Daerah Bakal Turunkan Proyeksi PAD?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 07 Jan 2025 - 19:52

Salamun Haris-Radar Utara/ Benny Siswanto-

"Disinilah pandangan perlunya dilakukan rasionalisasi target," ungkapnya lagi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara, Markisman, ketika dibincangi soal kans rasionalisasi PAD tahun ini, mengatakan sejauh ini belum dilakukan.

Menyikapi adanya kebijakan di sektor potensi PAD sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh provinsi, Markisman tak menampik soal ini.

"Saat ini masih menunggu surat dari Bapenda Provinsi," ujarnya, Selasa, siang.

Dia menyampaikan, sejauh ini PAD ditargetkan daerah mampu menghimpun senilai Rp 35 miliar. Dalam wawancara sebelumnya, lonjakan cukup signifikan itu, tidak lepas dari proyeksi pemberlakuan opsen pajak yang berlaku efektif sesuai dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 5 Januari 2025.

Pantauan media, pada 6 Januari 2025, pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah menerapkan besaran opsen pajak. Hal ini seperti diungkapkan Darwin, mengaku pembayaran pajak motornya sudah mengalami kenaikan. Sesuai dengan UU HKPD, pemberlakuan opsen pajak ini berakibat kenaikan beban pemilik kendaraan hingga 66 persen.

"Iya naik. Tadi pas bayar, juga diumumkan di Samsat. Ya mungkin sudah mulai berlaku," ungkapnya.

Kemudian pada hari yang sama, direktif Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menegasi adanya improvisasi di sektor pajak kendaraan yang diambil langkah win win solution. Berlaku per 7 Januari 2025, secara nominal pembayaran pajak kendaraan nominal masih tetap sama dengan tahun lalu. (**)

daerah bakal turunkan proyeksi pad?                            radarutara.bacakoran.co - proyeksi pendapatan asli daerah (pad) tahun 2025, memungkinkan menurun. pemerintah daerah, dipandang perlu untuk melakukan rasionalisasi target-target untuk penyelarasan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas pangkalan proyeksi di tahun berikutnya.
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai rasionalisasi target-target daerah sangat mungkin dilakukan, menyikapi beberapa dinamika yang terjadi baik nasional dan global yang akan berimbas dengan dinamika regulasi, khususnya di sektor keuangan. 
"maka rasionalisasi proyeksi pad misalnya, sangat mungkin dilakukan. tujuannya apa? agar target yang dipatok, lebih rasional dan mudah dicapai. akhirnya, tidak meninggalkan catatan negatif, semisal ada komponen pad yang tidak tercapai target," jelasnya, selasa, 7 januari 2025. 
bagi salamun yang pernah menjadi wakil bupati ini, langkah sinergis perlu dilakukan oleh komposan penyelenggara pemerintahan di daerah yakni eksekutif dan legislatif, untuk membangun frame pembangunan yang tidak hanya adaptif, tapi juga evaluatif analitis. 
baca juga:dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap
baca juga:17 pasar tradisional di mukomuko bakal hasilkan pad tahun 2025
dinamika di sektor regulasi, terus dia, selain dipicu oleh geopolitik. juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik yang akan berkelindan ke jenjang pemerintahan, sejalan dengan semangat undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd). 
ada juga kebijakan soal pusat lainnya, kemudian mengharuskan daerah wajib melakukan penyelerasan yakni terkait penghapusan kewajiban bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
dalam warta ru sebelumnya, diketahui khusus bphtp, tahun ini di pemda bengkulu utara praktis mengalami proyeksi penurunan hingga 25 persen. ketika dikomparasikan dengan perolehan rerata pertahunnya senilai rp 1 miliar, maka asumsi pengurangannya bisa mencapai 250 juta. 
tak hanya itu saja, kata dia, se bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024 yang diteken menteri dalam negeri, tito karnavian dan menkeu, sri mulyani indrawati, tertanggal 11 desember 2024, sangat memungkinkan akan berimplikasi pada realisasi pajak daerah. 
baca juga:bphtb hilang 25 persen, pad digenjot jadi 35 miliar 
baca juga:17 pasar tradisional ditarget hasilkan pad rp280 juta
khususnya di sektor mineral bukan tambang, seperti galian c yang akan turun, lantaran pengurangan anggaran infrastruktur, sejalan dengan pencadangan transfer ke daerah khususnya dak fisik, dbh sampai dengan dana desa yang fokus pada pengentasan kemiskinan.  
"potensi penambahan ceruk pundi-pundi daerah sektor opsen pkb dan bbnkb, sesuai dengan regulasi pusat juga diminta kepada kepala daerah untuk lebih bijak dalam penerapannya," jelasnya lagi. 
"disinilah pandangan perlunya dilakukan rasionalisasi target," ungkapnya lagi. 
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, ketika dibincangi soal kans rasionalisasi pad tahun ini, mengatakan sejauh ini belum dilakukan. 
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
baca juga:bkd mukomuko maksimalkan pad dari sektor pajak air bawah tanah
menyikapi adanya kebijakan di sektor potensi pad sektor opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) oleh provinsi, markisman tak menampik soal ini. 
"saat ini masih menunggu surat dari bapenda provinsi," ujarnya, selasa, siang. 
dia menyampaikan, sejauh ini pad ditargetkan daerah mampu menghimpun senilai rp 35 miliar. dalam wawancara sebelumnya, lonjakan cukup signifikan itu, tidak lepas dari proyeksi pemberlakuan opsen pajak yang berlaku efektif sesuai dengan perda pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) per 5 januari 2025. 
pantauan media, pada 6 januari 2025, pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah menerapkan besaran opsen pajak. hal ini seperti diungkapkan darwin, mengaku pembayaran pajak motornya sudah mengalami kenaikan. sesuai dengan uu hkpd, pemberlakuan opsen pajak ini berakibat kenaikan beban pemilik kendaraan hingga 66 persen. 
baca juga:bkd mukomuko maksimalkan pad dari sektor pajak air bawah tanah
baca juga:pemkab siapkan regulasi kejar potensi pad dari tenaga kerja asing
"iya naik. tadi pas bayar, juga diumumkan di samsat. ya mungkin sudah mulai berlaku," ungkapnya. 
kemudian pada hari yang sama, direktif plt gubernur bengkulu, rosjonsyah, menegasi adanya improvisasi di sektor pajak kendaraan yang diambil langkah win win solution. berlaku per 7 januari 2025, secara nominal pembayaran pajak kendaraan nominal masih tetap sama dengan tahun lalu.  (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 8 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan