Pembangunan 3 Juta Rumah MBR, DPRKP : Site Plan Harus Sesuai SOP

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Jumat , 31 Jan 2025 - 21:43

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bengkulu Utara, Ir. Suharto Handayani-Radar Utara / Abdurrahman Wachid -

Melalui aturan terbaru itu nanti, penghematan tentunya sangat lumayan bagi para penerima program ini. Pembebasan biaya BPHTB untuk untuk rumah subsidi berkisar Rp 6,25 juta, sementara itu untuk pemangkasan retribusi PBG yakni Rp 4,32 juta.

Setidaknya, penghematan yang dilakukan untuk satu unit rumah bersubsidi ini berkisar Rp 10 juta.

Prabowo tegas membeberkan bahwa program 3 juta rumah ini untuk mengurangi backlog perumahan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang dimulai dari tataran daerah.

Apabila seluruh administrasi telah tuntas, maka dari DPRKP tentunya bakal terlibat dalam proses site plan di area calon lokasi pembangunan rumah tersebut.

Menurutnya, site plan atau rencana tapak pembangunan ini sangatlah penting, dengan memperhitungkan standar fasilitas umum, seperti lebar jalan pemukiman, drainase, area hijau dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, perusahaan pengembang yang bakal mendirikan bangunan di suatu area harus menunjukan site plan kepada pihak DPRKP.

Kemudian, DPRKP akan mengkaji dan mengkoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita tentunya di site plan, akan kita awasi mas. Jangan sampai setelah pemukiman itu jadi, ada yang menimbulkan sisi negatif di kemudian hari,"jelas Kadis DPRKP.

Jika hal itu telah tuntas juga, maka perusahaan pengembang baru bisa mulai memulai pengerjaan fisik bangunan rumah di area tersebut.

pembangunan 3 juta rumah mbr, dprkp : site plan harus sesuai sop                            radarutara.bacakoran.co - program pembangunan 3 juta unit rumah layak huni yang dicanangkan oleh presiden prabowo, mulai telah direspon oleh sejumlah daerah, termasuk di kabupaten bengkulu utara, provinsi bengkulu.
turunan dari surat keputusan 3 menteri, yakni menteri dalam negeri (mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp), dan menteri pekerjaan umum, yang ditandatangani pada 25 november lalu, kabupaten bengkulu utara telah tuntas menyusun peraturan peraturan kepala daerah (perkada).
saat ini posisi susunan perkada tersebut sedang dalam proses verifikasi oleh mendagri.
kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (dprkp) kabupaten bengkulu utara, ir. suharto handayani, menuturkan bahwa didalam perkada yang diusulkan itu juga meliputi penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dan persetujuan bangunan gedung (pbg).
baca juga:program bedah rumah warga miskin di mukomuko disiapkan rp800 juta
baca juga:40 rumah warga miskin di mukomuko bakal direhap
klasifisikasi tentang penghapusan bphtb dan pbg hanya bagi yang masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
"program pembangunan 3 juta rumah itu, di daerah ini juga akan ada, tapi tetap penerima programnya adalah mbr,"ujar ir. suharto h, kepada ru, hari jumat, 31 januari 2025. 
dalam keputusan menteri pupr nomor 22/kpts/m/2023, disebutkan bahwa mbr yakni masyarakat yang memiliki penghasilan rp 8 juta untuk keluarga telah menikah, dan rp 7 juta untuk keluarga tunggal.
nantinya, untuk perusahaan pengembang yang akan bekerjasama dalam program pembangunan rumah ini juga mendapatkan keuntungan dalam hal pbg.
baca juga:dinas perkim lobi program bedah rumah tahun 2026
baca juga:program bedah rumah warga miskin di mukomuko disiapkan rp800 juta
begitupun untuk para penerima program ini juga tidak dibebankan lagi biaya bphtb.
"perizinan atau pbg itu nanti bakal lebih mudah,"sambungnya lagi.
melalui aturan terbaru itu nanti, penghematan tentunya sangat lumayan bagi para penerima program ini. pembebasan biaya bphtb untuk untuk rumah subsidi berkisar rp 6,25 juta, sementara itu untuk pemangkasan retribusi pbg yakni rp 4,32 juta.
setidaknya, penghematan yang dilakukan untuk satu unit rumah bersubsidi ini berkisar rp 10 juta.
baca juga:40 rumah warga miskin di mukomuko bakal direhap
baca juga:dinas perkim lobi program bedah rumah tahun 2026
prabowo tegas membeberkan bahwa program 3 juta rumah ini untuk mengurangi backlog perumahan dan pengentasan kemiskinan di indonesia, yang dimulai dari tataran daerah.
apabila seluruh administrasi telah tuntas, maka dari dprkp tentunya bakal terlibat dalam proses site plan di area calon lokasi pembangunan rumah tersebut.
menurutnya, site plan atau rencana tapak pembangunan ini sangatlah penting, dengan memperhitungkan standar fasilitas umum, seperti lebar jalan pemukiman, drainase, area hijau dan lain sebagainya.
dalam hal ini, perusahaan pengembang yang bakal mendirikan bangunan di suatu area harus menunjukan site plan kepada pihak dprkp.
baca juga:program bedah rumah warga miskin di mukomuko disiapkan rp800 juta
baca juga:40 rumah warga miskin di mukomuko bakal direhap
kemudian, dprkp akan mengkaji dan mengkoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
"kita tentunya di site plan, akan kita awasi mas. jangan sampai setelah pemukiman itu jadi, ada yang menimbulkan sisi negatif di kemudian hari,"jelas kadis dprkp.
jika hal itu telah tuntas juga, maka perusahaan pengembang baru bisa mulai memulai pengerjaan fisik bangunan rumah di area tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 1 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan