Pelantikan Serentak Hasil Pilkada 2024 Diundur

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 31 Jan 2025 - 21:31

Plt Asisten I Setkab Bengkulu Utara, Bari Oktari, S.STP, MM,-Radar Utara/Benny Siswanto-

- SK Pengangkatan dan Pemberhentian pasangan kepala dan wakil kepala daerah tanpa gugatan MK yang diusulkan sudah siap, jika dilantik tgl 6 Feb 2025;

- Padatnya Agenda RI 1 sehingga Pelantikan Serentak akan dilaksanakan sekitar 18, 19 atau 20 Februari 2025;

- Pemda diminta ikut menyimak Keputusan dismissal. Jika gugatan tidak dilanjutkan, maka segera sampaikan Keputusan KPU masing-masing terkait Penetapan Pasangan Terpilih utk proses pembuatan SK;

- Semula Pelantikan akan dilaksanakan 3 Tahap, namun disepakati oleh Pihak Setneg, Istana dan Kemendagri bahwa pelantikan awal akan menunggu daerah yang putusan dismissal-nya tidak dilanjutkan;

- Pengusulan Pengangkatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus sekaligus dengan usulan pemberhentian. Tetap akan di SK-kan, walaupun nanti prosesnya tanpa usulan DPRD;

- Revisi Perpres 80 Tahun 2024 akan segera diterbitkan

pelantikan serentak hasil pilkada 2024 diundur                             radarutara.bacakoran.co - rencana pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2024 secara serentak, kamis, 6 februari 2025, batal. waktunya mundur, menuju penghujung dasarian kedua februari. 
plt asisten 1 pemda bengkulu utara, bari oktari, sstp, saat dikonfirmasi koran radar utara, tak menampik mundurnya rencana pelantikan yang rencananya akan digelar pekan pertama februari tersebut. 
"betul, konfirmasi mundurnya pelantikan bupati dan wakil bupati turut diinformasikan oleh pemprov bengkulu," terang bari oktari, jumat, 30 januari 2025, petang. 
pantauan media, belum ada surat resmi dari kementerian dalam negeri (kemendagri), pada saat konfirmasi warta ini dilakukan. 
baca juga:lokasi pelantikan 8 pasang kada masih tunggu intruksi pusat
baca juga:masyarakat diajak saksikan pelantikan, helmi-mi'an bakal diarak
nampaknya, kementerian yang dipimpin tito karnavian itu, tengah menyusun surat resminya untuk kemudian dikabarkan ke daerah yang kepala dan wakil kepala daerah terpilihnya akan menjadi komposan pelantikan serentak oleh presiden prabowo itu.
rencana awal
membaca notula rapat dirjen otonomi daerah (otda) kemendagri, rabu, 22 januari 2025. konsolidasi internal yang digelar di ruang sidang utama gedung a lantai 3 kemendagri itu mendapatkan beberapa poin penegasan yang mengait pada persiapan teknis.
direncanakan, surat pemberitahuan awal melalui radiogram kepada undangan kepala daerah, draft-nya disampaikan ke mendagri pada hari jumat, 31 januari 2025, untuk menjadi konfirmasi resmi ke daerah.
pelaksanaan gladi dilakukan h-1 pelantikan dan h-2 yakni 4 februari 2025 seluruh undangan melaporkan diri di gedung sbp kemendagri. penyerahan tanda pangkat pada tanggal 4 februari 2025 kepada kepala daerah pada hari pelaporan.
baca juga:pelantikan helmi-mi'an, tinggal tunggu arahan teknis kemendagri ri
baca juga:dprd persiapkan paripurna syarat pelantikan bupati dan wabup terpilih 
jumlah peserta pelantikan terdiri dari 21 provinsi dikurangi 1 provinsi, 50 kota dikurangi 3 kota, dan kabupaten dengan jumlah 225 dikurangi 17 kabupaten. 
komposisi forkopimda sebagai tamu undangan pelantikan kepala daerah yaitu kapolda, pangdam/danrem, kajati, dan ketua dprd, kecuali forkopimda aceh dan yogyakarta. 
hasil rapat teranyar pemprov dengan pemda dan pemkot 
-  sk pengangkatan dan pemberhentian pasangan kepala dan wakil kepala daerah tanpa gugatan mk yang diusulkan sudah siap, jika dilantik tgl 6 feb 2025;
- padatnya agenda ri 1 sehingga  pelantikan serentak akan dilaksanakan sekitar 18, 19 atau 20 februari 2025;
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih 
- pemda diminta ikut menyimak keputusan dismissal. jika gugatan tidak dilanjutkan, maka segera sampaikan keputusan kpu masing-masing terkait penetapan pasangan terpilih utk proses pembuatan sk;
- semula pelantikan akan dilaksanakan 3 tahap, namun disepakati oleh pihak setneg, istana dan kemendagri bahwa pelantikan awal akan menunggu daerah yang putusan dismissal-nya tidak dilanjutkan;
- pengusulan pengangkatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota harus sekaligus dengan usulan pemberhentian. tetap akan di sk-kan, walaupun nanti prosesnya tanpa usulan dprd;
- revisi perpres 80 tahun 2024 akan segera diterbitkan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 1 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan