Tuntut Jadi PPPK Penuh Waktu, Honorer R2 dan R3 yang Dirumahkan Mengaku Diancam

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Rabu , 15 Jan 2025 - 21:34

Aksi demontrasi yang digelar honorer R2 dan R3 di lingkungan Pemprov Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

"Saat rapat pembahasan anggaran, kita sempat menanyakan secara langsung pada Pj. Sekda Provinsi Bengkulu bagaimana nasib para honorer ini. Termasuk dari sisi pengalokasian anggaran," ujar Herwin.

Kecam Pimpinan OPD dan Kepsek yang Mengancam Honorer

Dibagian lain Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengecam tindakan pimpinan OPD ataupun Kepala Sekolah (Kepsek), yang mengancam memberhentikan para honorer yang ikut dalam aksi hari ini.

"Kita pastikan siap menerima pengaduan para honorer ketika mereka diberhentikan gara-gara ikut aksi tersebut," tegas Edwar.

Lebih lanjut Edwar menyampaikan, terkait honorer ini semuanya sudah jelas, sebagaimana yang tertuang dalam UU ASN. Kalau memang para honorer itu mememuhi syarat diangkat jadi PPPK, kenapa harus ditunda-tunda pengangkatannya.

"Intinya kita harus sama-sama mencari solusi bagi mereka ketika nanti diangkat jadi PPPK, baik penuh waktu atau paruh waktu," demikian Edwar. (tux)

tuntut jadi pppk penuh waktu, honorer r2 dan r3 yang dirumahkan mengaku diancam                            bengkulu ru - ribuan honorer r2 (honorer kategori dua atau k2) dan r3 (honorer non-k2) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, turun ke jalan dalam rangka aksi di depan kantor gubernur bengkulu, rabu 15 januari 2025.
massa aksi yang tergabung dalam hirro (honorer r2 dan r3) tersebut, menuntut agar diangkat menjadi pppk penuh waktu. walaupun untuk mengikuti aksi, mayoritas para honorer yang telah dirumahkan itu, diancam pimpinannya bakal diberhentikan.
ketua hirro provinsi bengkulu, eflin suryadi mengatakan, peserta aksi sebagian besar honorer, yang terdiri dari tenaga kependidikan sma/smk sederajat dan tenaga teknis di lingkungan pemprov bengkulu.
"bahkan beberapa diantaranya saat ini tengah dirumahkan, pasca adanya surat edaran (se) pemprov bengkulu," jelas eflin.
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
eflin mengaku, untuk mengikuti aksi ini, bukan perkara muda bagi pihaknya selaku honorer. karena beberapa diantaranya diancam pimpinan masing-masing, bakal diberhentikan kalau mengikuti aksi ini.
"terutama tenaga kependidikan seperti pegawai tidak tetap (ptt) dan guru tidak tetap (gtt). harusnya pimpinan di sekolah itu berpikir, kalau rekan-rekan kita diangkat jadi pppk, sekolah tidak perlu repot lagi memikirkan honornya," sesal eflin.
menurut eflin, dalam aksi ini pihaknya menutut agar bisa diangkat menjadi pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) penuh waktu.
"kemudian kami juga meminta kejelasan terkair rekan-rekan honorer yang saat ini dirumahkan. padahal sebagian besar dari kami ini, masuk dalam data badan kepegawaian nasional (bkn) dan juga telah mengikuti seleksi pppk tahap i," beber eflin.
baca juga:guru honor yang masuk data base bkn diminta daftar pppk atau ini konsekuensinya...
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
disisi lain, dalam momen tersebut massa aksi juga mendesak pembayaran atau tambahan pengasilan bagi ptt dan gtt, yang bersumber dari apbd provinsi bengkulu.
"hingga saat ini insentif kami pada desember 2024, belum dibayarkan. kami minta hak kami tersebut dapat segera dibayarkan, karena sepengetahuan kami sudah dialokasikan anggarannya," ujar para peserta aksi.
sementara itu, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, map dihadapan massa aksi menyampaikan, sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat, honorer r2 dan r3 diangkat menjadi pppk.
"bagi yang lulus seleksi, diangkat menjadi pppk penuh waktu. namun bagi yang tidak lulus, dan mengikuti seleksi serta masuk dalam data bkn, sementara ini sesuai regulasinya diangkat menjadi pppk paruh waktu," ungkap gunawan.
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
meskipun demikian, lanjut gunawan, untuk pppk paruh waktu ini, tidak menutup kemungkinan berpeluang jadi pppk penuh waktu, ketika nantinya kemampuan anggaran daerah memadai.
gunawan menerangkan, sebagaimana undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), pihaknya tengah melakukan penataan alih status dari honorer menjadi pppk.
"jadi nanti asn itu ada dua jenis, yakni pns dan pppk. disamping itu, berdasarkan uu asn itu juga, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat honorer yang baru. kebijakannya sudah jelas, honorer r2 dan r3 nanti berstatus pppk," tegas gunawan.
gunawan menambahkan, karena saat ini tengah dilakukan penataan, pihaknya berharap para honorer dapat bersabar. apalagi keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu, baru dikeluarkan 13 januari 2025.
baca juga:guru honor yang masuk data base bkn diminta daftar pppk atau ini konsekuensinya...
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
"sehingga bagi kawan-kawan honorer yang sudah mengikuti seleksi dan masuk data bkn, sementara bakal beralih status menjadi pppk paruh waktu," tambah gunawan.
selanjutnya, terkait dengan honorer yang dirumahkan, pihaknya memastikan jika tidak ada perintah atau intruksi dirumahkan baik dari plt gubernur ataupun pejabat sekda provinsi bengkulu. memang ada surat edaran (se), tapi se tersebut mengintruksikan untuk mengevaluasi.
"jadi bukannya perintah untuk merumahkan para honorer. kalau berkaitan dengan insentif ptt dan gtt, itu bukan kewenangan kita. melainkan organisasi perangkat daerah (opd) terkait," beber gunawan.
dibagian lain, wakil ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, herwin suberhani didampingi anggotanya, andy suhary, samsir alam dan susman hadi ditengah-tengah massa aksi memastikan bakal memperjuangkan tuntutan honorer r2 dan r3 ini.
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
"saat rapat pembahasan anggaran, kita sempat menanyakan secara langsung pada pj. sekda provinsi bengkulu bagaimana nasib para honorer ini. termasuk dari sisi pengalokasian anggaran," ujar herwin.
kecam pimpinan opd dan kepsek yang mengancam honorer
dibagian lain anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, edwar samsi mengecam tindakan pimpinan opd ataupun kepala sekolah (kepsek), yang mengancam memberhentikan para honorer yang ikut dalam aksi hari ini.
"kita pastikan siap menerima pengaduan para honorer ketika mereka diberhentikan gara-gara ikut aksi tersebut," tegas edwar.
lebih lanjut edwar menyampaikan, terkait honorer ini semuanya sudah jelas, sebagaimana yang tertuang dalam uu asn. kalau memang para honorer itu mememuhi syarat diangkat jadi pppk, kenapa harus ditunda-tunda pengangkatannya.
baca juga:begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu 
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
"intinya kita harus sama-sama mencari solusi bagi mereka ketika nanti diangkat jadi pppk, baik penuh waktu atau paruh waktu," demikian edwar. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 16 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan