Epilog Efisiensi Anggaran 2025 dan THR ASN dari Kacamata Ahli vs Angka Kemiskinan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 14 Mar 2025 - 19:28

Eko Listiyanto, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Beritasatu.com/Vinnilya-

Anggaran THR untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri, sudah menyedot anggaran sekitar Rp 17,7 triliun.

Kemudian, untuk Pensiunan dan Penerima Pensiunan, alokasi anggarannya berada pada pos BA BUN yang dialokasikan sebesar Rp 12,4 Triliun. Komponen untuk kalangan ini, termasuk tambahan penghasilan.

Untuk kebutuhan ASN daerah menyedot anggaran sekitar Rp 19,3 triliun. Ada lagi yakni sebesar Rp 16,5 triliun juga akan diberikan kepada ASN daerah sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Realisasinya menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bayang Nyata Badai PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim setidaknya laju 2 bulan tahun 2025 yakni Januari dan Februari, sudah terjadi 60 ribu PHK di Indonesia.

Menyikapi kondisi yang terjadi, Ketua Partai Buruh itu meminta Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, segera turun tangan membentuk Satgas PHK.

"Karena berdasarkan catatan KSPI dan Litbang Partai Buruh, PHK sudah menembus angka 60 ribu selama," terang Said Iqbal, dikutip dari Antara.

Lapangan Kerja dari Proyek Pemerintah Menyempit

Di tengah defisit APBN alias tekor senilai Rp 31,2 triliun, lantaran penarikan pajak yang seret, lantaran perekonomian yang lesu.

Kian diperparah lagi, ketika menilik laju belanja APBD secara nasional yang sangat kecil, memasuki triwulan pertama tahun berjalan.

Padahal, proyek pemerintah atau proyek Pemda saban tahunnya, menjadi salah satu penggerak perekonomian di masyarakat lantaran membuka banyak lapangan pekerjaan.

Kalau melongok data situs pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), diketahui fakta bagaimana laju belanja anggaran APBD secara nasional yang super kecil : 4,64% dari total belanja APBD nasional.

epilog efisiensi anggaran 2025 dan thr asn dari kacamata ahli vs angka kemiskinan                             radarutara.bacakoran.co - sebuah pandangan pro kebijakan pemerintah, wabil khusus soal pembayaran thr dan gaji tahun 2025, menjadi epilog atas kebijakan ekstrem sebelumnya dari pemerintah yakni efisiensi anggaran 2025 yang menyasar apbn dan apbd dalam efisiensi anggaran dan refocusing atas transfer ke daerah (tkd) sebelumnya. 
pandangan apik atas kebijakan rezim prabowo ini, dilontarkan eko listiyanto, ekonom dari institute for development of economics and finance (indef). 
pandangannya menilai direktif rezim prabowo yang kini menjadi kepala negara, justru menunjukkan pemerintahannya itu memiliki concern yang baik kepada pekerja, termasuk asn. 
di tengah situasi sulit, khususnya yang dialami masyarakat hingga sektor informal. tuntutan kerja birokrasi yang profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tantangan, yang mesti dibuktikan.
baca juga:ngenes, pppk ini tidak termasuk penerima thr 2025, begini alasannya
baca juga:dinas nakertrans buka layanan pengaduan thr via online
apakah kebijakan yang membuat hingar bingar kalangan aparatur negara, mulai dari asn, tni, polri, pejabat negara termasuk di dalamnya para pejabat teras di lingkar pemerintahan pusat sampai kepala daerah dan wakil kepala daerah tak ketinggalan para anggota dewan, memiliki implikasi untuk menggerakkan ekonomi yang sedang lesu kemudian menggeliat? 
"tanpa peningkatan kualitas birokrasi, kebijakan ini berisiko dianggap sebagai beban fiskal yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat," terang eko listiyanto, dikutip dari antara, jumat, 14 maret 2025. 
hitung-hitungan pemerintah, mulai dari aparatur negara di pusat dan di daerah, jumlah penerima anggaran yang totalnya sebesar rp 49,7 triliun itu akan dinikmati oleh 9,4 juta penerima. 
pmk 23/2025 dari menteri keuangan atau menkeu, sri mulyani sebagai tindak lanjut aturan turunan atas kebijakan presiden prabowo lewat pp no 11 tahun 2025 tentang thr dan gaji 13. 
baca juga:terbaru! menkeu sri mulyani terbitkan juknis pembayaran thr dan gaji 13, ini linknya
baca juga:ini soal thr ada kabar baik untuk asn pemda, langsung proses soal thr 
menkeu, sri mulyani selaku bendahara umum negara (bun), mengungkap berapa anggaran rakyat yang digulirkan pemerintah untuk mencukupi pembayaran thr yang diberikan kepada 9,4 juta penerima. 
khusus anggaran untuk thr asn tahun 2025, kata dia, nilainya mencapai rp 49,4 triliun. anggaran ini telah teralokasi via apbn hingga apbd ta 2025 melalui anggaran pada kementerian/lembaga (k/l), bagian anggaran bendahara umum negara (ba bun) serta transfer ke daerah (tkd). 
anggaran thr untuk asn pusat, pejabat negara, prajurit tni dan anggota polri, sudah menyedot anggaran sekitar rp 17,7 triliun.
kemudian, untuk pensiunan dan penerima pensiunan, alokasi anggarannya berada pada pos ba bun yang dialokasikan sebesar rp 12,4 triliun. komponen untuk kalangan ini, termasuk tambahan penghasilan. 
baca juga:ngenes, pppk ini tidak termasuk penerima thr 2025, begini alasannya
baca juga:dinas nakertrans buka layanan pengaduan thr via online
untuk kebutuhan asn daerah menyedot anggaran sekitar rp 19,3 triliun. ada lagi yakni sebesar rp 16,5 triliun juga akan diberikan kepada asn daerah sebagai tambahan penghasilan pegawai (tpp). realisasinya menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan berlaku.
bayang nyata badai phk 
presiden konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi), said iqbal, mengklaim setidaknya laju 2 bulan tahun 2025 yakni januari dan februari, sudah terjadi 60 ribu phk di indonesia. 
menyikapi kondisi yang terjadi, ketua partai buruh itu meminta menteri ketenagakerjaan, yassierli, segera turun tangan membentuk satgas phk. 
"karena berdasarkan catatan kspi dan litbang partai buruh, phk sudah menembus angka 60 ribu selama," terang said iqbal, dikutip dari antara. 
 baca juga:terbaru! menkeu sri mulyani terbitkan juknis pembayaran thr dan gaji 13, ini linknya
baca juga:ini soal thr ada kabar baik untuk asn pemda, langsung proses soal thr
lapangan kerja dari proyek pemerintah menyempit 
di tengah defisit apbn alias tekor senilai rp 31,2 triliun, lantaran penarikan pajak yang seret, lantaran perekonomian yang lesu.  
kian diperparah lagi, ketika menilik laju belanja apbd secara nasional yang sangat kecil, memasuki triwulan pertama tahun berjalan. 
padahal, proyek pemerintah atau proyek pemda saban tahunnya, menjadi salah satu penggerak perekonomian di masyarakat lantaran membuka banyak lapangan pekerjaan. 
kalau melongok data situs pada direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk) kementerian keuangan (kemenkeu), diketahui fakta bagaimana laju belanja anggaran apbd secara nasional yang super kecil : 4,64% dari total belanja apbd nasional. 
baca juga:ngenes, pppk ini tidak termasuk penerima thr 2025, begini alasannya
baca juga:dinas nakertrans buka layanan pengaduan thr via online
data asumtif lewat bejana apbd ta 2025 dari seluruh pemda se indonesia itu total anggarannya sebesar rp 1.385.619,14 miliar atau rp 1.385,6 triliun. kondisi ini terjadi pada periode kamis, 13 maret 2025.
angka kemiskinan indonesia teranyar 
menyitir data dari badan pusat statistik (bps) 2024, menyebutkan, angka kemiskinan bertengger pada 8,57% secara nasional, sebanyak 11,34% berada di pedesaan. sisanya, 6,66% berada di perkotaan. 
rerata, rumah tangga miskin di indonesia pada periode tersebut, memiliki hampir 5 orang atau 4,71 anggota rumah tangga. itu artinya, rumah tangga miskin rerata, memiliki 3 orang anak. 
dengan jumlah penduduk indonesia sebanyak 282,48 juta jiwa (data bps), pada september 2024, diketahui 24,06 juta penduduk miskin. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 15 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan