Momen Strategis Evaluasi Pejabat dalam Percepatan Pembangunan

Salamun Haris-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Untuk itu, akademisi yang kini menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) ini, mengharapkan evaluasi penyelenggaraan Pilkada, tidak sebatas membincangkan seputar konsekuensi di sektor budgeting semata, sehingga dengan serta merta melempar wacana Pilkada dipilih langsung dengan DPRD. 

Lebih penting dari itu, kata dia, adalah melakukan riset terukur untuk mengetahui akar masalah di sektor penyelenggaraan demokrasi itu sendiri, pembangunan nasional ekonomi yang terkadang tidak searah antara nasional dan pusat serta anatomi pembangunan di setiap daerah yang juga terkesan tidak fokus atau berbasis potensi. 

BACA JUGA:Lantik Hasil Lelang dan Potensi Geser-Geser Pejabat

BACA JUGA:Gundah Senyap Pejabat Ancang-Ancang Pindah

"Perlu disadari, tidak seluruh daerah berada pada wilayah strategis. Dari kacamata planologi, tidak seluruh daerah letak pusat pemerintahannya berada di posisi ideal yakni di persimpangan," Salamun mengingatkan. 

Lebih luas lagi, Indonesia yang merupakan negara agraris dan kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pula di dalamnya, harus memiliki pola penataan wilayah yang dibarengi dengan evaluasi di sektor regulasi adaptif, sehingga nantinya membuahkan pembangunan-pembangunan yang berbasis kawasan dan potensi yang dimiliki. 

"Dengan demikian, daerah di Indonesia akan lebih berwarna. Aktivitas keekonomiannya pun sudah terpetakan dan geliat pembangunannya pun kian mudah disinergikan dengan pusat, sebagai otoritas terbesar yang melaksanakan peranan regulator inti," pungkasnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan