Periodisasi Kada Urung Disunat. Ini Putusan MK

ARGA MAKMUR RU - Peta politik 2024, agaknya bakal berubah. Ini setelah Mahkamah Konstitusi atau MK, mengabulkan uji materiil sebagaimana ditegas dalam Nomor Perkara Nomor Perkara 143/PUU-XXI/2023. 

 

Itu artinya, napas lega bakal dirasa para kepala daerah hasil Pilkada 2018. Sebelumnya, kepala daerah itu bakal terpangkas periodisasinya. Menjadi kurang dari 5 tahun.

 

 Itu berarti, ratusan kabupaten di Indonesia, bakal dikendalikan oleh Bupati dan Walikota dengan status penjabat. 

 

Tapi beleid itu, kemudian dilawan ke gelanggang MK. Perkara dengan Pemohon : Drs. Murad Ismail; Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.; Dr. Bima Arya Sugiarto; dkk, melakukan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

BACA JUGA:Amankan Nataru, 2.000 Personil Gabungan Dikerahkan

Dijumput dari laman resminya, MK menerangkan dalam provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 

2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan.

 

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.