BUMDes Sehat Perlu Digenjot

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 12 Feb 2025 - 21:01

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Kauangan dari Edisi XXXIX-Tahun 2024-Media Deffis-

Aktivitas yang paling dominan adalah bergerak di sektor jasa keuangan yakni Lembaga Keuangan Desa atau LKD sebanyak 2.453 BUMDes LKD. Tapi belum seluruhnya berbadan hukum. Dari total BUMDes LKD, tercatat sebanyak 1.305 yang telah berbadan hukum.

Kondisi BUMDes di Daerah

Corak BUMDes nasional, cukup kentara saat di-zoom di daerah. Layaknya di Bengkulu Utara, sebuah kabupaten dengan transfer dana desa tertinggi di Provinsi Bengkulu tahun 2025. Apa yang diungkap BPKP, benar-benar representasi dari kondisional keseriusan desa dalam membentuk dan membangun BUMDes, sebagai "rekanan" bisnis resminya cukup menjadi tanya.

Diakui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, SSTP, MM menerangkan, secara umum salah satu sektor yang perlu menjadi prioritas desa kedepan adalah membentuk BUMDes, sebagai rekanan penyelenggaraan dalam tata pemerintahan desa untuk menjadi trigger ekonomi.

"Dari 215 desa, setidaknya sudah ada 50 BUMDes aktif. Sebanyak 22 BUMDes, telah berbadan hukum. Sisanya, 27 masih dalam proses. Dan ini terus kami pantau," ujar Rahmat, dibincangi di kantornya, Rabu, 12 Februari 2025, turut didampingi beberapa pejabat eselon dan fungsionalnya.

Apalagi dengan alokasi dana desa terbesar di Provinsi Bengkulu, diketahui Kabupaten Bengkulu Utara dana desa 2025 nilainya mencapai Rp 171.843.906.000, sehingga memungkinkan pengelolaan ketahanan pangan yang dapat mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, sangat potensial.

Mandatory sektor ketahanan pangan dengan alokasi 20 persen dari pagu dana desa, maka secara makro anggaran ketahanan pangan dari desa di kabupaten ini nilainya tembus Rp 34.368.781.200 atau Rp 34,3 miliar yang menyebar pada 215 desa di daerah.

Lansiran dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menegaskan total dana desa Provinsi Bengkulu tahun 2025 sebesar Rp 1.036.861.150.000.

Diwartakan juga besaran dana desa Provinsi Bengkulu Tahun 2025 di setiap kabupaten yakni Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 105.969.594.000;

Kabupaten Rejang Lebong Rp 101.377.487.000; Kota Bengkulu (nihil), Kabupaten Kaur Rp 138.554.648.000; Kabupaten Seluma Rp 142.283.328.000;

Selanjutnya Kabupaten Mukomuko Rp 119.035.349.000; Kabupaten Lebong Rp 71.041.841.000; Kabupaten Kepahiang Rp 80.542.150.000 dan Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 106.212.847.000.

bumdes sehat perlu digenjot                            radarutara.bacakoran.co - episentrum ekonomi berbasis potensi, menempatkan bumdes sebagai trigger ekonomi di desa. meski begitu, keberadaannya terkesan belum menjadi segmen penting oleh desa itu sendiri. itu kentara dari keberadaan jumlah perusahaan pelat merah milik desa yang masih relatif rendah. 
selain formalitas dalam membentuknya. pandangan itu, senapas dengan penjabaran badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) oktober 2024 lalu. dari 66 ribu bumdes yang tersebar di indonesia, kondisinya yang aktif yang tidak mati suri atau benar-benar mati, tercatat 76 persen. 
dari sisi jumlah bumdes yang 66 ribu itu, kalau dibandingkan dengan jumlah desa secara nasional praktis belum menampakkan jumlah yang paralel. 
merujuk data transfer ke daerah sektor dana desa oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan, kementerian keuangan tahun 2025 jumlah sebanyak 75.259 desa yang tahun ini menjadi jujukan transfer dana desa senilai rp 69 triliun. usai dikurangi 2 triliun, imbas inpres 1 tahun 2025 soal efisiensi anggaran 2025. 
baca juga:pengelolaan program ketahanan pangan desa tahun 2025 wajib libatkan bumdes, bumdesma atau tpk
baca juga:tiga tahanan kasus korupsi dana bumdes dibawa ke lapas malabero bengkulu
deputi kepala bidang akuntan negara, sally salamah berujar dari 66 ribu bumdes secara nasional ini mengartikan terdapat 24,2 persen setidaknya yang mengindikasikan ketidakaktifan. jumlah motor ekonomi di level desa itu kian banyak lagi, kalau dikomparasikan dengan jumlah desa di indonesia.
secara implisit, sally mengungkap bahwa praktik pendirian bumdes yang sudah tercatat itu diduga tidak dibarengi dengan desain awal sehingga memiliki tujuan yang jelas agar aktivitasnya dapat terjaga dan berkelanjutan. 
rasanya, sudah jadi rahasia umum, layaknya bumn dan bumd. perusahaan pelat merah itu, sarat akan kepentingan politis para elit. atau tarik ulur elit desa yang turut mempengaruhi mangkraknya bumdes itu sendiri.
"jadi (bumdes) hanya berdiri, kemudian ada penyertaan modal dari desa, namun bumdes tersebut tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak bisa mengaktifkan atau meningkatkan perekonomian desanya," ungkap sally dilansir antara di jakarta, oktober 2024 . 
baca juga:korupsi dana bumdes, kades, direktur dan bendahara resmi tahanan jaksa
baca juga:awas, penyertaan modal bumdes jangan menimbulkan masalah baru!
kementerian desa pdtt turut mengungkapkan pada 22 juni 2024, tercatat sebanyak 18.850 unit bumdes yang berbadan hukum. jumlah tersebut dari total nasional sebanyak 65.914 bumdes yang tercatat. 
pada periode yang sama, juga tercatat sudah ada 3.243 bumdes bersama dengan 271 bumdes bersama di antaranya telah berbadan hukum. 
aktivitas yang paling dominan adalah bergerak di sektor jasa keuangan yakni lembaga keuangan desa atau lkd sebanyak 2.453 bumdes lkd. tapi belum seluruhnya berbadan hukum. dari total bumdes lkd, tercatat sebanyak 1.305 yang telah berbadan hukum.
kondisi bumdes di daerah
corak bumdes nasional, cukup kentara saat di-zoom di daerah. layaknya di bengkulu utara, sebuah kabupaten dengan transfer dana desa tertinggi di provinsi bengkulu tahun 2025. apa yang diungkap bpkp, benar-benar representasi dari kondisional keseriusan desa dalam membentuk dan membangun bumdes, sebagai "rekanan" bisnis resminya cukup menjadi tanya. 
baca juga:pengelolaan program ketahanan pangan desa tahun 2025 wajib libatkan bumdes, bumdesma atau tpk
baca juga:tiga tahanan kasus korupsi dana bumdes dibawa ke lapas malabero bengkulu
diakui kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara, rahmat hidayat, sstp, mm menerangkan, secara umum salah satu sektor yang perlu menjadi prioritas desa kedepan adalah membentuk bumdes, sebagai rekanan penyelenggaraan dalam tata pemerintahan desa untuk menjadi trigger ekonomi. 
"dari 215 desa, setidaknya sudah ada 50 bumdes aktif. sebanyak 22 bumdes, telah berbadan hukum. sisanya, 27 masih dalam proses. dan ini terus kami pantau," ujar rahmat, dibincangi di kantornya, rabu, 12 februari 2025, turut didampingi beberapa pejabat eselon dan fungsionalnya. 
apalagi dengan alokasi dana desa terbesar di provinsi bengkulu, diketahui kabupaten bengkulu utara dana desa 2025 nilainya mencapai rp 171.843.906.000, sehingga memungkinkan pengelolaan ketahanan pangan yang dapat mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, sangat potensial. 
mandatory sektor ketahanan pangan dengan alokasi 20 persen dari pagu dana desa, maka secara makro anggaran ketahanan pangan dari desa di kabupaten ini nilainya tembus rp 34.368.781.200 atau rp 34,3 miliar yang menyebar pada 215 desa di daerah. 
baca juga:korupsi dana bumdes, kades, direktur dan bendahara resmi tahanan jaksa
baca juga:awas, penyertaan modal bumdes jangan menimbulkan masalah baru!
lansiran dari direktorat jenderal perimbangan keuangan, menegaskan total dana desa provinsi bengkulu tahun 2025 sebesar rp 1.036.861.150.000.
diwartakan juga besaran dana desa provinsi bengkulu tahun 2025 di setiap kabupaten yakni kabupaten bengkulu selatan rp 105.969.594.000;
kabupaten rejang lebong rp 101.377.487.000; kota bengkulu (nihil), kabupaten kaur rp 138.554.648.000; kabupaten seluma rp 142.283.328.000; 
selanjutnya kabupaten mukomuko rp 119.035.349.000; kabupaten lebong rp 71.041.841.000; kabupaten kepahiang rp 80.542.150.000 dan kabupaten bengkulu tengah rp 106.212.847.000. 
baca juga:pengelolaan program ketahanan pangan desa tahun 2025 wajib libatkan bumdes, bumdesma atau tpk
baca juga:tiga tahanan kasus korupsi dana bumdes dibawa ke lapas malabero bengkulu
motivasi untuk memikirkan laju perekonomian desa agaknya sudah layak dituntut para penyelenggara desa. apalagi, daerah ini melakukan rasionalisasi baik tunjangan bpd hingga kenaikan komponen siltap perangkat desa.
dinamika pembahasan apbd 2025, diketahui sekitar rp 2,2 miliar untuk rasionalisasi tunjangan sekretaris dan anggota bpd serta senilai rp 3,1 miliar untuk peningkatan tunjangan kepada sekdes, kasi, kaur hingga kadun nanti.
plotting alokasi dana desa (add) tahun 2024 di kabupaten bengkulu utara, diketahui sebesar rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan. 
kenaikan tunjangan perangkat desa dan bpd, setidak-tidaknya penambahan anggarannya bisa mencapai rp 5 miliar di tahun 2025. 
baca juga:korupsi dana bumdes, kades, direktur dan bendahara resmi tahanan jaksa
baca juga:awas, penyertaan modal bumdes jangan menimbulkan masalah baru!
catatan ru, bpd di kabupaten bengkulu utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. paling banyak jumlah bpd yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang. 
legislatif desa ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. tunjangan mereka berbeda-beda. jomplang begitu kentara pada sekretaris dan anggota.
di sektor eksekutif, peningkatan tunjangan perangkat desa artinya bakal dirasakan oleh 2.164 perangkat yang akan terimbas atas asumsi kenaikan yang akan dilakukan tahun depan itu senilai rp 50.000 hingga rp 70.000 per bulannya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 13 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan