Pemda Matangkan Draft LKPD 2024 Jelang Audit Terinci BPK Mulai Keuangan hingga Aset

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Usai lebaran atau 60 hari sejak diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, melanjut pemeriksaan terinci di Pemda Bengkulu Utara. 

Bupati Arie Septia Adinata, SE,MAP, menyampaikan arahannya pada jajaran, untuk mempersiapkan diri serta menindaklanjuti rekomendasi dari BPK selama menjalankan audit pendahuluan yang baru saja paripurna. 

Orang nomor satu di kabupaten ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK atas arahan dan tentu menjadi bagian berkomitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Dalam rapat sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati juga nampak memimpin Musrenbang RKPD 2026 yang turut menjadi momen unsur pimpinan daerah itu memberikan arahan kepada jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 

"Kepada OPD, kami juga meminta segenap jajaran mendukung dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secepat mungkin," Bupati Arie didampingi Wakil Bupati, H Sumarno,S.Pd, saat exit meeting bersama Tim BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Senin, 17 Maret 2025, di Ruang Command Center. 

BACA JUGA:Akhir Maret, Audit Pendahuluan LKPD 2024 BPK Rampung

BACA JUGA:Panas Soal Penipuan GBD Sisipan, BPK Diminta Cek Realisasi Anggaran Gaji Guru Bantu Daerah 2023 dan 2024 Bengk

Catatan RU, sedianya kalau mencermati jadwal, BPK merampungkan kegiatan audit pendahuluan di daerah ini sampai dengan 21 Maret 2025. Daerah menyampaikan, percepatan yang terjadi selain mempertimbangkan kegiatan exit meeting di daerah lainnya. 

Meski begitu, rangkaian kegiatan pemeriksaan secara komprehensif, secara substansial telah mendapatkan poin utama yang akan menjadi dasar bagi daerah dapat menindaklanjutinya, menuju estafet pemeriksaan berikutnya dalam audit terinci. 

Audit LKPD 2024 tahun 2025 ini, menjadi audit perdana pada pemerintahan yang baru hasil Pilkada Serentak 2024 lalu. Hanya saja, secara administratif objek pemeriksaan yang dilakukan, merupakan kegiatan anggaran atas rezim pemerintahan sebelumnya. 

Beberapa tantangan juga harus dijawab oleh pemerintahan yang baru. Apalagi, trend positif selama ini, Pemda Bengkulu Utara terus memboyong opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya dari BPK. 

BACA JUGA:Audit Dana BOS, Tim BPK Ikut Menyasar Sekolah di Bengkulu Utara

BACA JUGA:BPK Audit APBD Bengkulu Utara 2024, Bupati Sampaikan 6 Poin Penegasan Wajib Ini...

Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Masrup, S.St.Pi, M.Si, secara teknis menyampaikan saat ini daerah kembali melakukan penyempurnaan atas rancangan LKPD, untuk segera dirampungkan dan nantinya disampaikan kepada BPK. 

Birokrat yang dalam jabatan ex officio sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) itu, menyampaikan sebagaimana arahan kepala daerah dan Sekda, saat exit meeting, LKPD anaudited dilakukan penyempurnaan untuk mempersiapkan tahapan pemeriksaan terinci.