Mukomuko Rawan Bencana, BPBD Siapkan Kajian Resiko Bencana

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Daerah Kabupaten Mukomuko menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.

Baik banjir, tanah longsor, gempa bumi, termasuk ancaman tsunami. Dengan kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penyusunan kajian risiko bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT menjelaskan. Kajian resiko bencana ini menjadi dasar penting dalam perencanaan kebijakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mukomuko yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

BACA JUGA:Tanam Seribu Pohon untuk Mengatasi Daerah Rawan Bencana

BACA JUGA:BPBD Lakukan Assessment Bencana Longsor di Pondok Panjang

"Penyusunan kajian resiko bencana ini dilakukan sebagai upaya untuk memetakan potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis bencana," katanya.

Dokumen ini, sambung Ruri, nantinya akan dijadikan acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana mitigasi dan adaptasi bencana di Kabupaten Mukomuko.

Selain menjadi landasan pengambilan keputusan pemerintah daerah, juga berfungsi sebagai alat identifikasi wilayah yang paling rentan terhadap bencana.

Tentunya dengan data dan analisis yang mendalam. Selanjutnya, BPBD Mukomuko juga berharap dapat memperkuat ketahanan daerah serta mengurangi dampak risiko bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan.

BACA JUGA:Jika Ada Bencana, BPBD Minta Warga Laporkan ke Call Center 177

BACA JUGA:BPBD Mukomuko Bersihkan Material di Jalinbar Air Punggur

"Kami juga sudah melaksanakan survei lapangan sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan verifikasi informasi," terangnya.

Dalam penyusunan kajian resiko bencana, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk akademisi, lembaga non-pemerintah, dan perangkat desa, untuk memastikan kajian ini komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi dalam menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan