Duhh Ada Pemda Rumahkan Honorer, Diduga Penyusunan Anggaran Tak Baca Regulasi Ini,..

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 05 Jan 2025 - 21:17

Salamun Haris-Radar Utara-

Tercatat juga, pada 11 Desember 2024, lahir juga Surat Edaran (SE) Bersama dengan Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 yang diteken Mendagri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, turut mencantumkan penegasan perihal fokus penggunaan dana desa 2025.

Ditegasi, pemerintah pusat meminta agar daerah melakukan pencadangan atas beberapa pos anggaran yang masuk dalam Transfer ke Daerah tahun 2025. Dana desa, menjadi salah satu poin penegasan beleid yang membuka peluang adanya realokasi anggaran di tahun ini.

Lewat SE bersama itu, Sri Mulyani menerangkan, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet yang digelar 6 November 2024, diminta melakukan riviu kembali belanja negara, tak terkecuali TKD Tahun Anggaran 2025.

Untuk diketahui, SE bersama tersebut sudah menegasi kepada daerah tentang masih adanya belanja jasa honorer. SE bersama itu, menegasi 2 hal yang perlu diperhatikan daerah dalam melakukan pencadangan TKD yakni:

1. Belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

2. Pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Tunggu Direktif Menkeu Soal Pencadangan TKD

Pantauan RU, kini verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di sejumlah daerah sudah berjalan. Verifikasi yang dimotori komposan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) itu, praktis masih dilakukan secara normatif.

Sementara, poin penegasan soal pencadangan yang dimaksud dalam SE bersama belum terbit. Untuk diketahui, pencadangan yang kini masih menunggu penetapan angka-angkanya dari Menteri Sri Mulyani itu, meliputi DBH, DAU, DAK Fisik dan Dana Tambahan Infrastruktur atau DTI.

Pemerintah bilang, besaran TKD yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, sebagaimana diterang dalam poin ke 4 dalam penegasan huruf E Ketentuan.

"Besaran TKD yang dicadangkan tersebut dapat direalokasi; atau/atau digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan," tegas poin ke 5.

SIPD Error, Proses Gaji Manual

Bisa jadi, daerah yang tidak melakukan improvisasi menyikapi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sudah beberapa hari error, menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji awal tahun berjalan.

duhh ada pemda rumahkan honorer, diduga penyusunan anggaran tak baca regulasi ini,..                            radarutara.bacakoran.co - kasus honorer dirumahkan di sejumlah daerah, agaknya bisa menjadi bahan evaluasi pejabat utama, atas ketidakcermatan tim anggaran pemerintah daerah (tpad) dalam meramu anggaran. 
padahal, pemerintah lewat surat menteri panrb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tanggal 12 desember 2024 tentang penganggaran gaji bagi pegawai non asn dapat menjadi dasarnya. 
penegasan kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk) 
a. tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non asn yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara;
b. apabila jumlah pegawai non asn yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non asn dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu, sehingga anggaran pppk paruh waktu tersebut tetap disediakan;
baca juga:giliran kinerja tenaga honorer di rsud mukomuko bakal dievaluasi
baca juga:gaji honorer di pos belanja barang dan jasa?
c. bagi tenaga non asn sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. 
pengamat kebijakan publik, salamun haris, menilai adanya perbedaan situasi di sejumlah daerah soal keberadaan tenaga honorer di lingkungan birokrasi, patut diduga disebabkan oleh ketidakcermatan dalam menelaah instruksi pusat. 
kecurigaan itu muncul, terus dia, menyikapi masih adanya kasus honorer yang dirumahkan pada awal tahun 2025. padahal, secara regulasi, penyelesaian pengentasan non asn masih dalam tenggat waktu berlaku. 
"bukan hanya persoalan honorernya. akan tetapi, ketidakcermatan memakanai regulasi dan instruksi pusat oleh daerah, ini persoalan prinsip. jenjang hirarki organisasi pemerintah menjadi tidak berjalan dengan baik dan rawan menimbulkan dinamika sosial yang dikhawatirkan mengganggu kualitas pelayanan publik," ujarnya, menganalisa. 
pantauan ru, teknis penganggaran yang sebenarnya tidak sejalan dengan uu asn, soal tenggat waktu pengentasan non asn mestinya desember 2024 itu, sudah dibahas secara daring lintas kementerian bersama kementerian/lembaga. 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang : pendaftar capai 1000 lebih, angin segar nasib honorer
baca juga:dear honorer se-indonesia, pendaftaran pppk tahap 2 diperpanjang sampai 7 januari 
penyelesaian soal yang turut dibarengi dengan rekam janji politik jelang pemilu itu, akhirnya membuat kementerian panrb lewat menteri rini widyantini, memberikan waktu perpanjangan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap 2 hingga 7 januari 2025 dari awalnya terakhir 31 desember 2024. 
tercatat juga, pada 11 desember 2024, lahir juga surat edaran (se) bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024 yang diteken mendagri, tito karnavian dan menteri keuangan, sri mulyani, turut mencantumkan penegasan perihal fokus penggunaan dana desa 2025. 
ditegasi, pemerintah pusat meminta agar daerah melakukan pencadangan atas beberapa pos anggaran yang masuk dalam transfer ke daerah tahun 2025. dana desa, menjadi salah satu poin penegasan beleid yang membuka peluang adanya realokasi anggaran di tahun ini. 
lewat se bersama itu, sri mulyani menerangkan, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia pada sidang kabinet yang digelar 6 november 2024, diminta melakukan riviu kembali belanja negara, tak terkecuali tkd tahun anggaran 2025. 
baca juga:sudah final! begini nasib honorer tahun 2025
baca juga:unggah data non asn ke bkn sudah berakhir, honorer jadi pppk?
untuk diketahui, se bersama tersebut sudah menegasi kepada daerah tentang masih adanya belanja jasa honorer. se bersama itu, menegasi 2 hal yang perlu diperhatikan daerah dalam melakukan pencadangan tkd yakni:
1. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. 
2. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jaminan kesehatan nasional atau jkn.
tunggu direktif menkeu soal pencadangan tkd 
pantauan ru, kini verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) di sejumlah daerah sudah berjalan. verifikasi yang dimotori komposan tim anggaran pemerintah daerah (tpad) itu, praktis masih dilakukan secara normatif. 
baca juga:giliran kinerja tenaga honorer di rsud mukomuko bakal dievaluasi
baca juga:gaji honorer di pos belanja barang dan jasa?
sementara, poin penegasan soal pencadangan yang dimaksud dalam se bersama belum terbit. untuk diketahui, pencadangan yang kini masih menunggu penetapan angka-angkanya dari menteri sri mulyani itu, meliputi dbh, dau, dak fisik dan dana tambahan infrastruktur atau dti. 
pemerintah bilang, besaran tkd yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan, sebagaimana diterang dalam poin ke 4 dalam penegasan huruf e ketentuan.
"besaran tkd yang dicadangkan tersebut dapat direalokasi; atau/atau digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh menteri keuangan," tegas poin ke 5. 
sipd error, proses gaji manual 
bisa jadi, daerah yang tidak melakukan improvisasi menyikapi sistem informasi pemerintah daerah (sipd) yang sudah beberapa hari error, menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji awal tahun berjalan.
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang : pendaftar capai 1000 lebih, angin segar nasib honorer
baca juga:dear honorer se-indonesia, pendaftaran pppk tahap 2 diperpanjang sampai 7 januari 
pantauan media, seperti yang terjadi di wilayah bengkulu, pemerintah daerahnya terus menginformasikan ke pusat data dan informasi (pusdatin), perihal skpd yang belum dapat melakukan pencetakan rencana anggaran kas (rak) pada sipd penatausahaan 2025. 
error sistem yang membersamai rencana realokasi anggaran oleh pemerintah atas tkd 2025, hingga minggu, 5 januari 2025 pukul 17.34 wib, sipd masih belum dapat diakses hingga daerah belum dapat melakukan cetak rak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 6 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan