Pejabat Pemprov Diultimatum, Helmi Hasan: Pilihan Hanya Bantu Rakyat

H. Helmi Hasan, SE-Radar Utara / Doni Aftarizal-
BENGKULU RU - Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, diberikan ultimatum tegas secara langsung oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE.
Ini terungkap dalam rapat pembahasan pembangunan infrastuktur, Jum'at 18 April 2025. Menurut Helmi, Pemprov Bengkulu harus fokus pada pelayanan masyarakat, dan menghentikan pemborosan anggaran yang tidak bermanfaat.
"Dengan kata lain kita selaku pemerintah daerah (Pemda) harus serius membangun. Karena pilihannya hanya Bantu Rakyat, kalau tidak mau silahkan pindah," tegas Helmi.
Dalam rapat, Helmi menyoroti sejumlah program yang dinilai tidak efisien, seperti anggaran untuk pemotretan yang nilainya mencapai Rp 3 miliar.
BACA JUGA:Gubernur Helmi Ingatkan Masyarakat BS, Jangan Memilih Karena Uang
BACA JUGA:Audiensi Dengan Gubernur Helmi Hasan, HPMPI Sampaikan Ini
"Apa itu potret? Zaman sekarang bukan era foto-foto seperti zaman Raffles. Sekarang era TikTok, era kerja nyata. Jadi alihkan anggaran itu untuk perbaikan infrastruktur, karena masih banyak jalan provinsi yang rusak," kata Helmi.
Dilanjutkan Helmi, efisiensi anggaran berupa pemangkasan ataupun pergeseran, seperti pada laokasi perjalanan dinas yang awalnya bisa mencapai Rp 200 miliar, harus menjadi Rp 30 miliar saja.
"Jadi pemangkasan bukan sekdar 50 persen saja, tapi 80 persen. Harus kita efisienkan, sehingga angaran daerah benar-benar bisa membantu rakyat," ujar Helmi.
Disisi lain, Helmi menyatakan komitmennya untuk membenahi infrastruktur Bengkulu dalam tiga tahun ke depan, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun.
BACA JUGA:Gubernur Helmi Kecewa Dengan Pelindo
BACA JUGA:Ditengah Efisiensi Anggaran, Gubernur Helmi Gelar Open House Dengan Sederhana
"Tahun ini baru tersedia Rp 500 miliar, artinya masih ada kekurangan besar. Jadi pada tahun 2026 dan 2027, masing-masingnya harus kita targetkan dapat dialokasikan anggaran minimal Rp 1 triliun," tambah Helmi.
Lebih lanjut Helmi menyampaikan, tanggung jawab utama pejabat yakni melayani masyarakat. Jadi tanggungjawab sebagai pemda, harus benar-benar ditunjukan.