BPK Serahkan LHP, Ini 7 Temuan di Pemprov Bengkulu

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 10 Feb 2025 - 21:06

Penyerahan LHP kepatuhan atas belanja modal TA 2023 dan 2024 pada Pemprov Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

Toha menambahkan, atas tujuh temuan tersebut, pihaknya juga mengeluarkan tujuh rekomendasi kepada Pemprov Bengkulu. Pertama, memerintahkan Kepala BPKD, Bapperinda, serta Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan untuk menyusun Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) Fisik.

"Kedua memerintahkan Kadis Dikbud untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di Dinas Dikbud," tambah Toha.

Yang ketiga, memerintahkan Kadis PUPR untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian referensi Harga/HPS, serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.

"Keempat, memerintah Direktur RSUD M. Yunus supaya memproses kelebihan pembayaran atas keuntungan tidak wajar pada pengadaan MOT ruang operasi dan menyetorkannya ke kas daerah," sampai Toha.

Kemudian, tambah Toha lagi, memerintahkan Kadis PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah, terutama pada kegiatan yang menjadi temuan.

"Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP kepada kita, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," imbau Toha.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah menyebutkan, penyerahan LHP ini memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran, karena dapat menjadi acuan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan.

"LHP merupakan bagian dari upaya kita dalam mewujudkan aparatur pemerintah, khususnya di Provinsi Bengkulu, yang bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel," jelas Rosjonsyah.

Lebih lanjut Rosjonsyah mengemukakan, peran BPK sangat dibutuhkan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Kemitraan antara Pemprov Bengkulu dan BPK telah membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Tadi ada beberapa rekomendasi yang menjadi masukan, koreksi, serta upaya perbaikan agar kinerja ke depan lebih baik. Rekomendasi yang disampaikan, tentu kita tindaklanjuti," tandas Rosjonsyah. (tux)

bpk serahkan lhp, ini 7 temuan di pemprov bengkulu                            bengkulu ru - badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) perwakilan bengkulu, senin 10 februari 2025 menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (lhp) kepada pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
dari hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam lhp  kepatuhan atas belanja modal tahun anggaran (ta) 2023 dan 2024 tersebut, setidaknya terdapat tujuh temuan di lingkungan pemprov bengkulu.
kepala bpk perwakilan provinsi bengkulu muhamad toha arafat, se, m.si, ak, ca, csfa, cfra mengatakan, dalam pemeriksaan yang dilakukan, pihaknya tetap mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemprov bengkulu dalam pelaksanaan belanja modal ta 2023 dan 2024.
"meskipun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan tersebut," ungkap toha.
baca juga:bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya 
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
menurut toha, setidaknya terdapat tujuh permasalahan, dan yang pertama pemprov bengkulu belum menyusun analisa standar belanja fisik. kedua, proses tender atas kegiatan pembangunan dan rehabilitasi.
"khususnya pada sekolah menengah atas (sma), sekolah menengah kejuruan (smk) dan sekolah luar biasa (slb) di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) tidak sesuai ketentuan," kata toha.
ketiga, lanjut toha, pemilihan penyedia dan pengawasan atas pelaksanaan kontrak belanja modal gedung dan bangunan paket pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan lapangan golf bengkulu di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), belum sesuai ketentuan serta lebih bayar.
"keemat kita juga menemukan jika belanja modal modular operating theater (mot) pada rumah sakit umum daerah (rsud) m. yunus, tidak sesuai ketentuan, keuntungan tidak wajar, dan terdapat denda keterlambatan," beber toha.
baca juga:bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
selanjutnya, sambung toha, perencanaan dan pelaksanaan dua paket pekerjaan preservasi jalan belum sesuai ketentuan dan lebih bayar. keenam, pekerjaan pembangunan jaringan distribusi utama (jdu) sistem penyediaan air minum (spam) regional kobema (kota bengkulu, bengkulu tengah dan seluma) belum sesuai ketentuan dan lebih bayar.
"terakhir, proses tender atas paket pekerjaan pembangunan jembatan elevated danau dendam tak sudah (ddts), belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan lebih bayar," papar toha.
toha menambahkan, atas tujuh temuan tersebut, pihaknya juga mengeluarkan tujuh rekomendasi kepada pemprov bengkulu. pertama, memerintahkan kepala bpkd, bapperinda, serta biro pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan untuk menyusun harga satuan pokok pekerjaan (hspk) dan analisa standar biaya (asb) fisik.
"kedua memerintahkan kadis dikbud untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian harga perkiraan sendiri (hps) serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di dinas dikbud," tambah toha.
baca juga:bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
yang ketiga, memerintahkan kadis pupr untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian referensi harga/hps, serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan di dinas pupr provinsi bengkulu.
"keempat, memerintah direktur rsud m. yunus supaya memproses kelebihan pembayaran atas keuntungan tidak wajar pada pengadaan mot ruang operasi dan menyetorkannya ke kas daerah," sampai toha.
kemudian, tambah toha lagi, memerintahkan kadis pupr supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah, terutama pada kegiatan yang menjadi temuan.
"sesuai pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi lhp kepada kita, selambat-lambatnya 60 hari setelah lhp diterima," imbau toha.
baca juga:bpk mulai audit lkpd 2024, realisasi apbd tembus 1.268 triliun dan standar auditnya
baca juga:siap-siap, bpk ke bengkulu utara awal bulan februari
sementara itu, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr. e. h. rosjonsyah menyebutkan, penyerahan lhp ini memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran, karena dapat menjadi acuan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan.
"lhp merupakan bagian dari upaya kita dalam mewujudkan aparatur pemerintah, khususnya di provinsi bengkulu, yang bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel," jelas rosjonsyah.
lebih lanjut rosjonsyah mengemukakan, peran bpk sangat dibutuhkan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. kemitraan antara pemprov bengkulu dan bpk telah membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"tadi ada beberapa rekomendasi yang menjadi masukan, koreksi, serta upaya perbaikan agar kinerja ke depan lebih baik. rekomendasi yang disampaikan, tentu kita tindaklanjuti," tandas rosjonsyah. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan