Kaji Keterbatasan Fiskal, DPRD Bengkulu Utara Optimis, Pemkab Bisa Selaras dengan Mandatory Pusat
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, SIP-Radar Utara / Wahyudi Ndut-
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Keterbatasan fiskal atau pengaturan pendapatan daerah di kabupaten Bengkulu Utara, memang masih terbilang rendah.
Ini pernah disampaikan oleh Bupati Bengkulu Utara di gedung DPRD saat masuk perdana Bupati dan Wakil Bupati pasca pelantikan dan serangkaian giat lain di pusat.
Di hadapan unsur pimpinan dan para wakil rakyat lainnya, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan bahwa fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Utara masih rendah, sehingga masih ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, SIP menyatakan optimis, jika Kabupaten Bengkulu Utara masih bisa dan harus mampu untuk menyelaraskan Mandatory pusat dengan keterbatasan fiskal di daerah.
BACA JUGA:Jadi Catatan Komisi 1, DPRD Bengkulu Utara Minta Gedung Lab Dinkes Tetap Dituntaskan
Parmin menjelaskan bahwa masih banyak sektor yang menjadi lumbung pendapatan di daerah, yang masih belum tergali secara maksimal.
Karena Bengkulu Utara mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang terhampar di 19 kecamatan termasuk satu pulau yakni pulau Enggano.
Untuk itu, lanjut Parmin, butuh perbaikan manajemen di tatanan pemerintah terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Untuk memaksimalkan pendapatan di semua sektor yang menggunakan sumber daya alam, baik itu mineral, tambang, CPO atau sektor pertanian.
BACA JUGA:Dewan Dorong Kepemimpinan Arie Sumarno Bisa Rampungkan Konflik Sektor Agraria
BACA JUGA:Bangun 4 Ruas Jalan di Kecamatan MSS, Anggota DPRD BU Ini Alokasikan Dana Pokir TA 2025
Semua harus diinventarisir kembali agar celah peningkatan PAD yang sudah terbuka tersebut bisa digali dengan maksimal.
"Semua lini kinerjanya harus digenjot, untuk berdaya lebih giat lagi dari sebelumnya.
- Tag
- Share
-
-
