Menakar Potensi Pemangkasan TPP ASN

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Nov 2025 - 22:01

Menakar Potensi Pemangkasan TPP ASN-Dok Radar Utara-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Paceklik anggaran tahun depan, membuat daerah wajib mengambil langkah tegas dan masuk akal di sektor fiskal. Salah satunya, pemangkasan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP). Ancang-ancang ini, sudah tersuara di lingkup Pemprov Bengkulu.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr Elektison Somy, menilai langkah utama yang paling harus diamankan sektor anggaran yang kini di tahapan perencanaan, jelang waktu pengesahan anggaran 2026 adalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Berikutnya, mantan Dosen Ekonomi Universitas Bengkulu ini mengingatkan, sektor padat karya harus menjadi cermatan serius yang juga perlu dipertahankan oleh otoritas di daerah.

"Alasannya apa? karena anggaran ini berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga potensial menstimulasi pergerakan roda ekonomi," ujarnya, Minggu, 16 November 2025.

Di tengah ketidakpastian global, bahkan regional, advokat ini pun menilai pentingnya menjaga bahkan meningkatkan stimulus fiskal daerah di sektor bantuan sosial.

"Karena ini menjadi komponen yang bisa menjaga daya beli di masyarakat. Bisa dibayangkan, kalau di setiap Pemda, meningkatkan Bansos-nya. Maka pergerakan ekonomi sangat membantu situasi paceklik yang terjadi," dia menyeru.

Kebijakan fiskal di tingkat pusat memberikan sinyal peringatan serius bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara. Membaca dokumen Rancangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2026, kabupaten ini segera menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat signifikan, nyaris mencapai 130 Miliar Rupiah.

Total TKD diprediksi turun menjadi Rp 1,071 Triliun, dari yang sebelumnya (tahun 2025) tercatat sebesar Rp 1,2 Triliun. Keterbatasan anggaran ini menuntut Pemkab Bengkulu Utara untuk mengatur prioritas belanja daerah dengan sangat cermat serta rasionalisasi anggaran agar mencerminkan upaya menjaga daya beli di masyarakat.

BACA JUGA:Kaji Kenaikan TPP ASN

Dana Transfer Umum (DTU) menjadi porsi utama yang harus dikelola Pemda. Rincian DTU Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Ini merupakan porsi terbesar yang diterima, mencapai total Rp 702,46 Miliar. Dari total DAU ini, terdapat dua peruntukan krusial.

menakar potensi pemangkasan tpp asn                            radarutara.bacakoran.co - paceklik anggaran tahun depan, membuat daerah wajib mengambil langkah tegas dan masuk akal di sektor fiskal. salah satunya, pemangkasan tambahan pendapatan pegawai (tpp). ancang-ancang ini, sudah tersuara di lingkup pemprov bengkulu. 
pengamat kebijakan publik, dr elektison somy, menilai langkah utama yang paling harus diamankan sektor anggaran yang kini di tahapan perencanaan, jelang waktu pengesahan anggaran 2026 adalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. 
berikutnya, mantan dosen ekonomi universitas bengkulu ini mengingatkan, sektor padat karya harus menjadi cermatan serius yang juga perlu dipertahankan oleh otoritas di daerah. 
"alasannya apa? karena anggaran ini berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga potensial menstimulasi pergerakan roda ekonomi," ujarnya, minggu, 16 november 2025. 
baca juga:rasionalisasi tpp asn, belanja pegawai pemprov bengkulu berkurang menjadi 36 persen
baca juga:berharap pemerintah daerah kerek tpp staf 
di tengah ketidakpastian global, bahkan regional, advokat ini pun menilai pentingnya menjaga bahkan meningkatkan stimulus fiskal daerah di sektor bantuan sosial. 
"karena ini menjadi komponen yang bisa menjaga daya beli di masyarakat. bisa dibayangkan, kalau di setiap pemda, meningkatkan bansos-nya. maka pergerakan ekonomi sangat membantu situasi paceklik yang terjadi," dia menyeru. 
kebijakan fiskal di tingkat pusat memberikan sinyal peringatan serius bagi pemerintah daerah (pemda) bengkulu utara. membaca dokumen rancangan transfer ke daerah dan dana desa 2026, kabupaten ini segera menghadapi penurunan transfer ke daerah (tkd) yang sangat signifikan, nyaris mencapai 130 miliar rupiah. 
total tkd diprediksi turun menjadi rp 1,071 triliun, dari yang sebelumnya (tahun 2025) tercatat sebesar rp 1,2 triliun. keterbatasan anggaran ini menuntut pemkab bengkulu utara untuk mengatur prioritas belanja daerah dengan sangat cermat serta rasionalisasi anggaran agar mencerminkan upaya menjaga daya beli di masyarakat.
baca juga:kaji kenaikan tpp asn
baca juga:tingkatkan kesejahteraan asn pemprov bengkulu, tpp mengacu standar hidup jakarta
dana transfer umum (dtu) menjadi porsi utama yang harus dikelola pemda. rincian dtu kabupaten bengkulu utara pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:
ini merupakan porsi terbesar yang diterima, mencapai total rp 702,46 miliar. dari total dau ini, terdapat dua peruntukan krusial. 
mulai dari sebesar rp 20,28 miliar ditentukan penggunaannya oleh pusat, yang biasanya dialokasikan untuk pelayanan dasar dan sektor prioritas tertentu. 
sementara itu, rp 682,18 miliar merupakan dau yang tidak ditentukan penggunaannya, memberikan keleluasaan terbesar bagi pemkab untuk mengatur belanja daerah sesuai kebutuhan pembangunan lokal.
baca juga:rasionalisasi tpp asn, belanja pegawai pemprov bengkulu berkurang menjadi 36 persen
baca juga:berharap pemerintah daerah kerek tpp staf
dana bagi hasil (dbh): alokasi dbh pajak dan sumber daya alam (sda) mencapai rp 9,81 miliar. rincian dbh ini terdiri dari pph sebesar rp 1,82 miliar dan pbb (pajak bumi dan bangunan) sebesar rp 7,99 miliar, ditambah tambahan kecil lainnya. dbh ini sangat sensitif terhadap realisasi penerimaan pajak pusat dan harga komoditas.
dana transfer lainnya: bengkulu utara juga mendapat tambahan alokasi dana insentif fiskal. ini termasuk dana insentif fiskal berupa cht (cukai hasil tembakau) sebesar rp 1 miliar, serta dana cadangan pdrd (pajak daerah dan retribusi daerah) dan lain-lain sekitar rp 7,03 miliar.
pemprov pangkas tpp
pemerintah provinsi bengkulu resmi mengumumkan rencana pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (tpp) asn mulai tahun anggaran 2026. 
kebijakan ini diambil untuk meredam tingginya beban belanja pegawai yang sudah menembus 41% dari total apbd—angka yang dianggap tidak lagi sehat bagi fleksibilitas fiskal daerah.
baca juga:kaji kenaikan tpp asn
baca juga:tingkatkan kesejahteraan asn pemprov bengkulu, tpp mengacu standar hidup jakarta
kebijakan pemangkasan ini berarti besaran tpp seluruh jenjang—terutama eselon ii, eselon iii, pejabat administrator, hingga fungsional—akan mengalami penyesuaian signifikan. berikut adalah rangkuman komprehensif berdasarkan informasi resmi dan proyeksi fiskal:
indeks tpp bengkulu 2025 
- eselon ii: rp25 juta – rp32 juta per bulan
- eselon iii: rp10 juta – rp15 juta per bulan
- eselon iv: rp4 juta – rp8 juta per bulan
- fungsional (tergantung jenjang): rp2,5 juta – rp12 juta per bulan
- pelaksana/staf: rp1,5 juta – rp3 juta per bulan
catatan penting: tpp provinsi bengkulu termasuk salah satu yang “paling tinggi” di sumatera jika dibandingkan dengan kapasitas fiskalnya, sehingga beban belanja pegawai membengkak menjadi 41% dari apbd murni.
baca juga:rasionalisasi tpp asn, belanja pegawai pemprov bengkulu berkurang menjadi 36 persen
baca juga:berharap pemerintah daerah kerek tpp staf
ini melebihi standar ideal 30%–35%, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal, pembangunan, dan layanan publik menjadi sempit. 
kabarnya, pemangkasan tpp yang masih menunggu peraturan gubernur (pergub) bengkulu ini, angkanya bisa mencapai 50 persen. 
total efisiensi beban aparatur diprediksi mencapai rp80–140 miliar per tahun, tergantung rumusan akhir pergub tpp 2026.
sedangkan di kabupaten bengkulu utara, dengan tkd 2025 sebesar rp 1.200,97 miliar atau rp 1,2 triliun, kini sudah diserap sebanyak rp 758,16 miliar atau 63,13%, belanja pegawai di daerah yang selalu defisit anggaran ini nilainya mencapai belanja pegawai rp 590,81 miliar terealisasi rp 420,39 miliar (71,15%).
baca juga:kaji kenaikan tpp asn
baca juga:tingkatkan kesejahteraan asn pemprov bengkulu, tpp mengacu standar hidup jakarta
pemda juga diketahui merencanakan belanja bantuan keuangan sebesar rp 256,47 miliar yang sudah diserap rp 158,34 miliar atau 61,74%. 
di tengah paceklik, pemda juga mengalokasikan belanja hibah sebesar rp 21,85 miliar dan sudah diserap rp 10,96 miliar atau 50,15%. 
menariknya, belanja bantuan sosial masih begitu jomplang. dianggarkan cuma rp 1,15 miliar yang sudah diserap rp 1 m atau 87,07%. sedangkan belanja tidak terduga rp 5 miliar yang hingga memasuki medio triwulan keempat, dilaporkan secara resmi angka serapannya sebesar rp 0,15 miliar atau 2,98%.
beranikah pemda bengkulu utara, memangkas tpp asn? khususnya pada tataran elit eselon yang nilainya begitu jomplang dengan level terendah (staf). (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan