Jadi Catatan Komisi 1, DPRD Bengkulu Utara Minta Gedung Lab Dinkes Tetap Dituntaskan

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Minggu , 09 Mar 2025 - 20:04

Ketua Komisi I, Hasdiansyah, SE.-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara memberikan catatan khusus kepada pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, atas tidak tuntasnya pekerjaan fisik gedung laboratorium, Dinas Kesehatan.

Mengapa tidak, sederet regulasi tender/lelang dilakukan dengan secara terbuka melalui LPSE di UKPBJ. Termasuk hari kerja juga telah ditentukan di dalamnya.

Namun, hingga H-2 batas kontrak berakhir, proyek dengan anggaran Rp 4,9 miliar itu harus diputus lantaran tutup tahun anggaran, seluruh keuangan daerah harus segera direkap dan dipertanggungjawabkan melalui laporan.

Ketua Komisi I, Hasdiansyah, SE., tentunya sangat menyayangkan tidak selesainya bangunan yang dananya ditarik dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.

Terang saja, tidak mudah untuk mendapatkan dana tersebut. Maka, kejadian ini menjadi catatan bersama, termasuk OPD terkait dan organisasi pelelangan proyek fisik (UKPBJ).

"Tentu, kami benar-benar menyayangkan mengapa hal itu bisa terjadi!, dan ini harus menjadi catatan bersama," ujar Hasdiansyah, SE.

Benar saja, lantaran tidak tuntasnya, proyek dengan anggaran Rp 4,9 dari pusat itu maka hal itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat di kemudian hari.

Ia juga menuturkan bahwa, setelah pihak Komisi I melakukan sidak terhadap bangunan gedung yang tidak tuntas itu, pihaknya benar-benar sangat menyayangkan kondisi semisal bisa terjadi.

Dari keterangan pihak Dinas Kesehatan, bahwa pada saat diputus kontrak secara sepihak oleh pihak Dinas Kesehatan, pekerjaan fisik telah di angka 67 persen.

"Kami sudah sidak, kami lihat kondisinya juga. Kata Dinkes baru selesai 67 persen," sambungnya.

jadi catatan komisi 1,  dprd bengkulu utara minta gedung lab dinkes tetap dituntaskan                            radarutara.bacakoran.co - komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu utara memberikan catatan khusus kepada pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara, atas tidak tuntasnya pekerjaan fisik gedung laboratorium, dinas kesehatan.
mengapa tidak, sederet regulasi tender/lelang dilakukan dengan secara terbuka melalui lpse di ukpbj. termasuk hari kerja juga telah ditentukan di dalamnya.
namun, hingga h-2 batas kontrak berakhir, proyek dengan anggaran rp 4,9 miliar itu harus diputus lantaran tutup tahun anggaran, seluruh keuangan daerah harus segera direkap dan dipertanggungjawabkan melalui laporan.
ketua komisi i, hasdiansyah, se., tentunya sangat menyayangkan tidak selesainya bangunan yang dananya ditarik dari pusat melalui dana alokasi khusus (dak) bidang kesehatan.
baca juga:tuntaskan pembangunan jalan di desa air petai, usman purba, anggota dprd bu ini alokasikan anggaran pokir
baca juga:dewan dorong kepemimpinan arie sumarno bisa rampungkan konflik sektor agraria 
terang saja, tidak mudah untuk mendapatkan dana tersebut. maka, kejadian ini menjadi catatan bersama, termasuk opd terkait dan organisasi pelelangan proyek fisik (ukpbj).
"tentu, kami benar-benar menyayangkan mengapa hal itu bisa terjadi!, dan ini harus menjadi catatan bersama," ujar hasdiansyah, se.
benar saja, lantaran tidak tuntasnya, proyek dengan anggaran rp 4,9 dari pusat itu maka hal itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat di kemudian hari.
ia juga menuturkan bahwa, setelah pihak komisi i melakukan sidak terhadap bangunan gedung yang tidak tuntas itu, pihaknya benar-benar sangat menyayangkan kondisi semisal bisa terjadi.
baca juga:bangun 4 ruas jalan di kecamatan mss, anggota dprd bu ini alokasikan dana pokir ta 2025
baca juga:pembangunan daerah bergantung apbn, dprd dukung arie-sumarno tingkatkan pad
dari keterangan pihak dinas kesehatan, bahwa pada saat diputus kontrak secara sepihak oleh pihak dinas kesehatan, pekerjaan fisik telah di angka 67 persen.
"kami sudah sidak, kami lihat kondisinya juga. kata dinkes baru selesai 67 persen," sambungnya.
tidak menyalahkan salah satu pihak, baik itu dari pihak penyedia pekerjaan maupun pihak penyedia jasa/kontraktor. namun ini menjadi warning untuk keduanya.
yang menjadi persoalan, dengan tidak tuntasnya proyek tersebut, lagi-lagi akan memperburuk nama pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara di hadapan pemerintah pusat.
baca juga:tuntaskan pembangunan jalan di desa air petai, usman purba, anggota dprd bu ini alokasikan anggaran pokir
baca juga:dewan dorong kepemimpinan arie sumarno bisa rampungkan konflik sektor agraria
termasuk dari kedua belah pihak (pemerintah) dalam hal ini dinas kesehatan, bkad, ukpbj, konsultan, dengan kontraktor telah duduk bersama, mengikuti panggilan rdp bersama komisi i dprd. menjadi bahan ajar kepada keduanya, agar dikemudian hari tidak terjadi hal serupa.
kembali, progres pembangunan tuntas 67 persen versi dinas kesehatan, maka sebesar itulah uang yang diserahkan kepada kontraktor pada saat pemutusan kontrak.
disayangkan, sekitar 33 persen dari rp 4,9 miliar itu harus kembali lagi diserahkan kepada pemerintah pusat.
"dampaknya kan gitu, proyek nggak selesai, fasilitas tambahan tidak jadi dapat, sisa uang kembali ke pusat, kan sangat disayangkan,"sambungnya.
baca juga:bangun 4 ruas jalan di kecamatan mss, anggota dprd bu ini alokasikan dana pokir ta 2025
baca juga:pembangunan daerah bergantung apbn, dprd dukung arie-sumarno tingkatkan pad
menurutnya, bagaimanapun caranya, pembangunan gedung itu harus tetap dilanjutkan pada tahun ini, meskipun anggaran kemungkinan baru ada lagi pada apbd perubahan 2025.
jika pun tidak ada pada tahun 2025 ini, maka berat kemungkinan baru bisa dilakukan pada apbd tahun 2026 mendatang.
"yang jelas, kami meminta agar proyek ini tetap segera diselesaikan," tuntasnya. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan