

BACA JUGA: Pajak Kolaborasi Banyak Pihak

Data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar Rp 7,53 miliar. Disusul dengan truk sebesar Rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit.

Mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar Rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit.

Untuk diketahui, status BLUD memberikan keleluasaan pengelola dalam memenej, mulai dari merencanakan kegiatan yang menjadi kewenangan BLUD.

Pengelolaan yang lebih otonom, menjadi dasar penyelenggaraan program dan peningkatannya pun lebih mudah, karena segala penerimaannya dikelola sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan.

Tabrakan regulasi, memungkinkan terjadi dalam upaya salin rupa tiga fasilitas layanan di Kabupaten Bengkulu Utara (BU).

Rencananya, unit layanan itu akan diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pantauan RU, proses ini harus benar-benar mencermati regulasi di atasnya.

Tiga layanan yang tengah dibidik untuk berstatus BLUD itu, mulai dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPDT) Kemetrologian Legal yang merupakan bagian dari Dinas Perdagangan.

Selanjutnya, UPTD KIR kendaraan yang berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) serta Laboratorium yang ada menjadi bagian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

melihat potensi opsen pajak kendaraan, bisa dongkrak pad 3 kali lipat                            radarutara.bacakoran.co - penerapan kebijakan-kebijakan yang dituang dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau hkpd, turut memberikan implikasi di sector hilir yakni daerah-daerah selaku pelaksana kebijakan. salah satunya lonjakan potensi penerimaan daerah.
lompatan potensi cuan daerah yang selama ini, memiliki tingkat pendapatan asli daerah, bisa melonjak signifikan. memungkinan hingga 3 kali lipat. salah satunya ditopang dari opsen pajak. 
ambil contoh, proyeksi potensial pendapatan itu seperti yang terjadi di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. salah satu daerah yang berada di pulau sumatera ini, bakal mulai menerapkan aturan turunan uu hkpd khusunya untuk opsen pajak pada 2025 mendatang. 
dalam lansiran warta sebelumnya, dijelaskan opsen, menjadi salah satu sektor pundi-pundi daerah yang bakal berlaku efektif tahun 2025 mendatang. 
baca juga:obyek pajak di daerah tahun 2025 bakal bertambah 
baca juga:capaian pajak rendah, burung walet mulai tidak betah di mukomuko
opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. fokus dari pungutan pajak tambahan ini adalah kendaraan bermotor.
opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen pkb, adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota, atas pokok pkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
ada juga, opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen bbnkb. pungutan pajak ini merupakan obyek yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok bbnkb, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
penjelasan di atas, merupakan beleid lansiran daerah yakni perda nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd. perda tersebut, memiliki payung hukum utamanya yakni uu hkpd.
baca juga:gubernur kembali gulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
baca juga: urgensi lanjutan pemutihan pajak vs ribuan kendaraan nunggak pajak
pasal 104 perda itu juga menjelaskan, ketentuan mengenai pajak mblb, opsen pkb, dan opsen bbnkb sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai berlaku di daerah ini pada tanggal 5 januari 2025.
laporan radar utara edisi 29 november 2022, praktis mendukung angka potensial yang menjadi obyek pad kir. 
dalam warta, kantor uptd pengelolaan pendapatan daerah bersama di tahun lalu, masih dalam bulan november 2023, sudah menghimpun pajak kendaraan di waktu "pemutihan pajak" sebesar 18.452.128.000. 
tercatat realisasi pajak ketika itu, berasal dari 6.152 unit r2 serta 1.531 unit r4. kalau ditotal semuanya sebanyak 7.683 unit kendaraan. 
baca juga: pajak kolaborasi banyak pihak
baca juga:mau tau! ini 7 jenis mobil dengan pajak termurah di indonesia
data sebelumnya, tunggakan pajak tertinggi ditempati motor sebesar rp 7,53 miliar. disusul dengan truk sebesar rp 4,1 miliar yang saat didata, jumlahnya di daerah ini sebanyak 1.227 unit. 
mobil jenis pikap, menempati tunggakan terbanyak ketiga, sebesar rp 1,88 miliar yang terbagi pada 1.725 unit. 
untuk diketahui, status blud memberikan keleluasaan pengelola dalam memenej, mulai dari merencanakan kegiatan yang menjadi kewenangan blud. 
pengelolaan yang lebih otonom, menjadi dasar penyelenggaraan program dan peningkatannya pun lebih mudah, karena segala penerimaannya dikelola sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan. 
baca juga:komisi ii dprd dorong pajak alat berat dieksekusi
baca juga:berharap, pemutihan pajak segera dimulai
tabrakan regulasi, memungkinkan terjadi dalam upaya salin rupa tiga fasilitas layanan di kabupaten bengkulu utara (bu).
rencananya, unit layanan itu akan diubah menjadi badan layanan umum daerah (blud). pantauan ru, proses ini harus benar-benar mencermati regulasi di atasnya. 
tiga layanan yang tengah dibidik untuk berstatus blud itu, mulai dari unit pelaksana teknis dinas (updt) kemetrologian legal yang merupakan bagian dari dinas perdagangan. 
selanjutnya, uptd kir kendaraan yang berada di bawah dinas perhubungan (dishub) serta laboratorium yang ada menjadi bagian dari dinas lingkungan hidup (dlh).
baca juga:capaian pajak parkir kendaraan terancam turun
baca juga:ranmor mati pajak dan bodong dilarang isi bbm subsidi dinilai tepat
dari sisi potensi, ketiganya dapat menjadi segmen penyokong pundi-pundi daerah. hanya saja, secara regulasi, statusnya saat ini masih dipandang sebagai basis pelayanan murni. 
itu artinya, pengenaan tarif oleh daerah memungkinkan akan bergesekan dengan hukum alias ilegal.
sementara, untuk memungut pendapatan asli daerah (pad), wajib merujuk undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
turunan dari uu di atas, sebenarnya telah dibuat pemda bu. tepatnya, peraturan daerah (perda) kabupaten bengkulu utara nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau pdrd. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan