Sertifikasi Belasan Miliar Belum Cair, Ini Alasannya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Apr 2024 - 21:56

Kepala Dispendik BU, Drs Fahrudin -Radar Utara/Benny Siswanto-

Aturannya diteken Jokowi, tepatnya tanggal 13 Maret 2024.

"Secara sistem, pencairan THR sudah bisa diproses setiap OPD. Tinggal lagi teknis di tataran OPD," kata Masrup, menerangkan, Rabu, 27 Maret 2024.

Untuk diketahui, lewat PP tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR dan Gaji 13 Tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.

Khusus untuk di daerah, obyek THR itu meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga ASN.

Realisasi THR yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

"Pembayaran THR ini, merujuk dengan timeline yang ditegaskan regulasi," ujarnya.

Realisasi THR tahun ini, diterangkan Masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp 50 miliar.

Selain THR gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau TPP.

Khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah Tambahan Penghasilan Guru atau TPG serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.

"Dari keseluruhannya total anggarannya mencapai Rp 50-an miliar," ungkapnya.

sertifikasi belasan miliar belum cair, ini alasannya                            radarutara.bacakoran.co - sertifikasi guru untuk triwulan pertama tahun 2024, belum diterima oleh ribuan guru di kabupaten bengkulu utara (bu). 
untuk diketahui, tunjangan sertifikasi bagi guru ini, jumlah penerimanya di daerah ini terbagi dalam 2.743 aparatur sipil negara atau asn. 
selain itu, ada juga penerima tunjangan sertifikasi yang masih berstatus non asn yang jumlahnya mencapai 3.420 guru. 
kepala dispendik bu, drs fahrudin melalui sekertaris, sugeng prayitno, tak menampik belum cairnya sertifikasi guru triwulan pertama tahun berjalan. 
baca juga:pasang barier di titik rawan kecelakaan lintas barat sumatera 
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
secara teknis, sugeng menjelaskan, relatif tidak terjadi persoalan dalam mekanisme penyalurannya. 
hanya saja, lanjut dia, saat ini daerah masih menunggu terbitkan surat keputusan tunjangan profesi atau sktp dari kemendikbud-ristek. 
"belum (belum cair sertifikasi,red), kendalanya skpt belum muncul dari kementerian," ujarnya, saat dikonfirmasi kamis, 4 april 2024 via seluler. 
arsip ru saat wawancara 2023 silam, di sektor dukungan kepada guru, salah satunya sertifikasi, di kabupaten bengkulu utara (bu) menyedot angka yang tidak sedikit.
baca juga:juni, gardu induk arga makmur beroperasi? 
baca juga: hadir di bengkulu, kelas pintar gelar to akbar persiapan snbt 2024
tunjangan yang pencairannya tiga bulan sekali ini, tidak kurang menyedot anggaran hingga rp 18 miliaran. 
itu berarti, realisasinya merujuk kelengkapan syarat yang wajib dicukupi para guru. salah satunya, jam mengajar dalam setiap pekannya. 
fakta ini, sudah menjadi rahasia umum, acap membuat guru "terbang" dari satu sekolah ke sekolah lain, agar syarat jam mengajar perminggunya tercukupi.
sekretaris dispendik, sugeng prayitno, m.pd, saat dikonfirmasi membenarkan soal ini.
baca juga:bukber di rena jaya, imron rosyadi : asa itu harapan, saya titip arie agar jadi bupati 
baca juga:bantuan kemanusiaan pemerintah indonesia tiba di port sudan
dia menjelaskan, pencairan sertifikasi guru, pihaknya juga wajib melakukan validasi persyaratan, sebelum mencairkan tambahan pendapatan bagi guru.
"makanya, proses pencairannya pun berbeda-beda," ujarnya, lewat sambungan telpon, jum'at sore.
meski begitu, menjelang hari guru nasional (hgn) dan pgri ke-78 tahun 2023 lalu, dia mengabarkan, distribusi sertifikasi yang menjadi komponen dak nonfisik itu, nyaris tuntas. 
tinggal beberapa lagi. secara kuantitatif, jumlahnya nyaris seratusan. tak ditepis pula oleh sugeng. 
baca juga:menkop ukm dukung perkembangan serat rami dongkrak industri tekstil nasional
baca juga:global bond bni oversubscribe 6,4 kali, bukti kepercayaan investor tinggi
"paling sekitar 90an guru lagi. kini sudah naik berkas dan masih berproses. paling lambat desember disalur," bebernya saat dibincang jelang hgn tahun 2023 lalu.
untuk diketahui, di tahun tersebut total ada 1.478 guru sertifikasi di daerah ini.
"terbagi guru asn dan non asn," jabarnya lagi.
lebih teknis, sugeng menegaskan, pemda bu kini tidak lagi menunggu kelengkapan syarat seluruh penerima sertifikasi, kamudian baru memprosesnya. 
baca juga: pemdes talang arah realisasikan blt-dd dan pembangunan fisik ta 2024
baca juga: sambut lebaran, 68 lansia desa air putih terima blt-dd triwulan i ta 2024
dilugas sugeng, saat itu, proses penerbitan rekomendasi pencairan sertifikasi, mengacu kelengkapan syarat. saban triwulannya. 
itu artinya, mereka yang cepat melengkapi persyaratan, sertifikasinya paling cepat juga diproses. 
"sehingga pencairannya, tidak serentak," paparnya menjelas. 
dalam proses administrasi yang kini tengah berjalan, sekdis menegaskan realisasi pencairan sertiifikasi lebih kepada persoalan teknis saja. 
baca juga:pasang barier di titik rawan kecelakaan lintas barat sumatera 
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
"karena secara regulasi sudah cukup jelas. bagaimana pencairannya, syarat administratif baik dari guru hingga administratif lainnya dari kementerian," ungkapnya, menjelaskan. 
meski begitu, nominal sebesar tunjangan sertifikasi bagi guru, diketahui menjadi komponen pencairan thr yang diproses oleh daerah tahun 2024 ini.
tidak sedikit yang digelontorkan daerah untuk para pelayan masyarakat yang di dalamnya adalah pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tersebut.
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bu, masrup, sstp, m.si, dikonfirmasi membenarkannya. 
baca juga:pasang barier di titik rawan kecelakaan lintas barat sumatera 
baca juga: mediasi sengketa batas bu dan lebong kembali diagendakan
diterangkan masrup, realisasi thr seturut dengan rampungnya dasar hukum aturan turunan di daerah atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. 
beleid itu mengatur tentang pemberian thr dan gaji ketiga belas kepada asn, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024.
aturannya diteken jokowi, tepatnya tanggal 13 maret 2024. 
"secara sistem, pencairan thr sudah bisa diproses setiap opd. tinggal lagi teknis di tataran opd," kata masrup, menerangkan, rabu, 27 maret 2024.
baca juga:juni, gardu induk arga makmur beroperasi? 
baca juga: hadir di bengkulu, kelas pintar gelar to akbar persiapan snbt 2024
untuk diketahui, lewat pp tersebut, pemerintah pusat hingga daerah lantas menghitung kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya atau thr dan gaji 13 tahun 2024, sesuai wilayah kewenangan.
khusus untuk di daerah, obyek thr itu meliputi kepala daerah, wakil rakyat hingga asn.
realisasi thr yang waktu penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 1o (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
"pembayaran thr ini, merujuk dengan timeline yang ditegaskan regulasi," ujarnya.
 baca juga:bukber di rena jaya, imron rosyadi : asa itu harapan, saya titip arie agar jadi bupati 
baca juga:bantuan kemanusiaan pemerintah indonesia tiba di port sudan
realisasi thr tahun ini, diterangkan masrup, setidaknya daerah menggelontorkan anggaran hingga rp 50 miliar. 
selain thr gaji, kata dia, daerah sesuai dengan amanat pusat, turut menjadi komponen adalah tambahan penghasilan atau tpp. 
khusus untuk guru, lanjut dia, tambahannya adalah tambahan penghasilan guru atau tpg serta tambahan penghasilan atau yang sebelumnya lazim disebut non sertifikasi.
"dari keseluruhannya total anggarannya mencapai rp 50-an miliar," ungkapnya.
baca juga:menkop ukm dukung perkembangan serat rami dongkrak industri tekstil nasional
baca juga:global bond bni oversubscribe 6,4 kali, bukti kepercayaan investor tinggi
untuk diketahui, slot belanja pegawai yang diploting daerah ini tahun 2023 lalu, sebesar rp 505,51 miliar, terserap sebanyak rp 444,30 miliar atau 87,89 persen. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan