Dugaan Asusila Oknum Guru, Hati Boleh Panas dan Kecewa, Tapi...

Reporter: Ependi |

Editor: M. Ardhia |

Senin , 22 Jan 2024 - 10:23

Kepala Dispendik Bengkulu Utara menggelar pertemuan di Balai Desa Suka Maju menyikapi kasus asusila oknum guru terhadap siswi SD, dua hari lalu. -Radar Utara/Ependi-

Oknum guru agama yang bertugas pada sekolah dasar di wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara (BU) itu, praktis diambang sanksi pecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, polisi turut menjeratnya dengan Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Lambe Patabang Birana, SIK, MH, melalui Kapolsek Putri Hijau, IPTU Achmad Nizar, SIK, MH, membenarkan jerat pasal dalam penetapan tersangka terhadap H tersebut.

"Penetapan tersangka terhadap H, setelah terpenuhinya unsur-unsur dugaan tindak pidana yang dilakukan," ujarnya.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap para pelapor tersangka H, didapati keterangan, aksi menyimpang dilancarkan pelaku pada saat pelajaran praktik.

Dengan beragam dalih, pelaku kemudian melancarkan aksi tak senonohnya itu.

Pantauan RU, sebelum kasus ini terbongkar, sempat ada upaya mediasi yang dilakukan di sekolah.

Tapi upaya mediasi itu mentah. Persoalan pun menyeruak, heboh hingga memantik marah para orang tua korban dan berlanjut ke laporan kepolisian.

"Saat ini, pemeriksaan intens masih terus dilakukan. Prosesnya dilakukan secara profesional dan benar-benar mempertimbangkan sisi psikologis para korban yang harus dijaga," jelas Nizar.

Kepala Dispendik BU, Drs Fahrudin, saat dikonfirmasi mengaku, tengah melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan, atas persoalan yang tengah menjadi sorotan publik ini.

dugaan asusila oknum guru, hati boleh panas dan kecewa, tapi...                            radarutara.bacakoran.co - orangtua atau walimurid puluhan siswi sd yang menjadi korban aksi asusila oknum guru di kecamatan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara, masih berjuang menuntut keadilan.
usai melaporkan dugaan tindakan asusila yang dialami siswi sd itu ke kepolisian, tidak hanya orangtua tetapi juga masyarakat kecamatan marga sakti bahkan kabupaten bengkulu utara pun, turut panas, kecewa dan emosi atas ulah oknum guru ini. 
meski demikian, hati boleh panas dan kecewa karena tidak terima atas ulah serta perbuatan dugaan asusila oknum guru yang semestinya melindungi, mendidik dan membina siswa/inya itu.
namun diharapkan, persoalan ini dapat dihadapi dengan sabar dan kepala dingin serta menyerahkan penegakan hukum pada aparat yang berwenang agar persoalan ini dapat diadili hingga ke meja hijau. 
baca juga:lonceng gerbong mutasi pemkab bengkulu utara
baca juga: ternyata, oknum guru asusila berstatus asn. kini ditetapkan jadi tersangka
demikian halnya harapan yang disampaikan oleh kepala desa suka maju kecamatan marga sakti sebelat, irwanto, s.pi, kepada radarutara.bacakoran.co, senin, 22 januari 2024, pagi ini.
kades mengatakan, ulah oknum guru salah satu sd di kecamatan marga sakti sebelat ini, tidak hanya melukai hati dan menyulut emosi orangtua atau wali siswi yang menjadi korban. 
lebih dari itu, lanjut kades, aksi dugaan asusila oknum guru yang mencuat hingga menimbulkan korban sampai puluhan tersebut.
sudah mencoreng nama sekolah, lingkungan masyarakat, desa, kecamatan bahkan nama daerah yakni kabupaten bengkulu utara. 
baca juga:waspadai data siluman non asn
baca juga: ini kegunaan surat suara cadangan pemilu 2024 di tiap tps
terang saja, lanjut kades, hal ini dapat memantik kekecewaan, emosi dan kesal namun kondisi ini harus dapat disikapi dengan cara yang arif, bijak dan kepala dingin.
hal ini penting dilakukan, demi terciptanya suasana kondusif dan ketentraman di tengah masyarakat untuk meminimalisir dampak yang lebih luas. 
"hati boleh panas, kecewa dan tidak terima tapi harus disikapi dengan kepala yang dingin serta sabar," kata irwanto. 
kades menyatakan, cukup memahami kondisi psikologis orangtua siswi yang menjadi korban ulah bejat oknum guru tersebut.
baca juga: dppa dan dispendik bengkulu utara harus gerak cepat
baca juga:lonceng gerbong mutasi pemkab bengkulu utara
namun demikian, lanjut irwan, pihak terkait baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah melalui dinas terkait dan elemen berwenang lainnya.
sudah melakukan langkah-langkah yang konkret dan diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menyikapi persoalan ini. 
"pgri, pengawas, ppa bahkan pak kepala dinas pendidikan, sudah langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data serta keterangan faktual. kemaren digelar pertemuan di kantor desa karena mempertimbangkan beberapa hal sehingga pertemuannya tidak kita lakukan di sekolah," ujar kades. 
kades mengaku, pihaknya sudah menyampaikan dan memberikan beberapa informasi, data dan harapan kepada para pihak berwenang yang hadir langsung dalam pertemuan dua hari lalu.
baca juga:disiapkan rp800 juta untuk nelayan di mukomuko
baca juga: pembangunan jalan provinsi di pondok bakil kades: mungkin masih fokus pemilu
dengan harapan, lanjut kades, persoalan dugaan asusila oknum guru ini dapat disikapi dengan bijak, tegas dan terukur sehingga tidak menimbulkan dampak lebih luas dalam jangka panjang. 
"kami sangat kecewa dan sangat mengecam peristiwa yang terjadi di wilayah suka maju ini. ulah oknum guru ini, mencoreng nama sekolah dan desa. kami berharap, baik dari diknas dan instansi terkait lainya, untuk bersama-sama mengawal kasus ini sampai ke akar-akarnya dan proses hukum sampai tuntas ke pengadilan," tegasnya. 
sebagaimana dikabarkan sebelumnya, jerat pasal dengan ancaman berat, dihadapi tersangka dugaan tindak pidana asusila inisial h, 30 tahun. uu perlindungan anak yang menjeratnya, memiliki ancaman maksimal 15 tahun penjara. 
selain itu, statusnya yang notabene guru, kemudian para korbannya adalah muridnya sendiri, berpotensi menambah beratnya sanksi 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. seperti ditegas undang-undang.
baca juga: dppa dan dispendik bengkulu utara harus gerak cepat
baca juga:16 opd nongol di sirup, minus dprd bengkulu utara
oknum guru agama yang bertugas pada sekolah dasar di wilayah kecamatan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara (bu) itu, praktis diambang sanksi pecat dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (asn). 
diketahui, polisi turut menjeratnya dengan pasal 81 ayat (3) uu nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas uu nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. 
kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mh, melalui kapolsek putri hijau, iptu achmad nizar, sik, mh, membenarkan jerat pasal dalam penetapan tersangka terhadap h tersebut. 
"penetapan tersangka terhadap h, setelah terpenuhinya unsur-unsur dugaan tindak pidana yang dilakukan," ujarnya.
baca juga: wujudkan pasar tertib ukur, pedagang diminta tidak pakai timbangan plastik
baca juga: rancang relokasi rumah warga di sepadan sungai. desa ini masuk target sasaran..
dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap para pelapor tersangka h, didapati keterangan, aksi menyimpang dilancarkan pelaku pada saat pelajaran praktik.
dengan beragam dalih, pelaku kemudian melancarkan aksi tak senonohnya itu. 
pantauan ru, sebelum kasus ini terbongkar, sempat ada upaya mediasi yang dilakukan di sekolah. 
tapi upaya mediasi itu mentah. persoalan pun menyeruak, heboh hingga memantik marah para orang tua korban dan berlanjut ke laporan kepolisian.
baca juga:pemilu 2024 jadi tantangan kelanjutan pembangunan jalan tol bengkulu
baca juga: presiden ajak masyarakat wujudkan pemilu 2024 yang sejuk dan riang gembira
"saat ini, pemeriksaan intens masih terus dilakukan. prosesnya dilakukan secara profesional dan benar-benar mempertimbangkan sisi psikologis para korban yang harus dijaga," jelas nizar.
kepala dispendik bu, drs fahrudin, saat dikonfirmasi mengaku, tengah melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan, atas persoalan yang tengah menjadi sorotan publik ini. 
meski begitu, fahrudin belum mengungkap gamblang, langkah yang bakal dilakukan. namun lebih masih mengumpulkan data dan keterangan, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, agar penyelenggaraan kerja pendidikan tidak terganggu. 
selain itu, kata dia, kehati-hatian pihaknya bersama dengan pihak berwenang, adalah menjadi psikis peseta didik serta satuan pendidikan di sana. 
"tentu pemerintah daerah akan bersikap. tapi apa? saat ini masih dalam proses. dan kami sangat berhati-hati, karena persoalan ini berkaitan dengan anak," ujarnya.
"yang jelas, langkah direktif tidak akan lepas dari rel-rel regulasi yang berlaku," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 8 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan