Korban Asusila Oknum Guru Agama Bertambah. Ini Sikap Dispendik...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 23 Jan 2024 - 20:11

Orangtua siswi mendampingi korban oknum guru asusila di Marga Sakti Sebelat saat memberikan keterangan kepada polisi. -Ibnu Majah-

Mekanisme teknisnya, nanti bakal diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana diterang Pasal 54.

Jauh sebelum direvisi, UU Nomor 5 Tahun 2014 dalam rumpun regulasinya sudah menegasi soal pemberhentian sementara, terhadap ASN yang menjadi tersangka.

Termasuk juga mengatur soal hak-haknya. Sekadar menginformasikan, 3 tahun sejak UU ASN disahkan, lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Beleid itu pun mengatur, perihal pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap seorang ASN bilamana tersandung tindak pidana.

Regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang ASN saat berstatus tersangka.

"Soal pemberhentian sementara (H, oknum guru yang jadi tersangka,red), kami akan koordinasi dengan BKP-SDM," ujar Sugeng.

Catatan Radar Utara, dalam kasus yang nyaris serupa. Namun dengan modus operandi yang berbeda. Praktik miris yang dilancarkan seorang oknum guru, juga pernah berujung dengan hukuman berat di dalam penjara.

Saat itu, jaksa menuntut, terdakwa pelaku tindak asusila terhadap anak dengan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Jo Pasal 76E UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016.

Beleid itu, merupakan Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair.

Aksi menyimpang yang dilancarkan pelaku sejak 2018 hingga tahun 2023 ini, dilakukan dengan menyalahgunakan profesinya sebagai guru.

korban asusila oknum guru agama bertambah. ini sikap dispendik...                            radarutara.bacakoran.co - tabir asusila bertahun oleh oknum guru agama di wilayah marga sakti sebelat (mss), terus terbongkar. 
info teranyar, korban tersangka h (30) oknum guru sekolah dasar itu, bertambah. tidak sebatas 24 anak. tapi menjadi 25 anak. 
munculnya daftar korban tersebut, sejalan dengan kasus yang kini bergulir di kepolisian dan heboh serta menjadi perbincangan publik. korban itu, sudah lulus dari bangku sekolah dasar. 
kepala dispendik bu, drs fahrudin, melalui sekretaris, sugeng prayitno, m.pd, ketika dikonfirmasi menegaskan, pihaknya serius menyikapi persoalan ini. tak dielaknya juga soal penambahan jumlah korban.
baca juga:warning! pangkalan jangan timbun gas elpiji subsidi pemerintah
baca juga:pemilu libatkan 1.792 linmas, segini anggarannya 
dia memastikan, dispendik sebagai satker yang menaungi, akan mengambil langkah tegas dan sejalan dengan regulasi yang ada. mendukung proses hukum. 
namun tetap menghormati azas praduga tak bersalah. "maka langkah kami apa? adalah mengambil sikap sesuai dengan regulasi. termasuk juga soal disiplin pegawai," tegasnya. 
untuk diketahui, tersangka h, merupakan asn angkatan tahun 2018. dengan ancaman pasal yang dikenakan kepadanya, sanksi pemecatan dalam pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh), turut mengintainya. 
selain ptdh. pemberhentian sementara seorang asn, diatur dalam uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn. 
baca juga:cooling system menuju pemilu dan kampanye, polisi tertibkan knalpot brong
baca juga:pemerintah kabupaten mukomuko kekurangan pegawai negeri
tepatnya di pasal 53 ayat (2) menegasi asn yang ditahan, karena menjadi tersangka atau terdakwa, dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum. 
pada ayat (3) menjelaskan, pengaktifan kembali pns sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pegawai asn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. 
mekanisme teknisnya, nanti bakal diterbitkan dalam peraturan pemerintah (pp), sebagaimana diterang pasal 54. 
jauh sebelum direvisi, uu nomor 5 tahun 2014 dalam rumpun regulasinya sudah menegasi soal pemberhentian sementara, terhadap asn yang menjadi tersangka. 
baca juga:uang pad pasar belum disetor ke daerah, ini tanggapan kades agung jaya
baca juga: angka stunting di kabupaten mukomuko 532 orang
termasuk juga mengatur soal hak-haknya. sekadar menginformasikan, 3 tahun sejak uu asn disahkan, lahirlah peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns. 
beleid itu pun mengatur, perihal pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap seorang asn bilamana tersandung tindak pidana. 
regulasi itu, juga mengatur soal kebijakan soal hak keuangan seorang asn saat berstatus tersangka. 
"soal pemberhentian sementara (h, oknum guru yang jadi tersangka,red), kami akan koordinasi dengan bkp-sdm," ujar sugeng.
baca juga: jadwal pemilihan kepala daerah mukomuko, tunggu pkpu
baca juga: ribuan kendaraan nunggak pajak, ratusan diantaranya kendaraan dinas
catatan radar utara, dalam kasus yang nyaris serupa. namun dengan modus operandi yang berbeda. praktik miris yang dilancarkan seorang oknum guru, juga pernah berujung dengan hukuman berat di dalam penjara.
saat itu, jaksa menuntut, terdakwa pelaku tindak asusila terhadap anak dengan pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) jo pasal 76e uu ri no 17 tahun 2016 tentang penetapan perppu no 1 tahun 2016. 
beleid itu, merupakan perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dalam dakwaan alternatif pertama primair. 
aksi menyimpang yang dilancarkan pelaku sejak 2018 hingga tahun 2023 ini, dilakukan dengan menyalahgunakan profesinya sebagai guru. 
baca juga: persoalan lingkungan kian kompleks, pemprov mou dengan kejati bengkulu
baca juga: atasi persoalan nelayan, gubernur bengkulu minta hnsi lakukan ini
diketahui, pelaku bekerja sebagai guru honorer pada sebuah sekolah dasar di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. 
modus operandinya, memanfaatkan mulai  sebagai guru olahraga (pjok), guru agama, guru pramuka, guru futsal, yang kian memberatkan ancaman hukuman.
membaca pasal dalam tuntutan, jaksa menggunakan beleid, tambahan 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. tuntutan pun berakhir dengan vonis berat.
"pemerintah daerah juga mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan," tegasnya.
baca juga: penanganan longsor jalan lintas rejang lebong-lebih jadi prioritas
baca juga:episode lanjutan, kusut anggaran bumdes gardu jaya
jerat pasal dengan ancaman berat, kini dihadapi tersangka dugaan tindak pidana asusila inisial h, 30 tahun. 
uu perlindungan anak yang menjeratnya, memiliki ancaman maksimal 15 tahun penjara. 
selain itu, statusnya yang notabene guru, kemudian para korbannya adalah muridnya sendiri, berpotensi menambah beratnya sanksi 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. 
status asn oknum guru agama yang bertugas pada sekolah dasar di wilayah kecamatan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara (bu) itu juga terancam. 
baca juga: giliran ptt tas sambangi dprd bengkulu, minta usulkan formasi asn
baca juga:asa kembali rebut piala adipura vs tabiat masyarakat
polisi menjeratnya dengan pasal 81 ayat (3) uu nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas uu nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. 
kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana,sik,mh, melalui kapolsek putri hijau, iptu achmad nizar, sik, mh, membenarkan jerat pasal tersebut. 
"tersangka juga masih menjalani pemeriksaan. diduga, praktik menyimpangnya dilakukan sejak beberapa tahun belakang," ujarnya.
dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap para pelapor tersangka h, didapati keterangan, aksi menyimpang dilancarkan pelaku pada saat pelajaran praktik. 
baca juga:asa kembali rebut piala adipura vs tabiat masyarakat
baca juga:bersama masyarakat, ir. h. supriyanto kembali mantapkan diri ke dprd provinsi
dengan beragam dalih, pelaku kemudian melancarkan aksi tak senonohnya itu. pantauan ru, sebelum kasus ini terbongkar, sempat ada upaya mediasi yang dilakukan di sekolah. 
tapi upaya mediasi itu mentah. persoalan pun menyeruak, heboh hingga memantik marah para orang tua korban dan berlanjut ke laporan kepolisian.
"saat ini, pemeriksaan intens masih terus dilakukan. prosesnya dilakukan secara profesional dan benar-benar mempertimbangkan sisi psikologis para korban yang harus dijaga," jelas nizar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan