KPU Segera Mulai Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 15 Apr 2024 - 19:40

Kantor KPU Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

PPK jumlahnya 57 orang yang memiliki penyebaran fungsi berbasis kecamatan. Sedangkan PPS jumlahnya lebih banyak lagi sama dengan jumlah PPK yakni 3 orang.

Posisinya terbagi dalam ketua dan anggota yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan di daerah ini.

Dalam warta sebelumnya juga, Pemilu juga melibatkan Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang telah dilibatkan langsung, Rabu, 14 Februari 2024 sebanyak 1.792 personel.

Aparatur keamanan berbasis desa itu, akan menjadi backup sistem pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah ini yang jumlahnya mencapai 898 unit.

Namun untuk Pilkada, dipastikan jumlah TPS akan menciut alias berkurang. Pasalnya, jumlah pemilih maksimal, jauh lebih banyak ketimbang saat Pemilu.

"Untuk TPS Pilkada, akan jauh lebih sedikit dari pada Pemilu," kata Divisi Sosialisasi, Dr Dedi Mulyani, saat diwawancara.

Anggaran untuk mengakomodir kebutuhan linmas pun, sudah tersedia dan akan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Sumbernya berasal dari hibah daerah tahun lalu dengan total Rp 39 miliar. KPUD mendapatkan hibah sebesar Rp 28,8 miliar. Bawaslu BU sebesar 10,2 miliar.

Penyelenggaraan kontestasi 2024 ini, Pemda BU selain memberikan hibah kepada penyelenggara elektoral, kepolisian dan TNI turut menjadi obyek hibah anggaran.

Totalnya untuk Polres Bengkulu Utara sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan untuk Kodim 0423 Bengkulu Utara sebesar Rp 1,3 miliar, seluruhnya untuk perkuatan pengamanan proses elektoral.

kpu segera mulai pembentukan panitia pemilihan kecamatan                             radarutara.bacakoran.co - kalau membaca pkpu nomor 2 tahun 2023, maka kpu segera menapaki tahapan pembentukan panitia adhoc yakni panitia pemilihan kecamatan atau ppk. 
meski begitu, sejauh ini jajaran kpu di daerah, mengaku belum mendapatkan kepastian soal teknis pelaksanaan perekrutannya.  
"belum ada info, masih menunggu," ujar ketua kpu kabupaten bengkulu utara, santoso.
penjelasan santoso itu, saat dikonfirmasi perihal pengadaan panitia adhoc pilkada 2024, senin, 15 april 2024. 
baca juga:momentum idul fitri 1445 h, pemprov bengkulu ajak masyarakat perkuat silatuhrahmi dan sinergitas
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
itu artinya, kalau membaca tahapan pilkada, menuju 2 hari soal pembentukan panitia adhoc. 
lewat beleid itu, ditegaskan pembentukan ppk, pps dan kpps, waktunya dimulai rabu, 17 april 2024 hingga selasa, 5 november 2024. 
regulasi antisipatif, menyikapi fakta terjadinya irisan waktu antara tahapan pemilu dan pilkada sudah tercermin sejak jauh-jauh hari. 
sikap kpu itu, cukup kentara lewat keputusan kpu ri nomor 534 tahun 2022. regulasi tersebutlah yang menjadi dasar teknis tahapan seleksi paniti adhoc. 
baca juga:breaking news!! kabarnya, warga tanah harapan tewas diterkam buaya di sungai selagan
baca juga:jangan dilewatkan! ini 10 khasiat air rendaman timun bagi kesehatan tubuh
sebelumnya, dilugas lewat keputusan kpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 
badan adhoc untuk pemilu 2024 ini turut mengalami kenaikan indeks honor sehingga perbulannya sebesar rp 1,5 juta untuk ketua dan anggota rp 1,3 juta perbulannya untuk panitia pemungutan suara (pps). 
rekrutmennya, menggunakan alat bantu aplikasi sistem informasi komisioner dan badan adhoc atau siakba yang merupakan buatan kpu.
catatan ru, tes tertulis perekrutan badan adhoc; panitia pemungutan suara (pps) tidak dilakukan dengan sistem computer asisted test (cat). 
baca juga:perayaan paskah, pemprov bengkulu dorong pemuda terus berkarya
baca juga:tetap hati-hati! jalur mudik lintas barat sumatera, relatif lengang 
lebih dulu, kpud menetapkan zonasi pelaksanaan tes tertulis yang digelar tepatnya; 2 sampai dengan 4 januari 2023 itu.
berdasarkan keputusan kpu ri nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pendaftaran saat itu dilakukan sampai dengan 27 desember atau 5 hari lagi. 
selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi selambat-lambatnya 1 januari 2023. 
cat tak dilakukan pada tes tertulis dalam pembentukan badan adhoc tingkat desa dan kelurahan. 
baca juga:konflik timur-tengah, rentan picu lonjakan harga bbm
baca juga:sektor wisata jadi sumbu ekonomi setiap masa liburan 
badan adhoc itu, dimungkinkan memiliki tugas turut menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada.
 saat itu, peserta wajib membuat akun dan melakukan pendaftaran namun tetap menyampaikan berkas atau dokumen yang telah diunggahnya lewat siakba. 
layaknya pada pendaftaran ppk, kpud menegaskan berkas fisik (hard copy,red) pelamar adalah bersifat wajib. 
tes tertulis juga akan menyaring setidak-tidaknya 2 kali kebutuhan yang selanjutnya akan mengikuti tahapan wawancara.
baca juga:bupati bengkulu utara, ir h mian sholat idul fitri bersama warga di kota arga makmur, lanjut open house
baca juga:hari pertama kerja batas akhir penyerahan berkas seleksi jptp 
ppk jumlahnya 57 orang yang memiliki penyebaran fungsi berbasis kecamatan. sedangkan pps jumlahnya lebih banyak lagi sama dengan jumlah ppk yakni 3 orang. 
posisinya terbagi dalam ketua dan anggota yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan di daerah ini.
dalam warta sebelumnya juga, pemilu juga melibatkan perlindungan masyarakat atau linmas yang telah dilibatkan langsung, rabu, 14 februari 2024 sebanyak 1.792 personel. 
aparatur keamanan berbasis desa itu, akan menjadi backup sistem pengamanan di tempat pemungutan suara (tps) di daerah ini yang jumlahnya mencapai 898 unit. 
baca juga:momentum idul fitri 1445 h, pemprov bengkulu ajak masyarakat perkuat silatuhrahmi dan sinergitas
baca juga:ini dia penyebab ban kendaraan cepat habis. perhatikan 6 hal ini... 
namun untuk pilkada, dipastikan jumlah tps akan menciut alias berkurang. pasalnya, jumlah pemilih maksimal, jauh lebih banyak ketimbang saat pemilu.
"untuk tps pilkada, akan jauh lebih sedikit dari pada pemilu," kata divisi sosialisasi, dr dedi mulyani, saat diwawancara. 
anggaran untuk mengakomodir kebutuhan linmas pun, sudah tersedia dan akan menjadi tanggung jawab komisi pemilihan umum daerah (kpud). 
sumbernya berasal dari hibah daerah tahun lalu dengan total rp 39 miliar. kpud mendapatkan hibah sebesar rp 28,8 miliar. bawaslu bu sebesar 10,2 miliar. 
baca juga:breaking news!! kabarnya, warga tanah harapan tewas diterkam buaya di sungai selagan
baca juga:jangan dilewatkan! ini 10 khasiat air rendaman timun bagi kesehatan tubuh
penyelenggaraan kontestasi 2024 ini, pemda bu selain memberikan hibah kepada penyelenggara elektoral, kepolisian dan tni turut menjadi obyek hibah anggaran. 
totalnya untuk polres bengkulu utara sebesar rp 4 miliar. sedangkan untuk kodim 0423 bengkulu utara sebesar rp 1,3 miliar, seluruhnya untuk perkuatan pengamanan proses elektoral. 
hibah ke kpud itu pun bakal mengakomodir kerja musiman saban tahun kontestasi. tepatnya 6.272 orang dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). 
diterangkan dedy, saat tahapan pemilu lalu, berdasarkan regulasi yang ada, setiap satu tps ditempatkan 2 personel linmas. 
baca juga:perayaan paskah, pemprov bengkulu dorong pemuda terus berkarya
baca juga:tetap hati-hati! jalur mudik lintas barat sumatera, relatif lengang 
dia melugas, kpu bu bertanggungjawab terhadap anggaran honor. namun dia belum menggamblang persis, mekanisme teknis persiapan perekrutannya yang melibatkan lintas satker itu. 
"indeks honor linmas pemilu 2024 sebesar rp 700 ribu perorangnya," jabarnya, soal honor linmas pemilu.  
itu berarti, kpu mesti merogoh lebih dari rp 1,2 miliar. dengan asumsi, honor yang diberikan untuk masa kerja satu bulan. 
"untuk kpps honornya, mulai dari rp 1,1 juta sampai dengan rp 1,2 juta perbulan," jelasnya. perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan. 
baca juga:konflik timur-tengah, rentan picu lonjakan harga bbm
baca juga:sektor wisata jadi sumbu ekonomi setiap masa liburan 
dengan  penempatan berbasis tps. itu artinya, kalau tidak ada pengurangan, linmas yang diperlukan 896 tps, tidak kurang dari 1.792 personel.
ribuan linmas itu dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, dpr, dpd dan dprd. 
penyelenggara pemilu di daerah dengan jumlah 896 tps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, diketahui membutuhkan tidak kurang 6.272 kpps. 
maka kebutuhan linmas pada pilkada 2024, akan jauh berkurang. pasalnya, jumlah tps tidak sebanyak saat pemilu.
"seluruh prosesnya menitikberatkan pada semangat partisipasi publik," tegasnya. 
baca juga:bupati bengkulu utara, ir h mian sholat idul fitri bersama warga di kota arga makmur, lanjut open house
baca juga:hari pertama kerja batas akhir penyerahan berkas seleksi jptp 
untuk diketahui, dua bank terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yakni bri dan bsi.
kpud selaku satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan yakni bawaslu bu sebesar rp 10,2 miliar. 
meski begitu, dedi belum menyampaikan detil soal evaluasi atau pun rekrut ulang yang kemungkinan menjadi second plan, menyikapi irisan tahapan kontestasi.
"tapi secara regulasi, opsinya ada 2 yakni evaluasi atau rekrut ulang," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan