Pembangunan Daerah Bergantung APBN, DPRD Dukung Arie-Sumarno Tingkatkan PAD

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Kamis , 06 Mar 2025 - 19:53

Pembangunan Daerah Bergantung APBN, DPRD Dukung Arie-Sumarno Tingkatkan PAD-Radar Utara / Abdurrahman Wachid-

"Maka tidak mustahil, realisasi pajak tahun 2025 ini lebih dari 100 persen,"ucapnya lagi.

Maka Edy berucap pula, bahwa di tengah efisiensi dan keterbatasan fiskal yang terjadi di daerah, maka PAD adalah salah satu sektor yang cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan program strategis pembangunan daerah dan nasional di tingkat daerah daerah.

"Karena, saat ini kita sedang efisiensi anggaran dari pusat, fiskal kita masih rendah, maka satu-satunya jalan yang dari sektor PAD,"tuntasnya.

Capaian PAD 18 Persen dari Rp 35 Miliar

Sebagai informasi, arsip RU, capaian penerimaan pajak oleh Bapenda dari bulan Januari hingga Februari 2025, di angka Rp 17,68 % atau senilai Rp Rp 6,2 miliar.

Termasuk dari 15 objek pajak yang telah ditetapkan targetnya tahun ini, terdapat 3 objek yang belum masuk ke kas daerah, namun masih dalam proses penghimpunan.

Membaca data realisasi PAD hingga Februari 2025, bisa dikatakan sektor penerimaan masih didominasi oleh wajah lama yakni pajak listrik yang didapat dari 10 persen tagihan pelanggan listrik PLN sebesar Rp 2,01 miliar.

Berikutnya, dari sektor penerimaan BPHTB-Pemindahan HAK yang sudah terhimpun hampir senilai Rp 700 juta dari target Rp 4,4 miliar.

Kemudian disusul oleh wajah baru yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 1,7 miliar, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp 1,2 miliar, masuk juga dari Pendapatan Denda Opsen PKB sebesar Rp 37,3 juta.

Khusus untuk objek pajak yang baru tersebut, kata Edy Sanusi, ST., bahwa langkah Bapenda dengan menggaet lintas stakeholder temasuk dengan Kejaksaan dan kepolisian dalam menghimpun pajak sudah sangatlah tepat.

"Sudah benar itu, Bapenda menggaet pihak Kejaksaan itu tentu sudah sangatlah tepat,"ucapnya lagi.

pembangunan daerah bergantung apbn, dprd dukung arie-sumarno tingkatkan pad                            radarutara.bacakoran.co - benar adanya, dari tahun ke tahun, pola pembangunan daerah kabupaten bengkulu utara terus mengandalkan gelontoran dana yang bersumber dari pusat melalui apbn.
langkah pasangan bupati arie septia adinata, se., m.ap., dan wakil h. sumarno, s.pd., yang berucap akan menggenjot segala lini pendapatan asli daerah termasuk optimalisasi penerimaan asli daerah (pad).
edy sanusi, st., anggota komisi ii dprd kabupaten bengkulu utara, turut mengomentari positif terkait langkah awal bupati dan wakil yang baru saja dilakukan serah terima jabatan itu.
"tentu, kami diranah legislasi sangat mendukung saudara bupati arie dan wakil h. sumarno, yang akan menggenjot pad,"ujar edi sanusi, saat dikonfirmasi ru, pada 
baca juga:anggota dprd bu kecewa, pengelolaan csr oleh tjslp tak tepat sasaran, doni asikin: perusahaan harus patuh!
baca juga:kajian dewan tentang perubahan hut kabupaten bengkulu utara
terang saja, dan sangat perlu dilakukan upaya, optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dari berbagai lini, termasuk dari penerimaan asli daerah, yang dari tahun ke tahun, selalu tak pernah mencapai target 100 persen dari opsen pajak yang telah ditargetkan.
namun tak ditampiknya, membaca data dari badan penerimaan pendapatan daerah (bapenda), bahwa memang selalu ada peningkatan target dan realisasi disetiap tahunnya.
misalnya, pada tahun 2023 lalu, targetnya dingka rp 24 miliar, realisasinya tercapai sekitar 85 persen. berikutnya di tahun 2024, targetnya meningkat menjadi rp 27 milair, dengan realiasasi pencapaian sekitar 80 persen.
kemudian pada tahun 2025 ini, targetnya meningkat menjadi rp 35 miliar.
baca juga:unsur pimpinan dprd apresiasi penyambutan bupati asa dan wabup, h sumarno di balai daerah bertajuk kearifan...
baca juga:penyerahan memori sertijab kada, waka i dprd bu harapkan bupati konsen pada gebrakan 100 hari kerja
menurutnya, dari berbagai sektor pajak yang bisa dipungut itu, ia meyakini masih bisa dimaksimalkan lagi pada tahun 2025 ini. bahkan tidak menutup kemungkinan realisasinya bisa mencapai lebih dari 100 persen.
senada dengan kalimat yang terucap oleh bupati arie septia adinata, bahwa kabupaten bengkulu utara merupakan daerah yang sangat kaya akan sumberdaya dan mineral, pertambangan, pertanian dan lain sebagainya.
"maka tidak mustahil, realisasi pajak tahun 2025 ini lebih dari 100 persen,"ucapnya lagi.
maka edy berucap pula, bahwa di tengah efisiensi dan keterbatasan fiskal yang terjadi di daerah, maka pad adalah salah satu sektor yang cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan program strategis pembangunan daerah dan nasional di tingkat daerah daerah.
baca juga:anggota dprd bu kecewa, pengelolaan csr oleh tjslp tak tepat sasaran, doni asikin: perusahaan harus patuh!
baca juga:kajian dewan tentang perubahan hut kabupaten bengkulu utara
"karena, saat ini kita sedang efisiensi anggaran dari pusat, fiskal kita masih rendah, maka satu-satunya jalan yang dari sektor pad,"tuntasnya.
capaian pad 18 persen dari rp 35 miliar
sebagai informasi, arsip ru, capaian penerimaan pajak oleh bapenda dari bulan januari hingga februari 2025, di angka rp 17,68 % atau senilai rp rp 6,2 miliar.
termasuk dari 15 objek pajak yang telah ditetapkan targetnya tahun ini, terdapat 3 objek yang belum masuk ke kas daerah, namun masih dalam proses penghimpunan.
membaca data realisasi pad hingga februari 2025, bisa dikatakan sektor penerimaan masih didominasi oleh wajah lama yakni pajak listrik yang didapat dari 10 persen tagihan pelanggan listrik pln sebesar rp 2,01 miliar. 
baca juga:unsur pimpinan dprd apresiasi penyambutan bupati asa dan wabup, h sumarno di balai daerah bertajuk kearifan...
baca juga:penyerahan memori sertijab kada, waka i dprd bu harapkan bupati konsen pada gebrakan 100 hari kerja
berikutnya, dari sektor penerimaan bphtb-pemindahan hak yang sudah terhimpun hampir senilai rp 700 juta dari target rp 4,4 miliar.  
kemudian disusul oleh wajah baru yakni opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) sebesar rp 1,7 miliar, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) senilai rp 1,2 miliar, masuk juga dari pendapatan denda opsen pkb sebesar rp 37,3 juta.
khusus untuk objek pajak yang baru tersebut, kata edy sanusi, st., bahwa langkah bapenda dengan menggaet lintas stakeholder temasuk dengan kejaksaan dan kepolisian dalam menghimpun pajak sudah sangatlah tepat.
"sudah benar itu, bapenda menggaet pihak kejaksaan itu tentu sudah sangatlah tepat,"ucapnya lagi.
baca juga:anggota dprd bu kecewa, pengelolaan csr oleh tjslp tak tepat sasaran, doni asikin: perusahaan harus patuh!
baca juga:kajian dewan tentang perubahan hut kabupaten bengkulu utara
penelusuran ru, bisa dijumpai saat berkendara di area tambang, banyak perusahaan tambang menggunakan angkutan dengan seri kendaraan luar provinsi bengkulu. 
misalnya mobil angkutan dengan seri be (provinsi lambung), kt (provinsi kaltim), dr dan ea (ntb), bh, (sumbar), bm (pekanbaru) dan lainnya.
terang saja modus pengusaha angkutan lainnya, rata-rata adalah pengangkutan hasil tambang seperti batubara atau pun material yang menyuplai proyek-proyek nasional di daerah, menggunakan armada dengan skema sewa dengan pihak ketiga.
kembali ke pad, sebagai informasi lajutan, hingga habis medio februari 2025, ada 3 objek pad yang masih nihil himpunan pajaknya, terdiri dari pajak parkir yang ditargetkan rp 200 juta, kemudian pajak air tanah yang ditargetkan rp 16.500.000 serta pajak sarang burung walet yang ditarget rp 5.500.000. (adv)