Tindaklanjuti Inpres 1/2025, Mei 2025 Dispendik Lelang Proyek

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 27 Mar 2025 - 20:31

Plt Kepala Dispendik Bengkulu Utara, Sugeng Wiyono, M.Pd,-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

Kepala Dispendik, Sugeng Wiyono, M.Pd, menyampaikan perkiraannya tentang persiapan lelang kegiatan anggaran tahun 2025, khususnya sektor pembangunan infrastruktur pendidikan dan pendukung.

"Kemungkinan Mei lah, mulai lelang," ujar Sugeng Wiyono, Kamis, 27 Maret 2025, lewat sambungan telepon.

BACA JUGA:Lelang Proyek Pemda Usai Lebaran

Namun begitu, Sugeng menyampaikan, meski masuk dalam DPA Dispendik, pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur alias fisik, akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR.

Dalam APBD TA 2025 yang disahkan November 2024, RU mencermati anggaran yang dibopong satker ini totalnya mencapai Rp 91 miliar. Seluruhnya bukan untuk program infrastruktur. Tapi termasuk belanja pegawai, belanja jasa, belanja operasional dengan kumulasi anggaran terbesar Rp 71 miliar untuk infrastruktur.

Maka, anggaran yang masuk dalam kegiatan Dinas PUPR TA 2025, bakal berkurang. Idealnya. Yang sudah pasti, anggaran yang harus hilang alih-alih pencadangan oleh pemerintah pusat adalah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau DAU.

Sekadar mengulas, paparan eksekutif saat nota pengantar RAPBD, menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 daerah ini senilai Rp 684.917.569.000, terdiri dari : DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp 583.783.777.000.

Selain itu, DAU Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp 101.133.792.000, dengan rincian penggunaan meliputi untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp 4.646.275.000; DAU Pendanaan Kelurahan Rp 1.000.000.000;

Berikutnya, DAU Bidang Pendidikan Rp 69.055.279.000; DAU Bidang Kesehatan Rp 3.041.180.000; DAU Bidang Pekerjaan Umum Rp 13.391.058.000; serta DANA DESA Rp 171.843.906.000.

Daerah juga mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 126.189.846.000; kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di angka Rp 39.599.522.000 selain Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 178.417.033.000. (bep)

tindaklanjuti inpres 1/2025, mei 2025 dispendik lelang proyek                             radarutara.bacakoran.co - apbd bengkulu utara ta 2025 yang konon saat ini sudah pasca efisiensi sebagaimana diminta inpres 1/2025, ditindaklanjuti kmk 29 tahun 2025 oleh menteri keuangan, sri mulyani dan se mendagri nomor 900/833/sj oleh tito karnavian.
pantauan radar utara baca koran, sejumlah pemda akan melanjut ke tahapan persiapan lelang. salah satunya adalah pada dinas pendidikan atau dispendik yang memiliki anggaran dari dana alokasi khusus (dak) senilai fisik di angka rp 39.599.522.000 serta dau bidang pendidikan senilai rp 69.055.279.000. 
dispendik, berkemungkinan kuat kembali mendapatkan "asupan" anggaran pembangunan yang lebih banyak lagi. apalagi, obyek refocusing yang dilakukan pemda bengkulu utara, dengan objek anggaran perjalanan dinas yang mencapai rp 50-an miliar, menempatkan pendidikan sebagai sektor yang menjadi jujugan realokasi oleh tim anggaran pemerintah daerah (tpad).
kelindan penguatan pengawasan, usai diinstruksikan presiden prabowo, turut juga ditindaklanjuti menteri dalam negeri via se mendagri nomor 900/833/sj. 
baca juga:lelang proyek pemda usai lebaran
baca juga:akhir maret, sudah lelang proyek?
beleid tersebut, meminta inspektorat daerah selaku aparat pengawas intern pemerintah (apip), melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian anggaran pendapatan dalam apbd ta 2025 dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbd ta 2025.
"....dengan berpendoman berdasarkan inpres 1 tahun 2025," tegas mendagri pada poin ke-7 pada suratnya yakni se mendagri nomor 900/833/sj. 
saking serius dan pentingnya pengawasan instruksi ini, menteri tito karnavian dalam poin ke-3 huruf d menerangkan belanja yang bersifat wajib antara lain adalah anggaran pengawasan. 
mandatory lainnya yang menjadi penegasan inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj bakal dialihkan 7 fokus yakni :
baca juga:verif dpa belum cadangkan tkd, bagaimana lelang proyek di daerah? 
baca juga:verif dpa skpd, lelang proyek 2025 lebih cepat?
1. bidang pendidikan; 2. bidang kesehatan; 3. bidang infrastruktur dan sanitasi; 4. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; 5. stabilitas harga makanan dan minuman; 
berikutnya 6. penyediaan cadangan pangan; 7. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
kepala dispendik, sugeng wiyono, m.pd, menyampaikan perkiraannya tentang persiapan lelang kegiatan anggaran tahun 2025, khususnya sektor pembangunan infrastruktur pendidikan dan pendukung. 
"kemungkinan mei lah, mulai lelang," ujar sugeng wiyono, kamis, 27 maret 2025, lewat sambungan telepon. 
baca juga:lelang proyek pemda usai lebaran
baca juga:akhir maret, sudah lelang proyek?
namun begitu, sugeng menyampaikan, meski masuk dalam dpa dispendik, pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur alias fisik, akan dilaksanakan oleh dinas pupr. 
dalam apbd ta 2025 yang disahkan november 2024, ru mencermati anggaran yang dibopong satker ini totalnya mencapai rp 91 miliar. seluruhnya bukan untuk program infrastruktur. tapi termasuk belanja pegawai, belanja jasa, belanja operasional dengan kumulasi anggaran terbesar rp 71 miliar untuk infrastruktur. 
maka, anggaran yang masuk dalam kegiatan dinas pupr ta 2025, bakal berkurang. idealnya. yang sudah pasti, anggaran yang harus hilang alih-alih pencadangan oleh pemerintah pusat adalah yang bersumber dari dana alokasi umum atau dau. 
sekadar mengulas, paparan eksekutif saat nota pengantar rapbd, menjelaskan dana alokasi umum (dau) ta 2025 daerah ini senilai rp 684.917.569.000, terdiri dari : dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000. 
baca juga:verif dpa belum cadangkan tkd, bagaimana lelang proyek di daerah?
baca juga:verif dpa skpd, lelang proyek 2025 lebih cepat?
selain itu, dau ditentukan penggunaannya sebesar rp 101.133.792.000, dengan rincian penggunaan meliputi untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) rp 4.646.275.000; dau pendanaan kelurahan rp 1.000.000.000; 
berikutnya, dau bidang pendidikan rp 69.055.279.000; dau bidang kesehatan rp 3.041.180.000; dau bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000; serta dana desa rp 171.843.906.000.
daerah juga mendapatkan dana bagi hasil (dbh) sebesar rp 126.189.846.000; kemudian dana alokasi khusus (dak) fisik di angka rp 39.599.522.000 selain dana alokasi khusus (dak) non fisik rp 178.417.033.000. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 28 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan