Anggaran Rp254,3 Miliar ke Desa Segera Diproses

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 22 Feb 2024 - 21:25

Sekda BU, H Fitriansyah,SSTP,MM -Radar Utara/Benny Siswanto-

Diketahui, berdasarkan ketetapan pemerintah pusat dan ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah diplot daerah.

Total Siltap seluruh desa di daerah ini yang berjumlah 215 desa, nilainya mencapai ratusan miliar.

Tepatnya Rp254,3 miliar. Nominal tersebut, berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 174.556.051.000 dan ADD sebesar Rp 79.817.949.550.

Itu belum dihitung lagi dengan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR). Nilainya relatif kecil untuk ukuran sebaran total desa. Dibanding DD dan ADD.

Meski begitu, masing-masing, penggunaannya mesti memiliki payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) BU, Margono, S.Pd, melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Pandji, S.STP, M.Si, ketika dibincangi, Selasa, 30 Januari 2024, menyampaikan proses penyelenggaraan dana desa di daerah, tahapannya terus berjalan.

Rancangan regulasi teknis dan operasional sebagai rumpun aturan di daerah, dikatakan Pandji juga menjadi proyeksi kerja di awal tahunnya.

Kata Pandji, penyusunan draf yang turut mencermati perkembangan regulasi sesuai jenjang, juga menjadi bagian kerja ini.

"Daerah tetap menempatkan penyelenggaraan dana desa ini, sebagai bagian kerja strategis. Intinya begitu," Pandji menuturkan.

Dalam proses tersebut, dijelaskannya pula. Selain dinamika regulasi. Penelaahan regulasi yang diterbitkan otoritas secara berjenjang, juga dilakukan.

anggaran rp254,3 miliar ke desa segera diproses                             radarutara.bacakoran.co - kabar baik untuk desa-desa di kabupaten bengkulu utara (bu). siltap untuk 215 desa, bakal segera bisa dikucur pemerintah daerah. 
itu sejalan dengan telah berjalannya input data keuangan ke aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) atas anggaran tahun 2024. 
sekda bu, h fitriansyah,sstp,mm berujar, hampir seluruh opd telah merampungkan input dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) ke sistem yang di bawah kendali kementerian dalam negeri (kemendagri) tersebut. 
"berlanjutnya lagi ke verifikasi hingga pengesahan yang ditargetkan pekan depan sudah bisa up," ujarnya. 
baca juga:pj kades sido luhur beberkan laporan penyelenggaraan dana desa ta 2023
baca juga:mencatat sejarah! dpt 4 ribu, kecamatan air padang rebut 2 kursi dprd bengkulu utara
up adalah uang persediaan yang diatur pencairannya, berikut persentasenya oleh kementerian keuangan (kemenkeu).
skema up lebih kurang mirip dengan skema penyaluran transfer keuangan pusat ke daerah yang dibagi saban bulannya. 
"proses administrasi ini termasuk berkaitan dengan dana desa, untuk dapat digulirkan ke desa-desa sesuai regulasi," ungkapnya.
dalam warta sebelumnya, jibaku dasar hukum apbd 2024 bengkulu utara (bu) senilai rp1,4 triliun turut mempengaruhi rancang bangun dasar hukum dd, add di daerah ini. 
baca juga: rehabilitasi rskj soeprapto, segini anggaran usulan pemprov bengkulu
baca juga: penghujung masa jabatan, jokowi disebut resmikan 2 psn di bengkulu
dimana, pekerjaan di sektor regulasi turunan, juga sudah menunggu. salah satunya, soal penyelenggaraan dana desa di daerah. 
belum lagi, soal payung hukum tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang juga mengait pada hampir 5 ribu pegawwai.
diketahui, berdasarkan ketetapan pemerintah pusat dan ditambah alokasi dana desa (add) yang sudah diplot daerah. 
total siltap seluruh desa di daerah ini yang berjumlah 215 desa, nilainya mencapai ratusan miliar. 
baca juga: tanam 250 pohon, danrem 041/gamas: kita jangan alam, alam jaga kita
baca juga: hanura tumbang, pdip kumpulkan 20.821 suara. ini prediksi caleg peraih 11 kursi panas dapil 4 bengkulu utara
tepatnya rp254,3 miliar. nominal tersebut, berasal dari dana desa (dd) sebesar rp 174.556.051.000 dan add sebesar rp 79.817.949.550. 
itu belum dihitung lagi dengan bagi hasil pajak dan retribusi (bhpr). nilainya relatif kecil untuk ukuran sebaran total desa. dibanding dd dan add.  
meski begitu, masing-masing, penggunaannya mesti memiliki payung hukum berupa peraturan kepala daerah (perkada). 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bu, margono, s.pd, melalui kabid pemerintahan desa (pemdes), pandji, s.stp, m.si, ketika dibincangi, selasa, 30 januari 2024, menyampaikan proses penyelenggaraan dana desa di daerah, tahapannya terus berjalan. 
baca juga:dokumen apbd 2024 tersandera regulasi. begini nasib opd, juga desa....
baca juga:bansos pkh, bpnt dan pangan untuk bulan februari 2024 bakal cair?
rancangan regulasi teknis dan operasional sebagai rumpun aturan di daerah, dikatakan pandji juga menjadi proyeksi kerja di awal tahunnya. 
kata pandji, penyusunan draf yang turut mencermati perkembangan regulasi sesuai jenjang, juga menjadi bagian kerja ini. 
"daerah tetap menempatkan penyelenggaraan dana desa ini, sebagai bagian kerja strategis. intinya begitu," pandji menuturkan. 
dalam proses tersebut, dijelaskannya pula. selain dinamika regulasi. penelaahan regulasi yang diterbitkan otoritas secara berjenjang, juga dilakukan. 
baca juga:ppp pastikan kawal pleno rekapitulasi penghitungan suara
baca juga:pj kades sido luhur beberkan laporan penyelenggaraan dana desa ta 2023
tujuannya, terus dia, agar payung hukum yang nantinya digunakan pemerintah desa, dalam mendesain rancang bangun desanya tahun ini, bisa representatif dengan regulasi-regulasi yang ada. 
"seperti alokasi-alokasi wajib. layaknya ketahanan pangan, blt dd, pemberdayaan, sampai dengan infrastruktur, dapat diakomodir sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.
pantauan ru, penegasan soal penyelenggaraan dana desa sendiri, salah satunya tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 146 tahun 2023. 
regulasi yang diteken menkeu, sri mulyani itu, mengatur tentang pengelokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024.
baca juga:mencatat sejarah! dpt 4 ribu, kecamatan air padang rebut 2 kursi dprd bengkulu utara
baca juga: rehabilitasi rskj soeprapto, segini anggaran usulan pemprov bengkulu
beleid itu, menjabar penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. seperti alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa. 
alokasi afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
alokasi kinerja yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
indeks kesulitan geografis desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
baca juga: penghujung masa jabatan, jokowi disebut resmikan 2 psn di bengkulu
baca juga: tanam 250 pohon, danrem 041/gamas: kita jangan alam, alam jaga kita
termasuk penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau blt desa yang masih menjadi fokus pemerintah melalui anggaran ini. 
daerah juga melakukan advokasi secara berjenjang, dalam mencermati rancangan apbdes. tujuannya, agar menu-menu yang dianggarkan tidak melenceng. sesuai regulasi, terus dia, proses pencermatan r-apbdes dilakukan oleh kecamatan.  
"karena selain alokasi per desa. sesuai regulasi, dana desa oleh pusat juga ada yang telah ditentukan penggunaannya. inilah salah satu poin yang dipantau," ujarnya, menjelas. 
dalam warta awal tahun lalu, pemda bu sudah melakukan penyaluran alokasi dana desa (add) dan dd secara tuntas. 
baca juga: hanura tumbang, pdip kumpulkan 20.821 suara. ini prediksi caleg peraih 11 kursi panas dapil 4 bengkulu utara
baca juga:dokumen apbd 2024 tersandera regulasi. begini nasib opd, juga desa....
alokasi dd saat itu lebih besar ketimbang tahun 2024 ini. angkanya sebesar rp 178.385.537.000.
"termasuk untuk blt dd yang nilai totalnya sebesar rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 berjumlah 6.704 kpm," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan