DPA dan RAK Tak Bisa Dicetak, Pemda Klaim Verifikasi by Sistem

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 27 Feb 2024 - 20:31

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih menghadapi kendala migrasi sistem informasi manajemen daerah ke SIPD sehingga terkendalanya pencetakan DPA dan RAK.-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Validasi oleh Sekda maupun pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) juga telah tuntas," ujarnya sekaligus menegasi proses verifikasi secara paperless.

Dengan rampungnya proses administrasi itu, Masrup juga mengatakan, saat ini tengah dalam proses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Sekadar menginformasikan, administrasi tersebut diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD.

SPD ini menjadi pra syarat dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Masrup berujar, Surat Permintaan Pembayaran SPP untuk Uang Persediaan atau SPP-UP, dimungkinkan bisa segera dilakukan setelah serangkaian proses di SIPD yang telah rampung.

Untuk diketahui, ada empat macam SPP selain UP. Administrasi yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran itu meliputi Ganti Uang atau SPP-GU); Tambah Uang atau SPP-TU); serta Langsung atau SPP-LS.

"Tinggal lagi untuk UP, OPD menyelesaikan pertanggungjawaban atas anggaran gaji sebelumnya," jelasnya.

Pantauan RU, ketika anggaran tahun berjalan, masih belum bergerak, lantaran gaduh verifikasi APBD.

Nyendat anggaran di Pemda BU hingga membuat Dirjen Kueda Kemendagri turun tangan itu, tidak terjadi untuk beberapa anggaran saja. Salah satunya seperti gaji pegawai.

Bupati Mian membuat Peraturan Bupati atau Perbup Nomor 1 Tahun 2024. Beleid eksekutorial itu, sebagai payung hukum atas Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib Tahun 2024.

dpa dan rak tak bisa dicetak, pemda klaim verifikasi by sistem                            radarutara.bacakoran.co - migrasi sistem informasi manajemen daerah (simda) ke sistem informasi pemerintahan daerah (sipd), masih meninggalkan persoalan.
pantauan ru, aplikasi jujugan input data-data dan dokumen apbd yang berada di bawah kendali penuh kementerian dalam negeri (kemendagri) itu, masih meninggalkan persoalan di tataran teknis.
teranyar, setelah menuntaskan segala dokumen-dokumen apbd 2024, daerah menjumpa mengalami kendala teknis. 
kendala itu, dalam proses tindaklanjut yakni verifikasi dokumen kegiatan anggaran atau dpa, berikut dengan rencana anggaran kas atau rak.
baca juga: antrean di spbu, ternyata ini persoalannya
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
meski begitu, kalangan penyelenggara birokrasi di daerah, relatif tidak menjawab gamblang kasuistik yang terjadi.
lumrah saja, pemerintah daerah menjadi runut jenjang kelindan sistem pemerintah yang ada di daerah. 
kepala badan keuangan dan aset daerah atau bkad bu, masrup, saat dikonfirmasi, selasa, 27 februari 2024, bilang, secara substansial verifikasi sudah dapat dilakukan secara sistem yang dipapar dalam sipd. 
"verifikasi secara substansinya sudah dilakukan dan telah rampung. setelah proses input dpa dan rak oleh seluruh opd," kata masrup, menjelaskan.
baca juga:skenario situasi kahar, 19 orang jadi cadangan cjh bengkulu utara
baca juga: antisipasi serangan jantung, nakes standby di pleno kabupaten
dijabarkan masrup, sembari menunggu menu cetak rincian dpa yang belum aktif. untuk cekak rak, kata dia, tidak ada kendala. 
ditegaskannya, secara sistem di sipd telah tuntas dilakukan, baik validasi dpa dan rka. 
"validasi oleh sekda maupun pengesahan oleh bendahara umum daerah (bud) juga telah tuntas," ujarnya sekaligus menegasi proses verifikasi secara paperless. 
dengan rampungnya proses administrasi itu, masrup juga mengatakan, saat ini tengah dalam proses penerbitan surat penyediaan dana (spd).
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
sekadar menginformasikan, administrasi tersebut diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau bud.
spd ini menjadi pra syarat dalam penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d), setelah surat perintah membayar (spm) diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran (kpa). 
masrup berujar, surat permintaan pembayaran spp untuk uang persediaan atau spp-up, dimungkinkan bisa segera dilakukan setelah serangkaian proses di sipd yang telah rampung. 
untuk diketahui, ada empat macam spp selain up. administrasi yang digunakan oleh bendahara pengeluaran itu meliputi ganti uang atau spp-gu); tambah uang atau spp-tu); serta langsung atau spp-ls.
baca juga:program ketahanan pangan desa, waspada ternak dari luar daerah
baca juga: berproses di kabupaten, berharap awal maret cair. ini prioritas wajib dana desa...
"tinggal lagi untuk up, opd menyelesaikan pertanggungjawaban atas anggaran gaji sebelumnya," jelasnya. 
pantauan ru, ketika anggaran tahun berjalan, masih belum bergerak, lantaran gaduh verifikasi apbd. 
nyendat anggaran di pemda bu hingga membuat dirjen kueda kemendagri turun tangan itu, tidak terjadi untuk beberapa anggaran saja. salah satunya seperti gaji pegawai. 
bupati mian membuat peraturan bupati atau perbup nomor 1 tahun 2024. beleid eksekutorial itu, sebagai payung hukum atas pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib tahun 2024.
baca juga: final, 180 orang calon jamaah haji asal mukomuko. ini pesan kemenag...
baca juga: angka kemiskinan turun 10,7 persen di kabupaten mukomuko
dalam warta sebelumnya, jibaku dasar hukum apbd 2024 bengkulu utara (bu) senilai rp 1,4 triliun turut mempengaruhi rancang bangun dasar hukum dd, add di daerah ini. 
dimana, pekerjaan di sektor regulasi turunan, juga sudah menunggu. salah satunya, soal penyelenggaraan dana desa di daerah. 
belum lagi, soal payung hukum tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang juga mengait pada hampir 5 ribu pegawwai.
diketahui, berdasarkan ketetapan pemerintah pusat dan ditambah alokasi dana desa (add) yang sudah diplot daerah. 
baca juga: antrean di spbu, ternyata ini persoalannya
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
total siltap seluruh desa di daerah ini yang berjumlah 215 desa, nilainya mencapai ratusan miliar. 
tepatnya: 254,3 miliar. nominal tersebut, berasal dari dana desa (dd) sebesar rp 174.556.051.000 dan add sebesar rp 79.817.949.550. 
itu belum dihitung lagi dengan bagi hasil pajak dan retribusi (bhpr). nilainya relatif kecil untuk ukuran sebaran total desa. dibanding dd dan add.  
meski begitu, masing-masing, penggunaannya mesti memiliki payung hukum berupa peraturan kepala daerah (perkada). 
baca juga:skenario situasi kahar, 19 orang jadi cadangan cjh bengkulu utara
baca juga: antisipasi serangan jantung, nakes standby di pleno kabupaten
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bu, margono, s.pd, melalui kabid pemerintahan desa (pemdes), pandji,sstp, m.si, ketika dibincangi, selasa, 30 januari 2024, menyampaikan proses penyelenggaraan dana desa di daerah, tahapannya terus berjalan. 
rancangan regulasi teknis dan operasional sebagai rumpun aturan di daerah, dikatakan pandji juga menjadi proyeksi kerja di awal tahunnya. 
kata pandji, penyusunan draf yang turut mencermati perkembangan regulasi sesuai jenjang, juga menjadi bagian kerja ini. 
"daerah tetap menempatkan penyelenggaraan dana desa ini, sebagai bagian kerja strategis. intinya begitu," pandji menuturkan. 
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
dalam proses tersebut, dijelaskannya pula. selain dinamika regulasi. penelaahan regulasi yang diterbitkan otoritas secara berjenjang, juga dilakukan. 
tujuannya, terus dia, agar payung hukum yang nantinya digunakan pemerintah desa, dalam mendesain rancang bangun desanya tahun ini, bisa representatif dengan regulasi-regulasi yang ada. 
"seperti alokasi-alokasi wajib. layaknya ketahanan pangan, blt dd, pemberdayaan, sampai dengan infrastruktur, dapat diakomodir sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.
pantauan ru, penegasan soal penyelenggaraan dana desa sendiri, salah satunya tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 146 tahun 2023. 
baca juga: berproses di kabupaten, berharap awal maret cair. ini prioritas wajib dana desa...
baca juga:program ketahanan pangan desa, waspada ternak dari luar daerah
regulasi yang diteken menkeu, sri mulyani itu, mengatur tentang pengelokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024.
beleid itu, menjabar penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. seperti alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa. 
alokasi afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
alokasi kinerja yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
baca juga: angka kemiskinan turun 10,7 persen di kabupaten mukomuko
baca juga: final, 180 orang calon jamaah haji asal mukomuko. ini pesan kemenag...
indeks kesulitan geografis desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
termasuk penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau blt desa yang masih menjadi fokus pemerintah melalui anggaran ini. 
daerah juga melakukan advokasi secara berjenjang, dalam mencermati rancangan apbdes. tujuannya, agar menu-menu yang dianggarkan tidak melenceng. sesuai regulasi, terus dia, proses pencermatan r-apbdes dilakukan oleh kecamatan.  
"karena selain alokasi per desa. sesuai regulasi, dana desa oleh pusat juga ada yang telah ditentukan penggunaannya. inilah salah satu poin yang dipantau," ujarnya, menjelas. 
baca juga: antrean di spbu, ternyata ini persoalannya
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
dalam warta awal tahun lalu, pemda bu sudah melakukan penyaluran alokasi dana desa (add) dan dd secara tuntas. 
alokasi dd saat itu lebih besar ketimbang tahun 2024 ini. angkanya sebesar rp 178.385.537.000.
"termasuk untuk blt dd yang nilai totalnya sebesar rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 berjumlah 6.704 kpm," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan