Gercep Tangani Longsor

BENGKULU RU - Gerak cepat (Gercep) kembali ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, dalam menangani bencana longsor yang terjadi di Desa Lubuk Saung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

Bahkan dalam penanganan tersebut, Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan terjun langsung ke lokasi guna memastikan penanganan berjalan cepat dan efektif.

"Kalau berjalan cepat dan efektif, pasti nantinya aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal," ungkap Helmi, Jum'at 14 Maret 2025.

Menurut Helmi, pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya fokus pada pembersihan material longsor. Tetapi juga mengambil langkah preventif guna mencegah kejadian serupa di masa depan. 

BACA JUGA:Cuaca Ekstrim, Waspada Banjir dan Longsor, Begini Pesan Bupati Arie

BACA JUGA:Jalan Longsor di Tanjung Agung Palik Semakin Memprihatinkan, Wacana Ditangani Pakai Pokir Dewan

"Salah satu upaya yang kita siapkan yakni dengan membangun pelapis tebing, sehingga nantinya dapat memperkuat struktur tanah di sekitar lokasi longsor," tegas Helmi.

Selain itu, lanjut Helmi, sistem drainase di kawasan tersebut, juga diperbaiki agar dapat mengalirkan air dengan lebih baik, terutama saat hujan deras.

"Kita ingin agar Bupatinya tenang, dan masyarakat Kepahiang senang. Karena bagaimanapun juga ini menyangkut kepentingan masyarakat," kata Helmi.

Helmi menambahkan, sebagai bagian dari komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur, ditarget untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi dalam tiga tahun ke depan. 

BACA JUGA:Tebing Longsor, PDAM Mukomuko Butuh Bangunan Pengaman Pipa

BACA JUGA:Dinas PU Usulkan Penanganan Belasan Tebing Sungai Rawan Longsor

"Kita telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang berada di bawah kewenangan provinsi. Kita pun meminta kerja sama masyarakat untuk melaporkan jika ada jalan provinsi yang rusak, agar bisa segera ditangani," tutup Helmi.

Dalam peninjuan tersebut, Gubernur Helmi Hasan didampingi Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, Wakil Bupati Abdul Hafizh, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi dan kabupaten.