Edaran Terbaru Mendagri ke Pemda, Terkait APBD 2025 hingga Makan Bergizi Gratis

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 11 Feb 2025 - 20:54

Edaran Terbaru Mendagri ke Pemda, Terkait APBD 2025 hingga Makan Bergizi Gratis-Radar Utara/Benny Siswanto-

edaran terbaru mendagri ke pemda, terkait apbd 2025 hingga makan bergizi gratis                            radarutara.bacakoran.co - menteri dalam negeri (mendagri), tito karnavian, menerbitkan edaran untuk pemda se indonesia. tapi, edaran itu bukan terkait dengan petunjuk pelaksana inpres 1 tahun 2025 presiden prabowo soal efisiensi anggaran 2025 yang ditunggu pemda. 
edaran terbaru bertanggal 11 februari 2025 yang diteken mendagri tito karnavian ini tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ta 2025.
dalam se nomor 900.1.1/640/sj, setidaknya menegasi 8 hal penting. diawali dengan menjabarkan beberapa dasar hukum. berlanjut penegasan teknis, mulai dari butir 2 hingga butir 8. 
berikut penjelasan lengkapnya
1. pemda segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program asta cita ke dalam perubahan rkpd tahun 2025 dan perubahan apbd ta 2025. 
baca juga:belum berani pangkas anggaran, pemda tunggu juklak efisiensi apbd 2025 dari mendagri
baca juga:angka investasi daerah di bengkulu ini salip apbd 
memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
a. penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
b. program makan bergizi gratis atau mbg;
c. pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
d. pengendalian inflasi di daerah;
e. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
f. dukungan swasembada pangan; dan 
g. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm).
baca juga:kbm ramadhan kurang dari 4 jam, mbg di daerah sudah dimulai?
baca juga:program mbg dilaksanakan secara continue selama 5 hari
pemda segera melakukan langkah-langkah, meliputi :
1. kepala daerah terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rkpd tahun 2025 sampai dengan triwulan i tahun berjalan.
2. menyusun rancangan perubahan rkpd 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan asta cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi gubernur/bupati/walikota terpilih.
3. gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan rkpd provinsi tahun 2025 kepada menteri dalam negeri pada minggu pertama bulan mei tahun 2025 dan bupati/walikota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang perubahan rkpd tahun 2025 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada minggu kedua bulan mei tahun 2025.
baca juga:belum berani pangkas anggaran, pemda tunggu juklak efisiensi apbd 2025 dari mendagri
baca juga:angka investasi daerah di bengkulu ini salip apbd
4. penetapan perkada tentang perubahan rkpd tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan mei tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan mei tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
5. pembahasan rancangan perubahan kua dan perubahan ppas antara kepala daerah bersama dprd guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan juni tahun 2025 untuk provinsi dan minggu kedua bulan juni tahun 2025 untuk kabupaten/kota.
6. penyampaian laporan realisasi semester pertama apbd dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada dprd, untuk dijadikan sebagai dasar perubahan apbd, dilaksanakan pada akhir bulan juni tahun 2025.
7. gubernur/bupati/walikota segera mengajukan rancangan perda tentang perubahan apbd tahun 2024 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada dprd untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan juli tahun 2025.
baca juga:kbm ramadhan kurang dari 4 jam, mbg di daerah sudah dimulai?
baca juga:program mbg dilaksanakan secara continue selama 5 hari
8. dalam hal silpa ta 2024 (audited) belum diterbitkan oleh badan pemeriksa keuangan sebelum pelaksanaan fasilitasi ranperda tentang perubahan rkpd tahun 2025, maka pemda dapat menggunakan data prognosis silpa ta 2024 pada rancangan akhir perubahan rkpd tahun 2025 dan memastikan penggunaan silpa ta 2024 (audited) pada penetapan perda tentang perubahan apbd tahun 2025.
arahan hasil pilkada serentak dimenangkan kolom kosong 
bagi daerah yang hasil pilkada serentak tahun 2024 dimenangkan oleh kotak kosong atau kolom kosong, penjabat kepala daerah mengambil langkah-langkah percepatan perubahan rkpd tahun 2025, selanjutnya bersama dengan dprd melakukan percepatan perubahan apbd ta 2025 untuk menyinergikan asta cita ke dalam perubahan rkpd tahun 2025 dan perubahan apbd ta 2025.
arahan khusus provinsi di yogyakarta
baca juga:belum berani pangkas anggaran, pemda tunggu juklak efisiensi apbd 2025 dari mendagri
baca juga:angka investasi daerah di bengkulu ini salip apbd
khusus untuk provinsi daerah istimewa (di) yogyakarta, gubernur mengambil langkah-langkah percepatan perubahan rkpd tahun 2025, selanjutnya bersama dengan dprd melakukan percepatan perubahan apbd ta 2025 untuk menyinergikan asta cita ke dalam perubahan rkpd tahun 2025 dan perubahan apbd ta 2025.
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat agar memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan percepatan perubahan rkpd tahun 2025 dan perubahan apbd ta 2025, sesuai amanat pasal 375 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
gubernur dan bupati/walikota melaporkan hasil pelaksanaan surat edaran ini kepada mendagri melalui direktur jenderal bina keuangan daerah dan direktur jenderal pembangunan daerah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 12 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan