Dewan Bakal Panggil Kepala Dinkes, Soal Proyek Tak Tuntas

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 30 Dec 2024 - 21:57

Ketua Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah-TRI SHANDY RAMADANI/RB-

Mian menegasi, tingkat serapan anggaran yang dilaksanakan oleh OPD terlebih yang menggunakan anggaran APBN, bahkan yang dilaksanakan oleh satker lain, namun lokusnya di Bengkulu Utara, harus menjadi cermatan.

Politisi PDIP itu menilai, tingkat serapan anggaran ini tidak hanya soal kualitas serapan anggaran, tapi juga akan mencerminkan reputasi daerah di pusat atas dukungan fiskal yang telah dilakukan.

"Untuk itu, kualitas serapan anggaran ini menjadi sangat penting. Karena menjadi reputasi daerah terhadap pusat," ujarnya, mengingatkan.

Dalam rapat tersebut, terungkap kondisi tingkat serapan. Dinas Kesehatan, menempati lajur OPD yang disorot, lantaran tingkat serapannya yang berkejar waktu dengan akhir tahun anggaran.

Tidak sendiri, saat itu ada juga Dinas Perdagangan diketahui memiliki realisasi keuangan masing-masing 60,84 persen dan 68,14 persen.

Dinas Kesehatan membopong anggaran total Rp89,7 miliar yang menyebar pada 989 paket dengan penyedia senilai Rp 52,1 miliar dan swakelola 231 paket senilai Rp 37,6 miliar.

Sedangkan Dinas Perdagangan TA 2024 melaksanakan total kegiatan anggaran senilai Rp 11 miliar. Terbagi pada 184 paket lewat penyedia senilai Rp 8,5 miliar dan swakelola dengan 70 paket senilai Rp 2,5 miliar.

Ada juga Inspektorat Daerah dengan realisasi 30,39 persen dari target 47,91 persen. Total anggarannya Rp 11,4 miliar. Terbagi 134 paket lewat penyedia senilai Rp 1,4 miliar dan swakelola 52 paket senilai Rp 9,9 miliar.

Masuk juga DPPKB dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 64,84 persen. Anggaran terbagi dalam 126 paket via penyedia senilai Rp 3,4 miliar dan swakelola 43 paket senilai Rp 4,8 miliar.

Dua kecamatan juga turut menempati "rapor merah" yakni Kecamatan Pinang Raya dan Kecamatan Hulu Palik. Kedua kecamatan ini mengelola anggaran tak sampai Rp 600 juta.

dewan bakal panggil kepala dinkes, soal proyek tak tuntas                            radarutara.bacakoran.co - proyek tak tuntas, bukan bayangan lagi. sudah terjadi. yang terkuak ke publik adalah kegiatan fisik yang bersumber dari dana alokasi khusus atau dak di dinas kesehatan kabupaten bengkulu utara. 
ketua komisi 1 dprd bengkulu utara, hasdiansyah, kemarin menilik lokasi kegiatan proyek yang tak tuntas itu bersama dengan sejawatnya di komisi itu. 
rencananya, komisi 1 bakal mengagendakan pertemuan dengan kepala dinas kesehatan guna mengetahui duduk persoalan yang terjadi, sehingga menyebabkan tingkat serapan anggaran di daerah atas gelontoran dana pusat itu tidak maksimal.
"kami ingin mendapatkan penjelasan dari kepala dinkes, mengapa persoalan ini bisa terjadi," ujarnya, saat memimpin sidak, senin, 30 desember 2024 siang.
baca juga:nilai proyek replanting bengkulu utara tembus 30,7 milyar
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
paket kegiatan pembangunan senilai rp 4,9 miliar yang dikerjakan oleh cv yorakha, nyatanya tidak mampu memburu pengerjaannya hingga tuntas, sesuai yang ditegasi dalam perjanjian kontrak. 
konon, realisasi paket proyek yang kini disorot itu, pengerjaannya belum sampai 70 persen. begitu paket fisik dengan nilai relatif tinggi dan letaknya dengan kantor dinas kesehatan hanya “seperlemparan batu” itu mencuat, turut dibarengi dengan isu pro kontra perihal penegasan persentase realisasi pekerjaan. 
kepala dinas kesehatan, ns anik khasyanti, belum dapat dikonfirmasi di kantornya. ru mengirimkan beberapa pertanyaan kepadanya melalui pesan singkat. 
pertanyaan itu meliputi alasan proyek yang notabene letaknya sangat dekat dengan dinas kesehatan, kendala yang terjadi seperti apa? bagaimana pola pengawasannya proyek yang telah dilakukan? 
baca juga:waktu mepet, proyek ruang terbuka hijau mukomuko dikebut
baca juga:proyek rehabilitasi los pasar ikan di mukomuko tuntas
hingga naskah calon berita naik ke meja redaksi, pesan singkat wartawan belum direspon. 
bupati bengkulu utara ir h mian, sempat wanti-wanti kepada kepala opd, menyikapi kondisi anatomi serapan anggaran dalam rapat tepra pekan lalu. 
mian menegasi, tingkat serapan anggaran yang dilaksanakan oleh opd terlebih yang menggunakan anggaran apbn, bahkan yang dilaksanakan oleh satker lain, namun lokusnya di bengkulu utara, harus menjadi cermatan. 
politisi pdip itu menilai, tingkat serapan anggaran ini tidak hanya soal kualitas serapan anggaran, tapi juga akan mencerminkan reputasi daerah di pusat atas dukungan fiskal yang telah dilakukan. 
baca juga:waktu mepet, dinas pu tidak kerjakan proyek fisik
baca juga:minim progres, dlh optimis proyek rth tuntas tahun ini
"untuk itu, kualitas serapan anggaran ini menjadi sangat penting. karena menjadi reputasi daerah terhadap pusat," ujarnya, mengingatkan.
dalam rapat tersebut, terungkap kondisi tingkat serapan. dinas kesehatan, menempati lajur opd yang disorot, lantaran tingkat serapannya yang berkejar waktu dengan akhir tahun anggaran. 
tidak sendiri, saat itu ada juga dinas perdagangan diketahui memiliki realisasi keuangan masing-masing 60,84 persen dan 68,14 persen. 
dinas kesehatan membopong anggaran total rp89,7 miliar yang menyebar pada 989 paket dengan penyedia senilai rp 52,1 miliar dan swakelola 231 paket senilai rp 37,6 miliar.
baca juga:lelang proyek dak fisik tahun 2025 dilaksanakan desember 2024 ini
baca juga:dinas pendidikan targetkan proyek senilai rp8,9 miliar tuntas tepat waktu
sedangkan dinas perdagangan ta 2024 melaksanakan total kegiatan anggaran senilai rp 11 miliar. terbagi pada 184 paket lewat penyedia senilai rp 8,5 miliar dan swakelola dengan 70 paket senilai rp 2,5 miliar.
ada juga inspektorat daerah dengan realisasi 30,39 persen dari target 47,91 persen. total anggarannya rp 11,4 miliar. terbagi 134 paket lewat penyedia senilai rp 1,4 miliar dan swakelola 52 paket senilai rp 9,9 miliar.  
masuk juga dppkb dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 64,84 persen. anggaran terbagi dalam 126 paket via penyedia senilai rp 3,4 miliar dan swakelola 43 paket senilai rp 4,8 miliar. 
dua kecamatan juga turut menempati "rapor merah" yakni kecamatan pinang raya dan kecamatan hulu palik. kedua kecamatan ini mengelola anggaran tak sampai rp 600 juta.
baca juga:nilai proyek replanting bengkulu utara tembus 30,7 milyar
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
opd di lingkup pemda bengkulu yang berjumlah 77 satker ta 2024, diketahui menjadi pelaksana kegiatan anggaran total senilai rp 670,7 miliar yang menyebar dalam 10.095 paket kegiatan. 
kegiatan anggaran yang melibatkan penyedia menyebar pada 7.671 paket kegiatan senilai rp 393,9 miliar. kemudian kegiatan dengan skema swakelola totalnya 2.424 paket dengan nilai kumulatif rp 276.756 miliar. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 31 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan