Ratusan Knalpot Brong Disita, Penjual Bisa Ditindak!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 12 Feb 2024 - 20:25

Barang bukti pelanggaran lalulintas yang diamankan Satlantas Polres Bengkulu Utara.-Radar Utara/ Benny Siswanto -

Selain itu, ada juga Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur soal penyitaan.

"Tiga obyek tindakan lewat regulasi di atas, mulai dari pengendara, penjual knalpot brong sampai dengan penyitaan ranmor dapat dilakukan kepada pelanggar," tegasnya.

Bagi pengguna, terus Ayu, dapat dijerat dengan Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ.

Sanksinya, dipidana dengan Kurungan Paling Lama 1 Bulan atau Denda Paling banyak Rp 250 ribu.

Sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan Pasal 8 Ayat 1A UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lebih rinci, Ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau Tidak Sesuai dengan Standar yang Dipersyaratkan dalam Kententuan Perundang-Undangan.

"Penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk Pasal 32 ayat (6) Huruf C ke-6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012," tegasnya.

Beleid di atas menegaskan, Penyitaan atas kendaraan Bermotor Dilakukan jika Terjadi Pelanggaran atas Persyaratan Teknis dan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

Sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) UU LLAJ.

Ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

ratusan knalpot brong disita, penjual bisa ditindak!                            radarutara.bacakoran.co - biang kerok brisik di jalanan, hingga ugal-ugalan yakni knalpot brong, terus diberangus. nyaris 200 unit knalpot disita polisi.  
kapolres bengkulu utara (bu) akbp lambe patabang birana, sik, mh, melalui kasat lantas polres bu iptu ayu sekar sari kuarisin, strk, sik, mengamini soal ini. 
ayu bilang, selain acap menyebabkan bising di jalan raya sampai dengan identik dengan ugal-ugalan dalam balap liar. 
obyek operasi lalulintas ini adalah secara aturan, perlengkapan kendaraaan yang digunakan. tidak memenuhi standar nasional indonesia atau tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan ranmor. 
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses 
baca juga: harga cabai meroket, waspadai ancaman inflasi
"langkah represif ini, untuk menciptakan tertib berkendara di jalan raya," kasat ayu menuturkan, senin, 12 februari 2024.
satuannya, lanjut ayu, telah mengamankan sepeda motor berbagai merek sebanyak 49 unit. 
diamankannya puluhan ranmor itu, lantaran kedapatan menggunakan knalpot brong. 
operasi serupa, lanjut kasat, turut dilakukan oleh tingkat kepolisian sektor atau polsek. 
baca juga:larang pemilih, bisa dipenjara setahun. begini aturanya...
baca juga: pmr sman 07 bengkulu utara, tuan rumah diklat dan pelantikan gabungan. sekolah ini kirim utusan...
totalnya, terusnya lagi, polsek jajaran mengamankan 144 knalpot yang juga tidak sesuai spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik otomotif. 
standar pabrik dengan rincian sebagai berikut, polsek enggano 4 unit, polsek air besi 10 unit, polsek kerkap 30 unit, polsek padang jaya 2 unit. 
selanjutnya, polsek giri mulya 10 unit, polsek lais 15 unit, polsek batiknau 21 unit, polsek ketahun 25 unit, polsek putri hijau 10 unit, polsek napal putih 17 unit.
"kami berharap, tindakan tegas ini dibarengi dengan pemahaman dan dukungan semua pihak," harapnya menyeru.
baca juga: jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu
baca juga: masa kampanye berakhir, bang ken turunkan apk
lebih jauh, ayu bilang, tindakan represif yang dilakukan pihaknya serta-merta. 
jauh sebelum itu, kepolisian jajaran melakukan sosialisasi secara massif. 
langkah tersebut, terus dia, dilakukan secara langsung pada obyek-obyek edukasi, seperti sekolah dan lainnya. 
termasuk juga disampaikan lewat kanal-kanal publik.
baca juga: air melimpah, petani apresiasi gerak cepat uptd pengairan
baca juga:masyarakat bengkulu diajak dukung nabila putri bintadytama
"fokus dari operasi lalulintas ini adalah memberikan edukasi dan pembinaan serta pencegahan kecelakaan lalulintas yang termasuk di dalamnya penindakan," tegasnya.
sesuai regulasi yang berlaku. sanksi penggunaan knalpot tak standar ini, tidak cuma terhadap penggunanya saja. 
tapi juga kepada penjualnya. penyitaan kendaraan pun bisa dilakukan. 
dalam warta sebelumnya, ayu pernah menjelaskan, soal ancaman sanksi.
diterangkan ayu, dalam beberapa aturan mulai dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (llaj).
selain itu, ada juga undang-undang tentang perlindungan konsumen. 
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses 
baca juga: pps terima logistik pemilu 2024, hari ini didistribusikan ke tps sulit
sampai dengan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 yang mengatur soal penyitaan.
"tiga obyek tindakan lewat regulasi di atas, mulai dari pengendara, penjual knalpot brong sampai dengan penyitaan ranmor dapat dilakukan kepada pelanggar," tegasnya. 
bagi pengguna, terus ayu, dapat dijerat dengan pasal 285 ayat (1) uu llaj. 
sanksinya, dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
sedangkan bagi penjual knalpot brong, terus dia lagi, dapat dijerat dengan pasal 8 ayat 1a uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
baca juga: pemilu serentak 2024 di napal putih terganggu masih dihantui pemadaman listrik
baca juga: jangan golput, maksimalkan undangan nyoblos ke tangan pemilih
lebih rinci, ayu menegas, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kententuan perundang-undangan.
"penyitaan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan merujuk pasal 32 ayat (6) huruf c ke-6 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012," tegasnya. 
beleid di atas menegaskan, penyitaan atas kendaraan bermotor dilakukan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
sekadar menginformasikan, pelanggaran berkendara terkait dengan helm diatur pada pasal 291 ayat (1) dan (2) uu llaj.
ayat 1 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional indonesia (sni). 
baca juga:kuota gas elpiji subsidi dipastikan cukup
baca juga: caleg dilarang kampanye selama masa tenang
sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
kemudian untuk ayat 2 menjelaskan, soal setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp 250 ribu.
untuk diketahui, rujukan standarisasi helm di indonesia dilaksanakan badan standarisasi nasional (bsn). 
tepatnya dalam ketentuan sni nomor 1811-2007 dan amandemennya sni nomor 1811-2007/amd:2010 tentang helm pengendara kendaraan roda dua. 
baca juga:mukomuko usulkan 1.000 kuota cpns dan pppk
baca juga: selama masa tenang, bawaslu mukomuko bongkar 2.833 apk pemilu 2024
lewat regulasi ini diatur soal standarisasi model, material hingga mutu helm di pasaran. turut diatur pula soal jenis-jenis helm open face dan full face.
kampanye tertib aturan, tidak semata-mata menerapkan aturan negara. sejalan dengan prinsip moril sosial sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum. 
sadar dan taat hukum, juga memiliki imbasan positif yakni bagi keselamatan personal dan lebih luas lagi adalah orang lain. 
pantauan radar utara beberapa waktu lalu, prilaku yang tidak patut ditiru yakni seorang pengendara motor metik yang justru dengan santainya berkendara tanpa menggunakan helm. 
bukan tertinggal. layaknya lazim dalih pengemudi, ketika terjaring razia lalulintas. ada 2 buah helm dimotornya, justru malah diikatkan di bagian belakang motornya itu.
baca juga: amankan pemilu 2204, polres mukomuko kerahkan 166 personil
baca juga: kpu mukomuko distribusikan 1.930 kotak suara dan 1.544 bilik suara pemilu 2024
secara aturan, prilaku buruk berkendara itu patut diduga melanggar pasal 291 ayat 1 undang-undang lalulintas dan angkutan jalan (llaj). 
diketahui bersama, pemotor yang tidak menggunakan helm, maka dapat dikenai sanksi denda maksimal sebanyak seperempat juta atau rp 250 ribu atau kurungan penjara paling lama 1 bulan.
kapolres bengkulu utara (bu), akbp lambe patabang birana,sik,mh, tak menampik pentingnya tertib aturan dalam berkendara. 
kapolres bilang, sadar hukum memberikan implikasi positif, tidak hanya sebatas terbebas dari ancaman sanksi yang berlaku dalam hukum positif. 
tapi juga memberikan implikasi tingkat keselamatan yang lebih baik, dibandingkan dengan mereka yang tidak tertib aturan saat berkendara. 
baca juga: surat dengan tte, harusnya lebih cepat diproses 
baca juga: pps terima logistik pemilu 2024, hari ini didistribusikan ke tps sulit
"maka ini adalah persoalan kita bersama. perlu kita sikapi secara bersama-sama, untuk mewujudkan duta-duta sadar hukum dalam tertib berkendara," ujarnya. 
lebih jauh, lambe turut mencontohkan kasus lain yang pelanggarannya memungkinkan berakibat dengan orang lain. 
salah satunya, kata dia, seperti penggunaan knalpot brong atau knalpot racing. ditegaskan kapolres, hal itu dilarang keras, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. 
kembali mengulas, pada pasal 285 ayat (1) uu ri nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) menjelaskan dengan tegas. 
setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama. 
baca juga: pemilu serentak 2024 di napal putih terganggu masih dihantui pemadaman listrik
baca juga: jangan golput, maksimalkan undangan nyoblos ke tangan pemilih
selanjutnya, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. 
penegasan di atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). 
"kami menyerukan langkah massif, lintas selemen mulai dari daerah hingga desa, kelurahan sampai dengan sekolah, untuk bahu membahu melakukan edukasi di masyarakat," pungkas kapolres menyeru. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan