Epilog Efisiensi Anggaran 2025 dan THR ASN dari Kacamata Ahli vs Angka Kemiskinan

Eko Listiyanto, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Beritasatu.com/Vinnilya-
Anggaran THR untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri, sudah menyedot anggaran sekitar Rp 17,7 triliun.
Kemudian, untuk Pensiunan dan Penerima Pensiunan, alokasi anggarannya berada pada pos BA BUN yang dialokasikan sebesar Rp 12,4 Triliun. Komponen untuk kalangan ini, termasuk tambahan penghasilan.
BACA JUGA:Ngenes, PPPK Ini Tidak Termasuk Penerima THR 2025, Begini Alasannya
BACA JUGA:Dinas Nakertrans Buka Layanan Pengaduan THR Via Online
Untuk kebutuhan ASN daerah menyedot anggaran sekitar Rp 19,3 triliun. Ada lagi yakni sebesar Rp 16,5 triliun juga akan diberikan kepada ASN daerah sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Realisasinya menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan berlaku.
Bayang Nyata Badai PHK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim setidaknya laju 2 bulan tahun 2025 yakni Januari dan Februari, sudah terjadi 60 ribu PHK di Indonesia.
Menyikapi kondisi yang terjadi, Ketua Partai Buruh itu meminta Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, segera turun tangan membentuk Satgas PHK.
"Karena berdasarkan catatan KSPI dan Litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu selama," terang Said Iqbal, dikutip dari Antara.
BACA JUGA:Terbaru! Menkeu Sri Mulyani Terbitkan Juknis Pembayaran THR dan Gaji 13, Ini Linknya
BACA JUGA:Ini Soal THR Ada Kabar Baik Untuk ASN Pemda, Langsung Proses Soal THR
Lapangan Kerja dari Proyek Pemerintah Menyempit
Di tengah defisit APBN alias tekor senilai Rp 31,2 triliun, lantaran penarikan pajak yang seret, lantaran perekonomian yang lesu.
Kian diperparah lagi, ketika menilik laju belanja APBD secara nasional yang sangat kecil, memasuki triwulan pertama tahun berjalan.
Padahal, proyek pemerintah atau proyek Pemda saban tahunnya, menjadi salah satu penggerak perekonomian di masyarakat lantaran membuka banyak lapangan pekerjaan.
Kalau melongok data situs pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), diketahui fakta bagaimana laju belanja anggaran APBD secara nasional yang super kecil : 4,64% dari total belanja APBD nasional.
BACA JUGA:Ngenes, PPPK Ini Tidak Termasuk Penerima THR 2025, Begini Alasannya