Menyeruak Senyap, Kelurahan Pengin Menjadi Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 23 Apr 2024 - 20:51

Ketua Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, S.Sos.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dibaca, terdapat peningkatan pada slot anggaran yang bakal ditransferkan pusat nantinya.

Tahun 2023, transfer dana desa pusat ke daerah sebesar Rp 172,8 miliar. Tahun 2024 meningkat menjadi Rp 174.556.051.

Beda dengan kelurahan, saban tahunnya dukungan keuangan dari pusat totalnya di angka Rp 1 miliar.

Itu artinya, ketika dibagi rata yang mengeyampingkan asas keadilan, maka bantuan dana kelurahan dari pusat rerata di angka Rp 200-an juta pertahunnya.

Triyono, seorang pegiat wisata di Kelurahan Kemumu, secara implisit mendukung pemikiran tentang pentingnya kelurahan menjadi desa.

Pemikiran pria ini, lebih kepada pertimbangan keleluasaan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah.

Meski, sebagai masyarakat biasa, dia meyakini semua itu patut dicermati pula dari sudut pandang regulasi yang pastinya mengatur.

Ketua Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, S.Sos, rasionalisasi status kewilayahaan administratif, sedianya perlu dilakukan kajian.

Salah satunya, soal keberadaan kelurahan di setiap kabupaten. Dia menilai, dengan wilayah yang notabene sama-sama memiliki masyarakat dan tingkat kewajiban yang sama.

menyeruak senyap, kelurahan pengin menjadi desa                             radarutara.bacakoran.co - hingar bingar desa, sejalan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang baru saja direvisi pemerintah, dalam senyap, perubahan paradigma di masyarakat turut berubah. 
kalau sebelumnya, menjadi sebuah wilayah administratif yang bernama kelurahan, merupakan satu hal yang prestise. 
tapi sejak 2015 lalu, paradigma itu berubah total. bahkan, masyarakat di wilayah kecamatan dipastian senang, ketika menjadi desa. 
begitu juga elit-elitnya. kecuali para birokrat yang tengah ditugaskan di wilayah kelurahan, sesuai khitohnya dipastikan harus menjalankan dan mengamankan kebijakan atau regulasi. 
baca juga: terbawa longsor, rumah warga bukit harapan ambruk 
baca juga: tim bhayangkara polsek ketahun 2 kali juara umum grass track championship 
andai kata, dilakukan jajak pendapat, masyarakat di kelurahan ingin menjadi desa atau tidak? kemungkinan besar, masyarakat pasti memilih ingin menanggalkan statusnya sebagai masyarakat kelurahan. 
pemicu utamanya tidak lain, tidak bukan, adalah dana desa. anggaran yang saban tahunnya meningkat. 
transfer keuangan ke daerah (tkd), yang sudah digamblangkan pemerintah, menindaklanjuti pengesahann uu apbn tahun 2024 yang disahkan pada 21 september 2023 lalu. 
tkd 2024 jumlahnya mencapai rp 857,59 triliun. dana desa sebesar rp 71,00 triliun. dana bagi hasil (dbh) sebesar rp 143,09 triliun.
baca juga: pemdes napal putih salurkan blt-dd triwulan i ta 2024 untuk 20 kpm
baca juga: pemdes karya bakti realisasikan titik nol pembangunan fisik dd ta 2024
dana alokasi umum (dau) sebesar rp 427,69 triliun, terdiri dari bagian dau yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar rp 343,53 triliun. 
kemudian dau yang ditentukan penggunaannya sebesar rp 84,17 triliun untuk dukungan penggajian formasi pppk, dukungan pendanaan kelurahan, dan dukungan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
dibaca, terdapat peningkatan pada slot anggaran yang bakal ditransferkan pusat nantinya. 
tahun 2023, transfer dana desa pusat ke daerah sebesar rp 172,8 miliar. tahun 2024 meningkat menjadi rp 174.556.051.
baca juga:mukomuko darurat wabah demam berdarah, tercatat 242 warga positif
baca juga:peralatan rs pratama ipuh masih diinstal
beda dengan kelurahan, saban tahunnya dukungan keuangan dari pusat totalnya di angka rp 1 miliar. 
itu artinya, ketika dibagi rata yang mengeyampingkan asas keadilan, maka bantuan dana kelurahan dari pusat rerata di angka rp 200-an juta pertahunnya.
triyono, seorang pegiat wisata di kelurahan kemumu, secara implisit mendukung pemikiran tentang pentingnya kelurahan menjadi desa. 
pemikiran pria ini, lebih kepada pertimbangan keleluasaan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah. 
baca juga:polres mukomuko ungkap dua kasus narkotika
baca juga:dinas pu gerak cepat tangani tanggul jebol di retak ilir
meski, sebagai masyarakat biasa, dia meyakini semua itu patut dicermati pula dari sudut pandang regulasi yang pastinya mengatur. 
ketua badan pembentukan perda atau bapemperda dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, rasionalisasi status kewilayahaan administratif, sedianya perlu dilakukan kajian. 
salah satunya, soal keberadaan kelurahan di setiap kabupaten. dia menilai, dengan wilayah yang notabene sama-sama memiliki masyarakat dan tingkat kewajiban yang sama. 
baca juga:dinas pu lanjutkan pembangunan sapras rumah adat mukomuko
baca juga:ternyata,.. ini rahasia 10 lokasi yang menjadi tempat favorit ikan sidat
seperti wajib membayar pajak kendaraan, wajib membayar pajak bumi dan bangunan. namun komponen dana bagi hasil atau dbh pusat yang menjadi komponen transfer pusat ke daerah, praktis hanya melalui bantuan dana kelurahan. 
"sementara, dana desa nilainya rerata rp 1 miliar lebih per desa. dana kelurahan, tidak lebih dari rp 250 juta per tahun," ujar tommy mengkomparasikan kue pembangunan di desa dan kelurahan. 
di tengah tuntutan percepatan, kemudian amanat pembangunan nasional dari pinggiran yang menjadi ruh uu desa, dinilai tommy sangat sulit dilakukan kelurahan. 
bukan hanya, di luar dari domain uu desa. pasalnya, kelurahan merupakan kawasan administratif yang statusnya adalah setingkat unit pelaksana tugas dengan hierarki di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon iva. 
baca juga: terbawa longsor, rumah warga bukit harapan ambruk 
baca juga: tim bhayangkara polsek ketahun 2 kali juara umum grass track championship 
"artinya, secara hierarki dan birokrasinya, jauh lebih rumit. ketimbang pemerintahan desa yang otonom. sementara di kelurahan, ada masyarakat, ada perkebunan penduduk, ada potensi ekonomi dan ada juga harapan pembangunan yang sulit diakomodir dana kelurahan," jelasnya. 
sebagai unsur di legislatif yang memiliki fungsi menelaah dan mengkaji kebutuhan regulasi daerah, sampai dengan evaluasi regulasi di daerah hingga menelaah regulasi pusat. 
pada injury time periodisasi dewan 2019-2024 yang akan berakhir pada bulan oktober, politisi golkar ini menyambut baik inisiasi dan aspirasi kelurahan bersalin rupa menjadi desa. 
"kita memaklumi, jika di tataran eksekutif, sifatnya pasti bertindak sebagai user atau pengguna/pelaksana kebijakan. maka kami akan memerankan fungsi politik, dalam menelaah ini. syukur-syukur adanya audiensi dari masyarakat yang merepresentasikan kelurahan," ungkapnya menyeru.
baca juga: pemdes napal putih salurkan blt-dd triwulan i ta 2024 untuk 20 kpm
baca juga: tim bhayangkara polsek ketahun 2 kali juara umum grass track championship 
terpisah, kabag pemerintahan setkab bengkulu utara, bari oktari, sstp, saat dibincangi sekilas tentang hal ini menyampaikan pandangannya. 
kerangka pikirnya sebagai penyelenggara birokrasi, salah satunya tidak lepas dari permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. dia menjelaskan, soal kelurahan menjadi desa diatur dalam pasal 49. 
"analisisnya diterang mulai dari karakteristik, seperti agraris atau pertanian, termasuk juga nelayan, kondisi masyarakatnya yang homogen hingga keterbatasan infrastruktur," jelasnya, dalam sambungan telpon. 
ditegaskannya lagi, ketika syarat umum tersebut terpenuhi, masih ada lagi beberapa langkah atau tahapan-tahapan lain yang juga mesti dilakukan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan