KPB Bisa Juluk Anggaran ke Pusat Turun ke Bengkulu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 28 Feb 2025 - 07:11

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian (Disnakertrans) Bengkulu Utara, Sutrino, M.Pd-Radar Utara/ Benny Siswanto-

"Tapi apapun itu, untuk saat ini kita di daerah masih lebih wait and see. Sembari tetap melakukan mitigasi, sehingga sewaktu-waktu muncul "hilal", bisa langsung dikejar," papar Trino, dipadu kelakar menganalogi.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman, berujar transformasi program ketransmigrasian pada pemerintahan Prabowo-Gibran, menjadi konsep rancang bangun program kementeriannya saat ini.

Kementerian yang kini mandiri, setelah sebelumnya tergabung dalam Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tahun anggaran 2024 membopong anggaran 2,7 triliun pada jaman Presiden Joko Widodo.

Pascakebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan kepala negara. Dari awal memiliki anggaran Rp 122,4 miliar, kini tinggal menyisakan Rp 83,5 miliar.

Usai dilantik, Menteri Iftitah, mengungkap kementeriannya membawa visi paradigma anyar dalam ketransmigrasian. Kalau sebelumnya "dikotomi" oleh pemahaman seputar pergeseran penduduk dari kota ke desa sebagai manajemen penyebaran manusia.

Kali ini, transmigrasi, kata dia, akan fokus pada akulturasi budaya dan pengembangan kawasan. Bukan itu saja, transmigrasi juga didesain menjadi trigger ekonomi baru.

"Program transmigrasi ini pun termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang," ujarnya, dijumput dari laman instagram @kemendespdtt.

Penyampaian Iftitah ini, usai menerima penyematan pin dari Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia atau PATRI. Menteri Transmigrasi mengajak keluarga besar PATRI menjadi bagian dalam suksesi program-program ketransmigrasian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sekadar mengulas, Bengkulu, diwakili oleh Bengkulu Utara masuk dalam jajaran program pembangunan dalam penetapan status Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di Indonesia.

kpb bisa juluk anggaran ke pusat turun ke bengkulu                            radarutara.bacakoran.co - anggaran seret yang dihadapi banyak pemda tahun 2025 ini, menuntut improvisasi mencari anggaran infrastruktur baik lewat swasta atau memperkuat akses pendanaan lewat pusat dengan memaksimalkan status program yang telah ditetapkan oleh pusat. 
kawasan perkotaan baru atau kpb, agaknya bisa menjadi salah satu langkah dalam menjuluk anggaran dari pusat. pasalnya, status kpb ini konon di indonesia hanya terdapat 7 titik. salah satunya di kabupaten bengkulu utara dan satu-satunya pula di provinsi bengkulu. 
kepala dinas tenaga kerja dan ketransmigrasian (disnakertrans) bengkulu utara, sutrino, m.pd, ketika dibincangi soal ini, menyampaikan saat ini daerah masih melakukan langkah-langkah yang sejalan dengan program pusat, mulai dari instrumen fiskal sampai dengan arah kebijakan prioritasnya. 
meski begitu, soal kpb, sutrino tidak menepis, status yang ditetapkan oleh kementerian tersebut, memang menempatkan kabupaten ini sebagai satu-satunya lokus program. 
baca juga:desa diminta optimalkan penggunaan anggaran ketahanan pangan, selagi tidak menabrak aturan! 
baca juga:perjalanan dinas dipangkas 50 persen, anggaran pengawasan naik? 
namun bagaimana tindak lanjut di tahun 2025 ini? sutrino bilang, masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan di daerah, sembari pula menunggu hasil tindak lanjut efisiensi anggaran pemda yang sudah ditegas mulai dari inpres 1 tahun 2025, kmk 29 tahun 2025 dan disusul teranyar oleh surat edaran mendagri efisiensi anggaran kepada pemda, terkait efisiensi pemerintah daerah 2025.
diketahui, beleid dari kamar kementerian keuangan (kemenkeu) diteken sri mulyani pada tanggal tanggal 3 februari 2025 tersebut, secara makro menyasar alokasi kurang bayar dana bagi hasil atau dbh tahun 2024, dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak) fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dan dana desa. 
 angka kumulatif nasional, nominal dak fisik yang dicadangkan sebesar rp 18.306.195.715.000 (18,3 triliun). awalnya, dak fisik dialokasikan pemerintah pada angka rp 36.953.988.957.000 (36,9 triliun), setelah pengurangan menjadi sebesar rp 18.647.793.242.000 (18,6 triliun). 
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
"nahh saat ini, pastinya di daerah masih melakukan mitigasi. makanya sembari menunggu itu, kami juga di tataran opd teknis, mencermati program-program yang memungkinkan untuk menjadi langkah menjuluk anggaran, ketika nanti memungkinkan," ujar trino, menjelaskan, kamis, 27 februari 2025. 
"dan kpb di bengkulu utara ini adalah satu-satunya di provinsi bengkulu," terangnya, mengungkap. 
dia menyampaikan, perluasan menu-menu program di sektor ketransmigrasian yang bukan hanya transmigrasi baru, dirasa sangat strategis untuk dilakukan. selain, program transmigrasi yang tahun ini fokus dilakukan pemerintah di indonesia timur dalam upaya memantik geliat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di indonesia. 
"tapi apapun itu, untuk saat ini kita di daerah masih lebih wait and see. sembari tetap melakukan mitigasi, sehingga sewaktu-waktu muncul "hilal", bisa langsung dikejar," papar trino, dipadu kelakar menganalogi. 
baca juga:desa diminta optimalkan penggunaan anggaran ketahanan pangan, selagi tidak menabrak aturan!
baca juga:perjalanan dinas dipangkas 50 persen, anggaran pengawasan naik?
sebelumnya, menteri transmigrasi, m iftitah sulaiman, berujar transformasi program ketransmigrasian pada pemerintahan prabowo-gibran, menjadi konsep rancang bangun program kementeriannya saat ini. 
kementerian yang kini mandiri, setelah sebelumnya tergabung dalam kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, tahun anggaran 2024 membopong anggaran 2,7 triliun pada jaman presiden joko widodo. 
pascakebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan kepala negara. dari awal memiliki anggaran rp 122,4 miliar, kini tinggal menyisakan rp 83,5 miliar.
usai dilantik, menteri iftitah, mengungkap kementeriannya membawa visi paradigma anyar dalam ketransmigrasian. kalau sebelumnya "dikotomi" oleh pemahaman seputar pergeseran penduduk dari kota ke desa sebagai manajemen penyebaran manusia. 
baca juga:anggaran 7 sektor ini bakal ditambah, tapd bedah se mendagri soal efisiensi
baca juga:pemangkasan anggaran terus berlanjut, dbh sawit ikut terancam
kali ini, transmigrasi, kata dia, akan fokus pada akulturasi budaya dan pengembangan kawasan. bukan itu saja, transmigrasi juga didesain menjadi trigger ekonomi baru. 
"program transmigrasi ini pun termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang," ujarnya, dijumput dari laman instagram @kemendespdtt. 
penyampaian iftitah ini, usai menerima penyematan pin dari perhimpunan anak transmigran republik indonesia atau patri. menteri transmigrasi mengajak keluarga besar patri menjadi bagian dalam suksesi program-program ketransmigrasian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 
sekadar mengulas, bengkulu, diwakili oleh bengkulu utara masuk dalam jajaran program pembangunan dalam penetapan status kawasan perkotaan baru (kpb) di indonesia. 
baca juga:desa diminta optimalkan penggunaan anggaran ketahanan pangan, selagi tidak menabrak aturan!
baca juga:perjalanan dinas dipangkas 50 persen, anggaran pengawasan naik?
ternyata kpb merupakan buah pengerucutan program yang sebelumnya bernama kota terpadu mandiri atau ktm. pengerucutan lokus pembangunan berbasis kawasan ini, dari ratusan daerah di indonesia, kemudian dikerucutkan lagi menjadi sekitar puluhan hingga terakhir menjadi 7 titik secara nasional. 
areal kpb di bengkulu utara meliputi tujuh wilayah kecamatan di daerah, meliputi wilayah kecamatan air padang, padang jaya, giri mulya, ketahun, pinang raya, batiknau hingga napal putih. 
hasil penilaian yang dilakukan pusat, status kpb di bengkulu utara ini meraih predikat tertinggi yakni berdaya saing. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 9 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan