Alokasi Pupuk Subsidi Anjlok, DPRD Tekankan Distribusi Tepat Guna dan Tepat Sasaran

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 10 Mar 2025 - 19:29

Suasana Kios Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Terjadinya penurunan jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun 2025, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara minta lakukan pengawasan agar pupuk bersubsidi tepat guna.

Data terhimpun RU, jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, total pengurangan untuk tahun 2025 mencapai 178 ton, terbagi dari jenis pupuk Urea sebanyak 42 ton dan pupuk NPK 136 ton.

Adapun total perbandingan total alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2025 ini 3.691 ton, terdiri dari 1.691 pupuk Urea dan 2.000 ton pupuk NPK.

Sementara itu, pada tahun sebelumnya berjumlah 3.869 ton, terdiri pupuk Urea sebanyak 1.733 ton dan pupuk NPK sebanyak 2.136 ton.

Yos Sudarso, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, sempat mempertanyakan mengapa tahun 2025 ini alokasi pupuk di daerah semakin menurun.

Apalagi setelah sistem pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok melalui elektronik, atau aplikasi yang dilakukan oleh Kios Pupuk mitra pemerintah.

Positif sekali, hanya NIK telah terdaftar di e-RDKK saja yang berhak menerima kuota pupuk sesuai luas lahan area sawah atau ladang milik petani tersebut.

Terang saja, sistem e-RDKK ini merupakan terobosan pemerintah pusat untuk memperketat penyaluran pupuk subsidi di daerah agar tidak diselewengkan.

Patut diduga, sebelumnya ada permainan-permainan oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mendapatkan untung besar dari pupuk subsidi pemerintah tersebut.

Atau bahkan, adanya penyelewengan pupuk bersubsidi yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.

alokasi pupuk subsidi anjlok, dprd tekankan distribusi tepat guna dan tepat sasaran                            radarutara.bacakoran.co - terjadinya penurunan jumlah alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten bengkulu utara untuk tahun 2025, komisi ii dprd kabupaten bengkulu utara minta lakukan pengawasan agar pupuk bersubsidi tepat guna.
data terhimpun ru, jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, total pengurangan untuk tahun 2025 mencapai 178 ton, terbagi dari jenis pupuk urea sebanyak 42 ton dan pupuk npk 136 ton.
adapun total perbandingan total alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten bengkulu utara pada tahun 2025 ini 3.691 ton, terdiri dari 1.691 pupuk urea dan 2.000 ton pupuk npk.
sementara itu, pada tahun sebelumnya berjumlah 3.869 ton, terdiri pupuk urea sebanyak 1.733 ton dan pupuk npk sebanyak 2.136 ton.
baca juga:serah terima pasar purwodadi, bupati bu: relokasi pedagang setelah pembangunan kelengkapan penunjang
baca juga:kaji keterbatasan fiskal, dprd bengkulu utara optimis, pemkab bisa selaras dengan mandatory pusat
yos sudarso, anggota komisi ii dprd kabupaten bengkulu utara, sempat mempertanyakan mengapa tahun 2025 ini alokasi pupuk di daerah semakin menurun.
apalagi setelah sistem pendataan rencana definitif kebutuhan kelompok melalui elektronik, atau aplikasi yang dilakukan oleh kios pupuk mitra pemerintah.
positif sekali, hanya nik telah terdaftar di e-rdkk saja yang berhak menerima kuota pupuk sesuai luas lahan area sawah atau ladang milik petani tersebut.
terang saja, sistem e-rdkk ini merupakan terobosan pemerintah pusat untuk memperketat penyaluran pupuk subsidi di daerah agar tidak diselewengkan.
baca juga:jadi catatan komisi 1, dprd bengkulu utara minta gedung lab dinkes tetap dituntaskan
baca juga:tuntaskan pembangunan jalan di desa air petai, usman purba, anggota dprd bu ini alokasikan anggaran pokir
patut diduga, sebelumnya ada permainan-permainan oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin mendapatkan untung besar dari pupuk subsidi pemerintah tersebut.
atau bahkan, adanya penyelewengan pupuk bersubsidi yang tidak digunakan sesuai peruntukannya.
menurutnya, pemerintah dan instansi terkait, kedepan harus peka terhadap tindakan-tindakan oknum yang memanfaatkan hingga menyelewengkan pupuk bersubsidi tersebut.
pengawasan juga harus dilakukan secara berjenjang, termasuk ketersediaannya hingga lini ke iv atau pengecer.
baca juga:serah terima pasar purwodadi, bupati bu: relokasi pedagang setelah pembangunan kelengkapan penunjang
baca juga:kaji keterbatasan fiskal, dprd bengkulu utara optimis, pemkab bisa selaras dengan mandatory pusat
"bila perlu, kalau ada kios-kios pupuk yang nakal, blacklist saja,"ujar yos sudarso.
polanya, kondisi semisal bukan hanya negara dan daerah yang dirugikan, melainkan masyarakat secara umum juga sangat dirugikan jika ada tindakan pelanggaran-pelanggaran penyelewengan pupuk bersubsidi.
ia menggaris bawahi, bahwa sebagian besar area perkebunan di kabupaten bengkulu utara ditanami pohon kelapa sawit, kata dewan fraksi demokrat ini, jangan sampai pupuk bersubsidi malah diselewengkan untuk pemupukan tanaman sawit. 
"padahal jelas, peruntukannya pupuk subsidi ini adalah untuk pertanian," sambungnya.
baca juga:jadi catatan komisi 1, dprd bengkulu utara minta gedung lab dinkes tetap dituntaskan
baca juga:tuntaskan pembangunan jalan di desa air petai, usman purba, anggota dprd bu ini alokasikan anggaran pokir
termasuk soal harga, pupuk bersubsidi yang diperuntukan para petani dalam melakukan subsektor tanamanan pangan, hortikultura hingga perkebun, tidak boleh dijual di atas harga eceran tertinggi (het).
lanjut, pemerintah pusat benar-benar telah bersepakat bahwa sektor pertanian sebagai basis program strategis nasional.
maka, hingga ke tingkat daerah, harus juga diiringi dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan organisasi lintas sektor terkait untuk mendukung program strategis nasional tersebut.
"terutama soal distribusi pupuk bersubsidi ini, harus benar-benar harus tepat guna dan tepat sasaran," ucapnya lagi. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan