Jembatan Pagardin Menanti Kepastian, Pemdes Bakal Geriliya ke Pusat

ULOK KUPAI RU - Jika pemerintah tak kunjung memberikan kepastian terkait dengan anggaran dan realisasi pembangunan jembatan Desa Pagardin. Pemdes Pagardin Kecamatan Ulok Kupai memastikan, pihaknya siap dan bakal melakukan langkah konkret dengan mendatangi kementerian terkait di pusat (Jakarta).

Namun demikian, Pemdes menyatakan, pihaknya masih menaruh harapan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Agar jembatan Pagardin menjadi perhatian serius dan masuk dalam program prioritas sehingga dapat direalisasikan pembangunannya pada TA 2024 mendatang.

Pasalnya, warga Desa Pagardin bersama pihak kecamatan, sudah melakukan berbagai upaya dan berusaha maksimal untuk mengkuti prosedur berjenjang. Sebagai wujud keseriusan dalam memperjuangkan pembangunan jembatan yang ambruk pada akhir Agustus 2022 lalu tersebut. 

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kades Pagardin, Eko Pastrio, kepada Radar Utara, Selasa, 26 Desember 2023, kemarin. Melalui sambungan pesan whatshapp, Eko memastikan pihak desa telah menindaklanjuti keluhan dan harapan warganya terkait jembatan gantung yang belum mendapatkan perhatian pemerintah itu. 

Kata Eko, Pemdes mesih menantikan progres dan kepastian dari pemerintah terkait dengan pembangunan jembatan itu. Eko berharap, pada momentum Musrenbangcam dan Musrenbangkab tahun depan. Ada kabar baik terkait dengan kepastian realisasi dan anggaran untuk jembatan gantung yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Pagardin dan Kecamatan Ulok Kupai ini. 

"Kita sudah berupaya maksimal, semua jenjang dan tahapan sudah kita lalui. Memang benar, belum ada informasi soal kepastian anggaran dan realisasinya. Kita lihat perkembangannya saat pelaksanaan Musren awal tahun nanti, semoga ada kabar baiknya," kata kades.

Namun demikian, kades memastikan pihaknya tidak hanya menunggu dan berharap namun bakal terus melakukan upaya dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakatnya. Jika kenyataan berkata lain, saat Musrenbang awal tahun 2024 mendatang. Tidak terungkap kepastian bakal dibangun dan nilai anggaran yang disiapkan. 

Kades memastikab, Pemdes akan melanjutkan upaya lebih serius lagi. Salah satunya, dengan bergeriliya ke kementerian RI di Jakarta. 

"Kita bakal datangi, kementerian mana saja yang terkait di pusat itu. Ini kita lakukan, jika tidak dapat kepastian anggaran dan realisasinya ketika nanti sudah digelar Musren awal tahun," beber Kades.

Menyikapi wacana terkait dengan pemortalan atau penutupan akses transportasi melalui jembatan gantung yang saat ini dalam kondisi darurat. Kades menyatakan kurang sependapat dan berharap, hal itu tidak terjadi. 

Pasalnya, kata Kades, jembatan itu merupakan akses tunggal yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Jika ditutup atau tidak difungsikan lagi, lanjut kades, tentu bakal menambah persoalan baru. 

"Jangan lah, itukan akses tunggal dan tidak ada alternatif lain. Nanti malah menimbulkan masalah baru. Kalo jembatan itu ditutup, bisa lumpuh total aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat kita," kata dia. 

Meski demikian, kades menyadari jika kondisi jembatan gantung di desanya itu cukup berisiko untuk dilalui. Ancaman bahaya dan keselamatan memang menjadi momok yang mengkhawatirkan. Namun karena terpaksa dan tidak ada alternatif, kades mengimbau agar warga tetap waspada, teliti dan berhati-hati. 

"Ya, mohon doanya agar kita sehat dan panjang umur, kita tidak berhenti. Akan berus berusaha, kami juga mohon agar warga bersabar," kata dia sembari meminta dukungan warganya untuk memajukan pembangunan di Desa Pagardin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya. Meski sudah berulangkali upaya memperjuangkan perbaikan dan pembangunan dari warga dan desa. Hingga penghujung tahun 2023 ini, nasib jembatan pengubung di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai masih suram.

Usulan perbaikan yang telah disampaikan ke pemerintah baik tingkat kabupaten maupun provinsi, belum mendapatkan titik terang dan jawaban pasti. Meski sempat dijanjikan bakal disentuh pada anggaran tajun 2023 dan turut pula dijanjikan bakal menjuluk anggaran pusat di tahun depan (TA 2024).

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada kabar progres yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Karena tak ada alternatif lain menuju ke Desa Pagardin, jembatan yang menjadi korban terjangan banjir pada Akhir Agustus 2022 itu. Tetap digunakan sebagai akses transportasi. 

BACA JUGA: Bupati Mian Serahkan Bantuan Rice Cooker Gratis untuk Warga Tiga Kecamatan

Terang saja, kondisi kemiringan jembatan yang tetap dipaksakan berfungsi tersebut. Selalu mengintai korban bahkan mengancam keselamatan nyawa. 

"Gimana kabarnya ya, sudah menginjak 2 tahun setelah ambruk diterjang banjir tapi gak ada tanda bakal di bangun," ujar Mumung Komarudin, M.Pd, salah seorang tokoh masyarakat pekal di Kecamatan Ulok Kupai - Napal Putih. 

Abah Mumung, demikian pria yang juga menjadi slaah seorang tokoh perintis SMAN 12 Bengkulu Utara (SMAN Ulok Kupai) ini menuturkan. Keberadaan jembatan Pagardin merupakan fasilitas negara/aset yang sangat vital fungsinya bagi kehidupan masyarakat Ulok Kupai dan sekitarnya. 

Mantan Camat Ulok Kupai ini membeberkan. Kondisi terkini jembatan gantung peninggalan era Orde Baru itu, menjadi ajang uji nyali dengan pertaruhan nyawa. Tak berlebihan, kata tokoh yang juga bagian dari perintis pemekaran Kecamatan Napal Putih - Ulok Kupai dan Marga Sakti Sebelat itu. 

Saat melintas jembatan dengan posisi kemiringan nyaris 40 derajat tersebut. Hanya orang pilihan yang mampu dan berani untuk melintas dengan kendaraan. Bahkan, lanjut dia, sudah banyak pula korban yang terpeleset, terjatuh dan nyaris terjun ke dasar sungai. 

"Banyak korbannya, baik mobil maupun motor. Bahkan pernah, bus yang membawa rombongan keluarga pengantin, hampir terjun. Tapi alhamdulillah, semoga tidak terjadi korban jiwa," ujarnya. 

Lebih jauh, Mumung juga membeber bahwa uji nyali itu juga berlaku bagi pemerintah. Apakah punya nyali untuk mewujudkan aspirasi, harapan, usulan dan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan perbaikan atau pembangunan jembatan.

"Ya, pemerintah pun ikut diuji nyalinya. Berani tidak untuk melakukan sebuah perubahan, gebrakan dan terobosan kemajuan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas," sindirnya. 

Dia menyatakan, jika pemerintah belum mampu melakukan langkah konkret untuk perbaikan jembatan itu. Alternatif lain yakni tutup saja atau diportal agar masyarakat tidak melintas di jembatan itu. 

"Portal saja, tutup biar tidak digunakan. Kalo kendaraan terbalik atau terjun ke sungai kemudian rusak, mungkin masih bisa diperbaiki meski butuh biaya besar. Apalagi kalo masyarakat menuntut pemerintah ganti rugi, kan keluar dana besar. Nah..bagaimana kalo korban nyawa, kan tidak sebanding dengan materi. Makanya saya sarankan, portal saja, untuk transportasi, ya pakai rakit saja," sindirnya lagi. (*)