Tahun Baru Pejabat Baru
Ketua Panitia Seleksi Daerah, H Fitriansyah, S.STP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-
"Idak lamo lagi (tidak lama lagi)," beber Sekda, Minggu, 29 Desember 2024 petang.
Maksud tidak lama lagi ini, terus Sekda, karena secara fungsi kerja pansel sudah tuntas. Karena untuk memilih salah satu yang direkomendasikan oleh BKN, kini tengah dikaji oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.
BACA JUGA:Rekom Lelang Jabatan Sudah di Meja Bupati, Tunggu Jadwal Pelantikan
BACA JUGA:Lelang Jabatan Eselon II Tunggu Hasil Assesmen dari BKN, Kadis Pendidikan Bakal ada PLT
"Artinya ya tinggal nunggu pelantikan," jelasnya lagi.
Disodor tanya soal kabar geser-geser pejabat? Sekda menyampaikan jawaban klisenya seperti biasa. Kata dia, prinsip kerja merit adalah bagaimana mendesain penyelenggaraan performa birokrasi untuk terus meningkat.
"Langkah-langkahnya sudah diatur, begitu juga direktif yang akan dilakukan daerah. Prinsinya, agar performa birokrasi tetap maksimal untuk memberikan pelayanan publik," ungkapnya.
Baru-baru ini, Bupati Ir H Mian juga memimpin rapat Tepra, menilik bagaimana progres serapan APBD yang memiliki postur Rp 1,2 triliun itu.
BACA JUGA:Momen Strategis Evaluasi Pejabat dalam Percepatan Pembangunan
BACA JUGA:Lantik Hasil Lelang dan Potensi Geser-Geser Pejabat
Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan diketahui memiliki realisasi keuangan masing-masing 60,84 persen dan 68,14 persen. Dinas Kesehatan membopong anggaran total Rp89,7 miliar yang menyebar pada 989 paket dengan penyedia senilai Rp 52,1 miliar dan swakelola 231 paket senilai Rp 37,6 miliar.
Sedangkan Dinas Perdagangan TA 2024 melaksanakan total kegiatan anggaran senilai Rp 11 miliar. Terbagi pada 184 paket lewat penyedia senilai Rp 8,5 miliar dan swakelola dengan 70 paket senilai Rp 2,5 miliar.
Ada juga Inspektorat Daerah dengan realisasi 30,39 persen dari target 47,91 persen. Total anggarannya Rp 11,4 miliar. Terbagi 134 paket lewat penyedia senilai Rp 1,4 miliar dan swakelola 52 paket senilai Rp 9,9 miliar.
Masuk juga DPPKB dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 64,84 persen. Anggaran terbagi dalam 126 paket via penyedia senilai Rp 3,4 miliar dan swakelola 43 paket senilai Rp 4,8 miliar.