Kelurahan menjadi Desa, Tahapan Ini yang Melibatkan DPRD

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 25 Apr 2024 - 10:33

Ilustrasi: desa-id.pngtree.com-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kelurahan menjadi desa, memang memiliki serangkaian tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Seperti diulas dalam lansiran warta sebelumnya, pangkal dari perubahan status kelurahan untuk dapat menjadi desa adalah adanya prakarsa dari masyarakat.

Otoritas pemerintah yang menaungi wilayah administratif yakni pemerintah kelurahan, tidak dapat ujug-ujug memproses sebuah niatan perubahan status, tanpa adanya usulan permintaan atau prakarsa dari masyarakat.

Mencermati paparan data yang dilansir pemerintah pada tahun berlakunya Permendagri tentang Penataan Desa, Tahun 2017 lalu di Indonesia setidaknya terdapat 8.506 kelurahan.

Penegasan jumlah wilayah administratif tersebut, dituangkan dalam Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan.

Regulasi tersebut pun kemudian diperbaharui 2 tahun berikutnya yakni Peraturan Kemendagri Nomor 77 tahun 2019. Turut ditegasi pula, jumlah desa pada tahun itu berjumlah 74.961.

Seperti diketahui, syarat dasar sebuah kelurahan dapat berubah status menjadi desa, diatur tegas awal di Pasal 49 Permendagri tentang Penataan Desa.

Dimana, secara prinsip yang kemudian dilanjut dengan insiasi atau prakarsa masyarakat. Sebuah kelurahan dapat menjadi desa, dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Tentunya syarat prinsip di atas, sangatlah relevan. Dimana, desa seyogyanya merupakan sebuah komunitas masyarakat sosial yang mencerminkan situasi desa.

Hal tersebut, menjadi penegasan Pasal 49 ayat (1) Permendagri tentang Penataan Desa.

kelurahan menjadi desa, tahapan ini yang melibatkan dprd                             radarutara.bacakoran.co - kelurahan menjadi desa, memang memiliki serangkaian tahapan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri atau permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. 
seperti diulas dalam lansiran warta sebelumnya, pangkal dari perubahan status kelurahan untuk dapat menjadi desa adalah adanya prakarsa dari masyarakat. 
otoritas pemerintah yang menaungi wilayah administratif yakni pemerintah kelurahan, tidak dapat ujug-ujug memproses sebuah niatan perubahan status, tanpa adanya usulan permintaan atau prakarsa dari masyarakat. 
mencermati paparan data yang dilansir pemerintah pada tahun berlakunya permendagri tentang penataan desa, tahun 2017 lalu di indonesia setidaknya terdapat 8.506 kelurahan. 
baca juga:fakta menarik tentang ciri-ciri orang yang lahir pada hari kamis, jumat, dan sabtu menurut primbon jawa
baca juga: bupati mian terima penghargaan sdi, apa itu sdi?
penegasan jumlah wilayah administratif tersebut, dituangkan dalam permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administratif pemerintahan. 
regulasi tersebut pun kemudian diperbaharui 2 tahun berikutnya yakni peraturan kemendagri nomor 77 tahun 2019. turut ditegasi pula, jumlah desa pada tahun itu berjumlah 74.961.
seperti diketahui, syarat dasar sebuah kelurahan dapat berubah status menjadi desa, diatur tegas awal di pasal 49 permendagri tentang penataan desa. 
dimana, secara prinsip yang kemudian dilanjut dengan insiasi atau prakarsa masyarakat. sebuah kelurahan dapat menjadi desa, dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. 
baca juga:ribuan guru bakal sumringah, berkas usulan sertifikasi triwulan pertama lengkap, tinggal teken kadis
baca juga:bursa panwascam pilkada 2024, didominasi wajah lama. ini penyebabnya 
tentunya syarat prinsip di atas, sangatlah relevan. dimana, desa seyogyanya merupakan sebuah komunitas masyarakat sosial yang mencerminkan situasi desa. 
hal tersebut, menjadi penegasan pasal 49 ayat (1) permendagri tentang penataan desa. 
setelah terpenuhinya syarat prinsip utama itu, disyaratkan lagi oleh regulasi adalah karakteristik sosial masyarakat. 
terdapat 3 karakteristik yang diminta regulasi. pertama adalah kondisi masyarakat yang homogen;
baca juga:kemendikbud-ristek rilis jadwal asesmen nasional tahun 2024. ini tanggal dan materi kegiatannya
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
selanjutnya, mata pencaharian masyarakat setempat sebagian besar beraktivitas di bidang agraris atau nelayan; dan 
akses transportasi dan komunikasi masih terbatas. tiga syarat karakteristik di atas, ditagas di pasal 49 ayat 2 huruf a, b dan c. 
melanjut pada tahapan dengan estimasi, tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk melakukan pengkajian dan verifikasi telah menyampaikan rekomendasinya kepada kepala daerah. 
mengulas kembali, verifikasi yang dilakukan oleh tim kabupaten/kota itu, bersifat mutatis mutandis yang merujuk pada pasal 20 dan 22 permendagri tentang penataan desa. 
baca juga:hingga april terjadi 269 kasus, penanggulangan dan pencegahan demam berdarah di bengkulu utara butuh aksi nyat
baca juga:kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi
pasal 20 
(1) verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berupa: a. verifikasi administrasi; dan b. verifikasi teknis. 
(2) verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
(3) verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 
baca juga:skandal eks pnpm-mpd, tersangka setor uang ke jaksa 75 juta
baca juga:arie dan andaru kejar rekom pdip untuk pilkada bengkulu utara 
pasal 22 
(1) hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. 
(2) rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bupati/wali kota untuk melakukan pemekaran desa. 
(3) dalam hal bupati/wali kota menyetujui pemekaran desa, bupati/wali kota menetapkan dengan peraturan bupati/wali kota tentang pembentukan desa persiapan.
maka, sesuai regulasi menugasi kepala daerah untuk menentukan sikap politiknya, menerima atau menolak usulan perubahan status yang diprakarsai masyarakat tersebut. 
baca juga:kemudahan pelayanan perizinan, dpmptsp bimtek 0ss-rba untuk kemajuan usaha
baca juga:kelurahan bisa menjadi desa, begini alur mekanismenya sesuai regulasi
ketika kepala daerah menerima atau menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa, selanjutnya kepala daerah melakukan proses berikutnya yakni penyusunan dasar hukum daerah. 
kepala daerah baik itu bupati atau walikota, akan menyusun rancangan perda tentang perubahan status kelurahan menjadi desa atau sebaliknya. 
setelah rangkaian perancangan payung hukum daerah itu rampung, selanjutnya eksekutif menyampaikan rancangan perda dimaksud kepada dprd kabupaten/kota.
penyampaikan rancangan oleh eksekutif itu, untuk meminta jadwal pembahasan, dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama sekaligus mengesahkan dasar hukum daerah itu. 
baca juga:hingga april terjadi 269 kasus, penanggulangan dan pencegahan demam berdarah di bengkulu utara butuh aksi nyat
baca juga:pemda bisa ubah status kelurahan jadi desa, syaratnya atas prakarsa masyarakat
begitu rancangan perda tentang perubahan kelurahan menjadi desa telah mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan dprd dalam sebuah paripurna. 
selanjutnya kepala daerah, menyampaikan rancanga perda yang telah disetujui dalam paripurna tersebut kepada gubernur untuk dievaluasi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan