Krisis Perkada BMD Hambat Investasi di Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 20 Mar 2025 - 20:39

Krisis Perkada BMD Hambat Investasi di Daerah -Radar Utara / Benny Siswanto-

Bentuk pemanfaatan aset ini, lanjut Salamun, dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Pemanfaatan Untuk Penyediaan Infrastruktur; Pemanfaatan untuk Pelayanan Publik serta Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Penegasannya itu, bukan sebatas narasi. Tapi, sudah dilugas dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor : 115/PMK.06/2020. Sesuai penjelasannya itu, beleid ini menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Sense of crisis pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, legislatif sampai dengan OPD teknis, menyikapi kondisi fiskal di daerah sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan.

Apalagi, lanjut dia, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menempatkan Menteri Keuangan selaku penguasa barang dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), praktis cukup memberikan payung hukum yang kuat bagi pemda untuk melakukan improvisasi dalam manajemen pengelolaan aset negara yang artinya termasuk aset daerah.

Belum lagi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sudah memiliki cakupan yang luas di beragam jenis aset agar memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan pundi, lewat format sewa guna aset oleh pihak ketiga.

Lewat beleid tersebut, Pemda dapat kian memaksimalkan PAD lewat pemanfaatan aset-aset baik yang berupa gedung, tanah dan lainnya bahkan kendaraan yang bisa menjadi komponen etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan.

Sekadar menginformasikan, lewat Permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. Tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Manajemen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr Halilul Khairi, saat dibincangi Radar Utara, menyampaikan pentingnya tim di daerah yang secara periodik melakukan mitigasi persoalan di sektor regulasi.

Pembangunan, kata Halilul, tidak hanya dimaknai secara sempit berupa membangun infrastruktur. Akan tetapi, termasuk di dalamnya adalah membangun regulasi yang dibutuhkan ataupun adaptif serta mencerminkan kelindan regulasi.

"Khusus soal pengelolaan BMD ini, lazim terjadi. Aturan turunan berupa perda, sudah terbit. Tapi, dasar operasional berupa perkadanya terabaikan.

krisis perkada bmd hambat investasi di daerah                             radarutara.bacakoran.co - investasi di daerah, masih dikotomi dengan pandangan sempit. padahal, berdasarkan regulasi yang ada, pengelolaan barang milik daerah atau bmd, sangat mumpuni mendukung keterbatasan fiskal yang terjadi.
kerjasama pemanfaatan aset daerah, masih dihadapkan dengan ketidakpastian dan masih abai dengan pelayanan cepat, efektif dan terukur.
akibatnya, iklim investasi di daerah juga menjadi terhambat, karena instansi yang belum serius menggarap sektor pemanfaatan bmk secara maksimal, hingga aturan turunan yang belum mumpuni. akibatnya, calon investor masih dihadapkan dengan kebingungan, tolok ukur yang tidak jelas hingga membuka celah penyalahgunaan wewenang.
pengamat kebijakan, drs salamun haris, menilai sinyal lemahnya pencermatan atas dinamika regulasi, menjadi salah satu persoalan yang masih menggelayut di pemda. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
di tengah ketidakpastian global, efisiensi anggaran 2025 yang sebelumnya sudah diawali dengan pagebluk covid-19, mestinya sudah menjadi pembelajaran bagi pemerintah khususnya di daerah, memiliki mitigasi potensi ceruk pad yang lebih ekspansif yang tidak sebatas berfokus pada aktivitas manusia. 
apalagi, anatomi apbd 2025 secara nasional, menunjukkan fiskal daerah didominasi oleh transfer ke daerah atau tkd. 
direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan, diketahui fakta bagaimana laju belanja anggaran apbd secara nasional yang super kecil : 5,23% atau senilai rp72.453,08 miliar atau rp72 ribu triliun dari total belanja apbd nasional yang direncanakan sebesar rp 1.385.619,14 miliar atau rp 1.385,6 juta triliun.
total pad secara nasional di angka 401.565,93 miliar atau rp 401,5 ribu triliun dengan realisasi per 19 maret 2025, angkanya rp 32.470,35 miliar atau 8,09%. pajak daerah di angka rp 291.388,56 miliar. sedangkan retribusi daerah di angka rp61.379,98 miliar.
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
"kondisi ekonomi yang sulit, pemangku kepentingan sangat perlu memiliki pola pemikiran yang tidak biasa. lompatan investasi yang tidak membebani rakyat secara langsung," ungkapnya, kamis, 20 maret 2025.
apa saja bentuk pemanfaatan aset? sampai dengan apa saja bentuk pemanfaatan barang milik daerah?, menurut salamun, idealnya sudah mampu diejawantahkan opd teknis. 
bentuk pemanfaatan aset ini, lanjut salamun, dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (ksp), bangun guna serah (bgs), pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur; pemanfaatan untuk pelayanan publik serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu). 
penegasannya itu, bukan sebatas narasi. tapi, sudah dilugas dalam peraturan menteri keuangan atau pmk nomor : 115/pmk.06/2020. sesuai penjelasannya itu, beleid ini menegasi adanya 7 skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara (bmn). 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
sense of crisis pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, legislatif sampai dengan opd teknis, menyikapi kondisi fiskal di daerah sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan. 
apalagi, lanjut dia, peraturan pemerintah atau pp nomor 6/2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, menempatkan menteri keuangan selaku penguasa barang dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara (bun), praktis cukup memberikan payung hukum yang kuat bagi pemda untuk melakukan improvisasi dalam manajemen pengelolaan aset negara yang artinya termasuk aset daerah. 
belum lagi, peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd), sudah memiliki cakupan yang luas di beragam jenis aset agar memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan pundi, lewat format sewa guna aset oleh pihak ketiga. 
lewat beleid tersebut, pemda dapat kian memaksimalkan pad lewat pemanfaatan aset-aset baik yang berupa gedung, tanah dan lainnya bahkan kendaraan yang bisa menjadi komponen etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
sekadar menginformasikan, lewat permendagri 7/2024, pemanfaatan aset milik daerah, tidak hanya terfokus hal yang ada di permukaan saja. tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya. 
terpisah, dekan fakultas manajemen institut pemerintahan dalam negeri (ipdn), dr halilul khairi, saat dibincangi radar utara, menyampaikan pentingnya tim di daerah yang secara periodik melakukan mitigasi persoalan di sektor regulasi. 
pembangunan, kata halilul, tidak hanya dimaknai secara sempit berupa membangun infrastruktur. akan tetapi, termasuk di dalamnya adalah membangun regulasi yang dibutuhkan ataupun adaptif serta mencerminkan kelindan regulasi. 
"khusus soal pengelolaan bmd ini, lazim terjadi. aturan turunan berupa perda, sudah terbit. tapi, dasar operasional berupa perkadanya terabaikan. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
dia menjelaskan, sudah teramati di sebuah daerah telah memiliki perda tentang pengelolaan barang milik daerah. padahal, amanah perlunya aturan penegasan berupa perkada tertuang dalam perda tersebut, tapi hingga tahun 2025 perkada itu disinyalir belum dibuat. 
"padahal perdanya dibuat di tahun 2016. nah yang begini kan, artinya perlunya mencermati dan senantiasa melakukan evaluasi di sektor regulasi. tentu ini bukan hanya ranah salah satu pihak. tapi, merupakan tanggung jawab moril unsur pemerintahan daerah. ya pemda. ya dprd," lugasnya.
radar utara mencermati adanya perda pada salah satu kabupaten di provinsi bengkulu yang telah tentang pengelolaan bmd. disinyalir, beberapa aturan turunan yang diperlukan tak kunjung dibuat, sehingga justru menghambat potensi ekonomi daerah hingga menghambat iklim investasi. 
 baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:rakor pengelolaan bmd, pemda bedah permendagri 7 tahun 2024
dijelaskan di pasal 42, perda tersebut :
"ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemanfataan barang milik daerah dengan cara sewa diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
selanjutnya pasal 70, berbunyi : 
"ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik daerah diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan"
(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 21 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan