Skandal Eks PNPM-MPD, Tersangka Setor Uang ke Jaksa 75 Juta

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 23 Apr 2024 - 20:59

TERSANGKA AM melalui keluarganya, saat menyerahkan titipan uang pengganti ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Senin, 22 April 2024.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dari hasil pengusutan sampai dengan ditingkatkannya statusnya ke penyidikan, kemudian menetapkan AM dan H sebagai tersangka pada 24 Januari 2024.

Praktik dugaan korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.221.410.800.

"Penyerahan uang titipan oleh AM, dilakukan oleh keluarganya," terang Ekke.

Sekadar mengulas, setelah menilai telah terpenuhinya minimal 2 alat bukti, jaksa kemudian menahan para tersangka tepat pada hari berubahnya status AM dan H dari saksi menjadi tersangka.

Jaksa kemudian menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari total KN yang timbul, berdasarkan hasil audit internalnya. Ekke juga menyampaikan, kerja represif dalam penanganan perkara korupsi, juga dibarengi dengan upaya penyelamatan keuangan negara yang timbul.

Untuk itu, dirinya mengimbau pihak terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, bisa menunjukkan sikap yang kooperatif.

"Sejauh ini yang menyerahkan titipan UP baru tersangka AM," ungkapnya.

skandal eks pnpm-mpd, tersangka setor uang ke jaksa 75 juta                             radarutara.bacakoran.co - satu dari 2 tersangka dugaan korupsi dana perguliran simpan pinjam perempuan (spp), menyerahkan uang pengganti atau up ke kejaksaan negeri bengkulu utara. 
diketahui, penyidikan oleh jaksa yang sudah menjerat am dan h, masing-masing selaku ketua upk dan bendahara air napal kecamatan air napal itu, saat ini menuju pelimpahan tahap 2, kemudian berlanjut ke pendaftaran perkara ke pengadilan tipikor bengkulu. 
kajari bengkulu utara, pradhana p setyarjo, se, sh, mh melalui humas yang juga kasi intel, ekke widoto khahar, sh, mh, membenarkan penitipan up dalam dugaan korupsi eks pnpm-mpd yang berdasarkan audit muncul kerugian sebesar rp 1,2 miliar tersebut. 
"tersangka am, menyerahkan titipan uang pengganti sebesar rp 75 juta, senin, 22 april 2024," ujar ekke lewat sambungan telponya, selasa, 23 april 2024 siang. 
baca juga:cermati syarat pendaftaran ppk pilkada 2024, ada syarat khusus calon yang pernah terkait parpol
baca juga: pelatihan sdgs tahun 2024 untuk kemajuan desa air baus i. begini target pemdes...
dijelaskan ekke, penitipan up tersebut akan ditempatkan di rekening khusus yang telah dimiliki oleh kejaksaan negeri bengkulu utara. 
nantinya, uang pengganti akan dilanjutkan dengan eksekusi, setelah perkara yang statusnya baru di proses pelimpahan tahap 1 itu. 
karena kasus ini murni ditangani sejak awal oleh kejari bengkulu utara, maka proses pelimpahan tahap dua, akan dilakukan dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut. 
"baru akan dilanjutkan pendaftaran perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor bengkulu," ekke menjelaskan. 
baca juga:menyeruak senyap, kelurahan pengin menjadi desa 
baca juga:nelayan tangkap tradisional diminta waspada cuaca ekstrim
di tengah sorotan dugaan skandal bancakan dana perguliran miliaran rupiah yang nyaris moksa. 
kejari bengkulu utara baru mengusut persoalan ini pada unit pengelola kecamatan (upk) air napal. 
dari hasil pengusutan sampai dengan ditingkatkannya statusnya ke penyidikan, kemudian menetapkan am dan h sebagai tersangka pada 24 januari 2024.  
praktik dugaan korupsi yang dilakukan oleh kedua tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar rp 1.221.410.800. 
baca juga: terbawa longsor, rumah warga bukit harapan ambruk 
baca juga: tim bhayangkara polsek ketahun 2 kali juara umum grass track championship 
"penyerahan uang titipan oleh am, dilakukan oleh keluarganya," terang ekke.
sekadar mengulas, setelah menilai telah terpenuhinya minimal 2 alat bukti, jaksa kemudian menahan para tersangka tepat pada hari berubahnya status am dan h dari saksi menjadi tersangka. 
jaksa kemudian menjerat keduanya dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
beleid itu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp. 
baca juga: pemdes napal putih salurkan blt-dd triwulan i ta 2024 untuk 20 kpm
baca juga: pemdes karya bakti realisasikan titik nol pembangunan fisik dd ta 2024
kemudian, pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp serta pasal 9 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp tentang tindak pidana korupsi.
dari total kn yang timbul, berdasarkan hasil audit internalnya. ekke juga menyampaikan, kerja represif dalam penanganan perkara korupsi, juga dibarengi dengan upaya penyelamatan keuangan negara yang timbul. 
untuk itu, dirinya mengimbau pihak terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, bisa menunjukkan sikap yang kooperatif. 
"sejauh ini yang menyerahkan titipan up baru tersangka am," ungkapnya. 
baca juga:mukomuko darurat wabah demam berdarah, tercatat 242 warga positif
baca juga:peralatan rs pratama ipuh masih diinstal
ekke juga belum mengungkap perihal kans lanjutan penyidikan atas dana perguliran dari apbn yang menyebar ke berbagai kecamatan via upk kala itu. 
penyebaran anggaran perguliran yang dipungkasi pada 2014, sebagai momen injury time program pnpm yang dicanang presiden susilo bambang yudhoyono. 
di tengah ketidakjelasan status hukum, bahkan pengawasan dari pemerintah, diduga terjadi bancakan anggaran perguliran yang diduga kuat dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. 
jauh sebelum pengusutan kejaksaan, kabupaten bahkan kesulitan dalam melacak laporan keuangan dan pertanggungjawaban soal perguliran, setelah mendapatkan sorotan media massa. 
baca juga:cermati syarat pendaftaran ppk pilkada 2024, ada syarat khusus calon yang pernah terkait parpol
baca juga: pelatihan sdgs tahun 2024 untuk kemajuan desa air baus i. begini target pemdes...
"saat ini kami masih fokus pada obyek penyidikan. sembari terus melakukan pemeriksaan, ditambah lagi nantinya dari hasil fakta-fakta persidangan," jelasnya, diplomatis. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan