Soal PTT dan GTT, Pemprov Bengkulu Diminta Ikuti Kebijakan Pusat

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:01

Teuku Zulkarnain, SE-Radar Utara/Doni Aftarizal-

BENGKULU RU - Dalam memutuskan nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta mengikuti atau menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pasalnya dengan mengikuti kebijakan tersebut, semua pesoalan terkait tuntutan PTT dan GTT termasuk juga para honorer secara tidak langsung dapat dituntaskan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE menilai, kebijakan pemerintah pusat terkait nasib PTT, GTT dan honorer ini sudah jelas.

"Pertama, bagi yang dinyatakan lulus dalam seleksi, maka secara otomatis diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu," ungkap Teuku, Kamis 16 Januari 2025.

Yang kedua, lanjut Teuku, bagi yang tidak lulus seleksi, dan sudah terdata di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

"Ketika kebijakan ini dilaksanakan Pemprov Bengkulu, saya rasa semuanya clear. Makanya dalam kesempatan ini kita menyarankan, kebijakan terkait PPPK penuh waktu dan paruh waktu ini dulu dilaksanakan," kata Teuku.

Setelah itu, sambung Teuku, barulah mencarikan solusi bagi PTT, GTT ataupun honorer yang tidak termasuk dalam data BKN. Sebenarnya yang tidak masuk dalam data BKN ini, yang dievaluasi Pemprov Bengkulu.

"Kalau memang kerja mereka baik dan bagus, maka layak dipertahankan. Begitu juga sebaliknya," sampai Teuku.

Menurut Teuku, kalau sekarang terkait persoalan PTT, GTT dan honorer ini terkesan blunder. Penyebabnya itu tadi, Pemprov Bengkulu belum menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.

"Yang juga perlu diwaspadai pemprov saat ini, keberadaan yang siluman," ujar Teuku.

soal ptt dan gtt, pemprov bengkulu diminta ikuti kebijakan pusat                            bengkulu ru - dalam memutuskan nasib pegawai tidak tetap (ptt) dan guru tidak tetap (gtt), pemerintah provinsi (pemprov) diminta mengikuti atau menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
pasalnya dengan mengikuti kebijakan tersebut, semua pesoalan terkait tuntutan ptt dan gtt termasuk juga para honorer secara tidak langsung dapat dituntaskan.
anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, se menilai, kebijakan pemerintah pusat terkait nasib ptt, gtt dan honorer ini sudah jelas.
"pertama, bagi yang dinyatakan lulus dalam seleksi, maka secara otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu," ungkap teuku, kamis 16 januari 2025.
baca juga:kacabdin tindaklanjuti instruksi kadis, gtt dan ptt sma dan smk bakal di rumahkan? 
baca juga:paska operasi kpk di bengkulu, guru ptt dan gtt sma/k cemas, gaji tertunda?
yang kedua, lanjut teuku, bagi yang tidak lulus seleksi, dan sudah terdata di badan kepegawaian nasional (bkn), diangkat menjadi pppk paruh waktu.
"ketika kebijakan ini dilaksanakan pemprov bengkulu, saya rasa semuanya clear. makanya dalam kesempatan ini kita menyarankan, kebijakan terkait pppk penuh waktu dan paruh waktu ini dulu dilaksanakan," kata teuku.
setelah itu, sambung teuku, barulah mencarikan solusi bagi ptt, gtt ataupun honorer yang tidak termasuk dalam data bkn. sebenarnya yang tidak masuk dalam data bkn ini, yang dievaluasi pemprov bengkulu.
"kalau memang kerja mereka baik dan bagus, maka layak dipertahankan. begitu juga sebaliknya," sampai teuku.
baca juga:lindungi hak, gtt dan ptt 3 kabupaten terima sk gubernur
baca juga: hearing dengan dewan, ini aspirasi forum ptt bengkulu
menurut teuku, kalau sekarang terkait persoalan ptt, gtt dan honorer ini terkesan blunder. penyebabnya itu tadi, pemprov bengkulu belum menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.
"yang juga perlu diwaspadai pemprov saat ini, keberadaan yang siluman," ujar teuku.
dalam artian, sambung teuku, namanya ada, namun orangnya tidak ada. tentu yang seperti ini tidak mungkin bisa dipertahankan, dan pemprov bengkulu harus bersikap.
"bagi ptt, gtt dan honorer yang tidak seperti ini, tentunya tidak perlu khawatir. apalagi yang namanya sudah terdata di bkn, karena semuanya sekarang ini sudah jelas. tinggal lagi pelaksanaannya," tegas teuku.
baca juga:kacabdin tindaklanjuti instruksi kadis, gtt dan ptt sma dan smk bakal di rumahkan? 
baca juga:paska operasi kpk di bengkulu, guru ptt dan gtt sma/k cemas, gaji tertunda?
lebih lanjut teuku menyampaikan, pihaknya memastikan bakal terus melakukan pengawasan, khususnya dalam penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait nasib ptt, gtt dan honorer ini.
"karena harus kita sadari juga, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memastikan nasib para ptt, gtt dan honorer," demikian teuku. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan