Tak Masuk Database BKN, Honorer SK Di Bawah 31 Oktober 2023 Berpeluang Jadi PPPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Feb 2025 - 20:25

screenshot Youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Meski tak masuk dalam pangkatan database BKN, namun seorang honorer memiliki SK pengangkatan di bawah 31 Oktober 2023, tetap berpeluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Demikian disampaikan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 1 Sumatera, Fernando Siagian, saat memberikan paparannya secara virtual yang diikuti instansi pemerintah daerah.

"Prinsipnya, selagi bisa dibuktikan SK-nya di bawah 31 Oktober 2023, maka ketika tidak lolos tes baik PPPK atau CPNS, maka menjadi PPPK Paruh Waktu," ungkap Fernando Siagian Selasa, 21 Januari 2025, memimpin rapat dengan Pemda secara virtual, menjawab penanya dari Pemda Wakatobi. Kasusnya, sang honorer itu memenuhi kriteria waktu, namun tidak masuk dalam pangkalan database BKN.

Fernando turut menegasi dasar aturan yang mengatur sehingga pemerintah daerah wajib merumahkan non ASN atau honorer yang tidak diduga melanggar spirit UU ASN.

Untuk diketahui, UU ASN berlaku sejak diundangkan yakni 31 Oktober 2023. Tak ayal, di sejumlah instansi pusat hingga daerah, kini dihadapkan dengan gelombang non ASN yang wajib dirumahkan mencapai ribuan orang.

Pengangkatan non ASN di sejumlah instansi yang dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, ditegasi pusat merupakan praktik pelanggaran perundangan.

"Spiritnya adalah selagi memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Kementerian PANRB dan UU ASN, maka tidak ada pemutusan hubungan kerja. Maka, honornya pun tetap dibayarkan," jelasnya.

Sejauh ini, Fernando mengatakan, sembari menunggu proses seleksi PPPK yang diperkirakan tuntas Juni 2025, honorer yang memenuhi kriteria yakni memiliki SK secara berturut-turut dengan pengangkatan baik SK kepala dinas, kepala sekolah hingga kepala daerah di bawah 31 Oktober 2023, tetap dapat menerima honor.

"Anggarannya, dimasukkan ke dalam pos belanja jasa," ungkapnya.

Ketika nantinya, serangkaian proses seleksi rampung, maka honorer yang lulus menjadi PPPK penuh waktu, pembayaran anggarannya dimasukkan ke dalam pos belanja pegawai.

tak masuk database bkn, honorer sk di bawah 31 oktober 2023 berpeluang jadi pppk                             radarutara.bacakoran.co - meski tak masuk dalam pangkatan database bkn, namun seorang honorer memiliki sk pengangkatan di bawah 31 oktober 2023, tetap berpeluang menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu. 
demikian disampaikan kasubdit perencanaan anggaran daerah wilayah 1 sumatera, fernando siagian, saat memberikan paparannya secara virtual yang diikuti instansi pemerintah daerah. 
"prinsipnya, selagi bisa dibuktikan sk-nya di bawah 31 oktober 2023, maka ketika tidak lolos tes baik pppk atau cpns, maka menjadi pppk paruh waktu," ungkap fernando siagian selasa, 21 januari 2025, memimpin rapat dengan pemda secara virtual, menjawab penanya dari pemda wakatobi. kasusnya, sang honorer itu memenuhi kriteria waktu, namun tidak masuk dalam pangkalan database bkn.
fernando turut menegasi dasar aturan yang mengatur sehingga pemerintah daerah wajib merumahkan non asn atau honorer yang tidak diduga melanggar spirit uu asn. 
baca juga:breaking news : dugaan skandal kelulusan pppk, honorer demo ke jakarta, cium ketidakberesan pemda 
baca juga:upah pppk paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan daerah
untuk diketahui, uu asn berlaku sejak diundangkan yakni 31 oktober 2023. tak ayal, di sejumlah instansi pusat hingga daerah, kini dihadapkan dengan gelombang non asn yang wajib dirumahkan mencapai ribuan orang.
pengangkatan non asn di sejumlah instansi yang dilakukan sejak berlakunya undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau asn, ditegasi pusat merupakan praktik pelanggaran perundangan. 
"spiritnya adalah selagi memenuhi kriteria yang disampaikan oleh kementerian panrb dan uu asn, maka tidak ada pemutusan hubungan kerja. maka, honornya pun tetap dibayarkan," jelasnya. 
sejauh ini, fernando mengatakan, sembari menunggu proses seleksi pppk yang diperkirakan tuntas juni 2025, honorer yang memenuhi kriteria yakni memiliki sk secara berturut-turut dengan pengangkatan baik sk kepala dinas, kepala sekolah hingga kepala daerah di bawah 31 oktober 2023, tetap dapat menerima honor. 
baca juga:sembari proses pengadaan pppk tahap ii tuntas, bagaimana gaji hononer?
baca juga:tenaga teknis mendominasi, kuota pppk tersedia kosong
"anggarannya, dimasukkan ke dalam pos belanja jasa," ungkapnya. 
ketika nantinya, serangkaian proses seleksi rampung, maka honorer yang lulus menjadi pppk penuh waktu, pembayaran anggarannya dimasukkan ke dalam pos belanja pegawai. 
"sedangkan yang tidak lulus, akan menjadi pppk paruh waktu. besaran honornya, minimal sama dengan saat menjadi honorer, atau disesuaikan dengan upah minimum setempat dan anggarannya tetap berada di pos belanja jasa," jelasnya. 
rancang regulasi belanja pegawai lebih dari 30 persen
persoalan lain yang kini muncul di lingkungan instansi daerah, adalah fakta ketidakselarasan anatomi anggaran yang tak sejalan dengan uu tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii resmi ditutup, pendaftar hampir 2000
baca juga:jelang batas akhir, honorer diingatkan daftar seleksi pppk tahap ii
dimana, belanja pegawai sebagaimana diwejangkan uu hkpd, adalah angkanya maksimal 30 persen dari apbd. faktanya, lanjut fernando, tak sedikit pemda yang memiliki belanja pegawai lebih dari 30 persen, bahkan 40 persen dari apbd. 
"nah untuk soal ini, tengah dikaji oleh pusat persoalannya untuk menyikapi soal ini," bebernya. 
diketahui, permendagri nomor 84/2022 tentang pedoman penyusunan apbd 2023 sudah mengadopsi spirit undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
beleid regulasi itu, menenggat penyelarasan kepada pemda, tidak lebih lima tahun sejak uu anyar itu diundangkan, angka belanja pegawai maksimal 30 persen dari postur apbd.
baca juga:berstatus asn pppk, anggota bpd diminta mundur. masih ada yang nekad merangkap? 
baca juga:perpanjangan ketiga, pendaftar pppk 1.900 orang
lengkapnya, membaca permendagri 84/2022 itu, menegaskan kebijakan belanja daerah salah satunya meliputi belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, salah satunya digunakan untuk menganggarkan pegawai asn dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
selanjutnya, pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian, kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. 
kemudian, belanja kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui tkd paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja apbd. 
belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari tkd yang telah ditentukan penggunaannya. 
baca juga:breaking news : dugaan skandal kelulusan pppk, honorer demo ke jakarta, cium ketidakberesan pemda 
baca juga:upah pppk paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan daerah
dalam hal persentase belanja pegawai daerah melebihi 30% (tiga puluh persen), pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022.
penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai asn, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan