Siap-siap, Razia 14 Dimulai Hari Ini

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 03 Mar 2024 - 22:05

Kick off operasi tertib berlalulintas di setiap daerah yang bakal digelar hingga 17 Maret bakal menyasar pelanggar yang masih membandel. -Radar Utara/Benny Siswanto-

Lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. Turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.

Kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. Sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum.

Sadar dan taat hukum, juga memiliki imbasan positif yakni bagi keselamatan personal dan lebih luas lagi adalah orang lain.

Pantauan Radar Utara beberapa waktu lalu, prilaku yang tidak patut ditiru yakni seorang pengendara motor metik yang justru dengan santainya berkendara tanpa menggunakan helm.

Bukan tertinggal. Layaknya lazim dalih pengemudi, ketika terjaring razia lalulintas. Ada 2 buah helm dimotornya, justru malah diikatkan di bagian belakang motornya itu.

Secara aturan, prilaku buruk berkendara itu patut diduga melanggar pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Diketahui bersama, pemotor yang tidak menggunakan helm, maka dapat dikenai sanksi denda maksimal sebanyak seperempat juta atau Rp 250 ribu atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.

Dijelaskan Ayu, sadar hukum memberikan implikasi positif, tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman sanksi yang berlaku dalam hukum positif.

Tapi juga memberikan implikasi tingkat keselamatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak tertib aturan saat berkendara.

"Maka ini adalah persoalan kita bersama. Perlu kita sikapi secara bersama-sama, untuk mewujudkan duta-duta sadar hukum dalam tertib berkendara," ujarnya.

siap-siap, razia 14 dimulai hari ini                            radarutara.bacakoran.co - hari ini, 4 maret 2024, menjadi kick off operasi lalulintas di setiap daerah yang bakal digelar hingga 17 maret 2024. 
kapolres bengkulu utara (bu), akbp lambe patabang birana, sik melalui kasat lantas, iptu ayu sekar sari kuraisin, strk, menegaskan razia akan dilakukan secara random.
"tentunya tetap memperhatikan faktor keselamatan pengguna jalan, dalam penentukan titik razia," kata kasat ayu. 
satuan wilayah jajaran polda bengkulu ini, menggelar gelar pasukan pada sabtu, 2 maret 2024. 
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
pantauan media ini, cukup banyak ragam pelanggaran yang bakal menjadi target operasi selama laju pelaksanaan operasi lalulintas nantinya. 
tidak kurang sebelas pelanggaran lalu lintas, setidaknya bakal menjadi obyek penindakan tilang secara elektronik hingga manual pelaksanaan operasi tahun ini.
pelanggarannya, meliputi prilaku buruk pengendara seperti berkendara sembari menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur.
termasuk juga berboncengan lebih dari satu orang di motor, lalu pengendara yang tak memakai helm standar nasional indonesia atau sni.
baca juga: dprd provinsi bengkulu dorong wujudkan pertanian berkelanjutan
baca juga: perpanjangan hgu pt air muring, momentum bagi masyarakat. begini saran ketua stab
kemudian pengemudi yang tak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus lalu lintas, melebihi batas kecepatan berkendara, memakai knalpot yang tak sesuai standar. 
juga menjadi target seperti kendaraan melebihi muatan, penggunaan strobo tidak sesuai peruntukan, berkendara dalam pengaruh alkohol sampai dengan penggunaan plat nomor khusus palsu.
"razia lalulintas ini merupakan operasi keselamatan nala 2024, sekaligus cipta kondisi menjelang momen idul fitri," ujarnya. 
"razia kendaaraan ini, akan digelar serentak kepolisian selama 14 hari," terangnya. 
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
baca juga:disnakertrans bengkulu utara bakal turunkan tim ke pt air muring
kasat ayu yang turut turun saat sosialisasi rencana pengalihan arus di jalinbar sumatera, meminta dukungan seluruh pengendara untuk tertib saat berkendara.
dia juga berharap, perubahan paradigma berkendara tertib, tidak hanya dilakukan saat momen razia lalulintas saja. 
kalender lalulintas yang digelar sejak 4 maret sampai dengan 17 maret 2024 itu, diharapkan menjadi kampanye moril, untuk menumbuhkembangkan sikap bijak berkendara. 
"sebagai lintasan umum, jalan raya merupakan fasilitas bersama yang penggunaannya diatur salah satunya dalam uu lalulintas dan angkutan jalan atau llaj," terangnya. 
baca juga:polisi cek harga sembako di pasar, begini hasilnya...
baca juga:faktor lingkungan kumuh, 80 warga mukomuko dinyatakan positif dbd
banyak faktor pula yang menjadi musabab, terjadinya kecelakaan lalulintas. tidak hanya dipengaruhi alam, kondisi jalan saja. 
tapi faktor utama penyebab kecelakaan saban tahunnya, terang ayu, dipengaruhi oleh human error atau kesalahan manusia. 
"mari dimulai dari diri sendiri dengan tertib berkendara, meliputi kelengkapan kendaraan yang standar, dokumen wajib yang harus dimiliki setiap pengendara, sesuai dengan regulasi yang berlaku," wejangnya.
dalam gelar pasukan sebelumnya, ayu bilang, kegiatan itu melibatkan lintas sektor sampai dengan pelibatan komunitas motor yang diharapkan menjadi bagian ujung tombak kampanye tertib berkendara.
baca juga:satgas tmmd kejar target tuntaskan pengoralan jalan dan rehabilitasi masjid di lubuk talang
baca juga:hadapi puasa ramadhan, pemkab gelar pasar murah
"tertib berkendara, tidak sebatas melengkapi saja saat berkendara. tapi lebih kepada bijak dalam berkendara," imbaunya. 
"keselmatan diri sendiri dan keselamatan orang lain juga sangat dipertaruhkan dalam lalulintas di jalan raya," tegas ayu.
warta sebelumnya, mengulas soal sanksi penggunaan knalpot tak standar ini, tidak cuma terhadap penggunanya saja. 
tapi juga kepada penjualnya. penyitaan kendaraan pun bisa dilakukan. ayu juga pernah menjelaskan, soal ancaman sanksinya.
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
diterangkan ayu, dalam beberapa aturan mulai dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (llaj).
selain itu, ada juga undang-undang tentang perlindungan konsumen. sampai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang mengatur soal penyitaan.
"tiga obyek tindakan lewat regulasi di atas, mulai dari pengendara, penjual knalpot brong sampai dengan penyitaan ranmor dapat dilakukan kepada pelanggar," tegasnya. 
bagi pengguna, terus ayu, dapat dijerat dengan pasal 285 ayat (1) uu llaj. 
baca juga: dprd provinsi bengkulu dorong wujudkan pertanian berkelanjutan
baca juga: perpanjangan hgu pt air muring, momentum bagi masyarakat. begini saran ketua stab
sanksinya, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan pasal 8 ayat 1a uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
lebih rinci, ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kententuan perundang-undangan.
"penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk pasal 32 ayat (6) huruf c ke-6 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012," tegasnya. 
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
baca juga:disnakertrans bengkulu utara bakal turunkan tim ke pt air muring
beleid di atas menegaskan, penyitaan atas kendaraan bermotor dilakukan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada pasal 291 ayat (1) dan (2) uu llaj.
ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional indonesia (sni). 
sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
baca juga:polisi cek harga sembako di pasar, begini hasilnya...
baca juga:faktor lingkungan kumuh, 80 warga mukomuko dinyatakan positif dbd
kemudian untuk ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di indonesia dilaksanakan badan standarisasi nasional (bsn). 
tepatnya dalam ketentuan sni nomor 1811-2007 dan amandemennya sni nomor 1811-2007/amd:2010 tentang helm pengendara kendaraan roda dua. 
baca juga:satgas tmmd kejar target tuntaskan pengoralan jalan dan rehabilitasi masjid di lubuk talang
baca juga:hadapi puasa ramadhan, pemkab gelar pasar murah
lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.
kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum. 
sadar dan taat hukum, juga memiliki imbasan positif yakni bagi keselamatan personal dan lebih luas lagi adalah orang lain. 
pantauan radar utara beberapa waktu lalu, prilaku yang tidak patut ditiru yakni seorang pengendara motor metik yang justru dengan santainya berkendara tanpa menggunakan helm. 
baca juga:kabar duka...lansia tersambar petir saat menanam sawit, begini kondisinya...
baca juga:harga tbs ditetapkan naik, produksi kelapa sawit petani rendah
bukan tertinggal. layaknya lazim dalih pengemudi, ketika terjaring razia lalulintas. ada 2 buah helm dimotornya, justru malah diikatkan di bagian belakang motornya itu.
secara aturan, prilaku buruk berkendara itu patut diduga melanggar pasal 291 ayat 1 undang-undang lalulintas dan angkutan jalan (llaj). 
diketahui bersama, pemotor yang tidak menggunakan helm, maka dapat dikenai sanksi denda maksimal sebanyak seperempat juta atau rp 250 ribu atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.
dijelaskan ayu, sadar hukum memberikan implikasi positif, tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman sanksi yang berlaku dalam hukum positif. 
baca juga: dprd provinsi bengkulu dorong wujudkan pertanian berkelanjutan
baca juga: perpanjangan hgu pt air muring, momentum bagi masyarakat. begini saran ketua stab
tapi juga memberikan implikasi tingkat keselamatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak tertib aturan saat berkendara. 
"maka ini adalah persoalan kita bersama. perlu kita sikapi secara bersama-sama, untuk mewujudkan duta-duta sadar hukum dalam tertib berkendara," ujarnya. 
lebih jauh, ayu juga turut mencontohkan kasus lain yang pelanggarannya memungkinkan berakibat dengan orang lain. 
salah satunya, kata dia, seperti penggunaan knalpot brong atau knalpot racing. ditegaskannya, hal itu dilarang keras, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. 
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
baca juga:disnakertrans bengkulu utara bakal turunkan tim ke pt air muring
kembali mengulas, pada pasal 285 ayat (1) uu ri nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) menjelaskan dengan tegas. 
setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama. 
selanjutnya, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. 
penegasan di atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). 
"kami menyerukan langkah massif, lintas selemen mulai dari daerah hingga desa, kelurahan sampai dengan sekolah, untuk bahu membahu melakukan edukasi di masyarakat," pungkasnya menyeru. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan