Sikapi Konflik Masyarakat dengan PDU, Dewan RDP Bersama Masyarakat dan Instansi Terkait

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Rabu , 26 Feb 2025 - 20:34

Sikapi Konflik Masyarakat dengan PDU, Dewan RDP Bersama Masyarakat dan Instansi Terkait-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

sikapi konflik masyarakat dengan pdu, dewan rdp bersama masyarakat dan instansi terkait                            radarutara.bacakoran.co - menyikapi polemik yang terjadi di tengah masyarakat bersama pihak perusahaan pt purnawira dharma upaya (pdu) di kecamatan batik nau, dprd bengkulu utara melalui komisi ii.
menggelar rapat dengar pendapat (rdp) bersama masyarakat pihak terkait, secara langsung.
rdp atau hearing tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi ii dprd bengkulu utara, ardin silaen bersama anggota komisi, masyarakat dan badan pertanahan nasional.
juga dinas perkebunan kabupaten bengkulu utara, untuk mendapatkan rumusan bersama terkait konflik agraria yakni perpanjangan hak guna usaha (hgu).
baca juga:komisi ii dprd bengkulu utara apresiasi program swasembada pangan tni/polri di daerah 
baca juga:banmus dprd bengkulu utara rancang agenda paripurna pidato perdana bupati periode 2025-2030
"hearing ini kita gelar, setelah kita terima surat dari masyarakat yang pada intinya memprotes dan menolak perpanjangan hgu pt pdu.
makanya kita sikapi melalui rapat dengar pendapat ini," jelas ketua komisi ii dprd bu, ardin silaen.  
untuk itu, lanjut ardin silen, kita pertemukan masyarakat dengan pihak bpn dan instansi dinas terkait untuk duduk bersama digedung wakil rakyat ini, untuk sama sama mencari rumusan.
agar konflik antara masyarakat dan perusahaan pdu selaku investor dapat terselesaikan. 
baca juga:bantu rakyat, pokir ketua fraksi pan dprd bengkulu utara untuk kemakmuran masjid
baca juga:dewan desak program csr perusahaan dimaksimalkan untuk kepentingan wilayah penyangga
selain itu, ardin juga menyampaikan, jika pihaknya juga akan memanggil dan mengundang pt pdu untuk hadir langsung dalam hearing lanjutan. 
pihaknya meminta pt pdu juga kooperatif untuk memberikan penjelasan mekanisme dan dokumen yang menjadi persyaratan saat pengajuan perpanjangan perizinan ke kementerian atr/bpn.
“kita akan panggil pt pdu dalam hearing selanjutnya untuk menyampaikan dokumen kelengkapan yang dibutuhkan untuk penyelesaian konflik ini.
 selanjutnya, kita juga meminta perusahaan harus menjalin komunikasi yang lebih intens lagi dengan masyarakat, terutama di wilayah penyangga,” tegas ardin silaen.
baca juga:komisi ii dprd bengkulu utara apresiasi program swasembada pangan tni/polri di daerah 
baca juga:banmus dprd bengkulu utara rancang agenda paripurna pidato perdana bupati periode 2025-2030
sementara itu, salah satu perwakilan masyarakat yang ikut dalam hearing tersebut, nur hasan menjelaskan jika konflik agraria antara warga desa penyangga dan pt pdu sudah terjadi cukup lama. 
bahkan warga juga menolak perpanjangan izin hak guna usaha yang sempat diajukan perusahaan. 
namun faktanya, perusahaan bisa mendapatkan perpanjangan izin dari kementerian atr/bpn sejak tahun 2023 lalu. 
"ini yang buat kami kecewa dan heran, karena masyarakat tidak pernah menyetujui perpanjangan izin usaha perusahaan, belum lagi masih ada lahan-lahan perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat,” terang nur hasan. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan