Angin Segar ASN, Pj Kades Diperpanjang?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:36

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

Daerah Tunggu Konsultasi Soal Aturan Turunan UU Desa

Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan menteri atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang masih belum diterbitkan pusat, menjadi tungguan seluruh daerah di Indonesia.

Kepala DPMD Bengkulu Utara, menjelaskan, kerja teknis yang merujuk pada Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor : 100.3.5.5/224/SJ tentang Pelaksanaan Pilkades Pada Masa Pemilu dan Pilkada 2024 pada 14 Januari 2023, masih dikonsultasikan.

"Dari hasil kajian regulasi yang dilakukan, diperlukan penjelasan yang lebih dari pusat, sehingga bisa menjadi dasar kita di daerah," ujarnya.

Walau pun, lanjut dia, surat 14 Februari 2023 tersebut, menegasi Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di atas 1 November 2023, pemerintah diminta fokus pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak. Itu artinya, Pilkades serentak akan digeser ke tahun 2025.

"Desa penyelenggara Pilkades 2025 nanti, merupakan pejabatnya yang dilantik pada Oktober 2019 dari hasil Pilkades serentak Gelombang pertama," ungkapnya.

Untuk desa-desa yang potensial menyelenggarakan Pilkades PAW, tetap akan diserahkan kepastiannya kepada pemerintahan desa, sebagai wilayah otonom.

"Kami saat ini tengah menata dan mitigasi sektor administratif regulatif, karena akan mengait pada kerja di tataran teknis nantinya. Sembari menunggu hasil konsultasi dari Kemendagri," pungkasnya. (**)

angin segar asn, pj kades diperpanjang?                             radarutara.bacakoran.co - barisan asn pengelola dana miliaran dana desa di kabupaten bengkulu utara (bu), berpotensi diperpanjang hingga oktober tahun depan. 
secara jadwal, peserta pilkada serentak gelombang kedua 2025 adalah kades hasil pilkades serentak gelombang pertama tahun 2019. 
rawan gaduh, dalam pilkades pergantian antar waktu atau paw, nampaknya bakal disiasati daerah yang berencana mengubah aturan mainnya. 
obyek perubahannya khususnya menyoroti soal jumlah pemilih. dalam regulasi saat ini, jumlah pemilih pilkades paw, sangat, sangat dan sangat rentan dipolitisir. 
baca juga:jabatan pj kades tanjung muara diperpanjang, ini pesan camat
baca juga:camat ketahun lantik pj kades kualalangi
apalagi, manis dana desa, tidak hanya membuat kepincut pesohor desa menjadi orang nomor satu di desanya. tapi juga kalangan asn yang berniat meminta izin kepala daerah. bisa jadi, mereka yang kini tengah ditugasi menjadi penjabat atau pj kades, mulai berpikir menjadi pejabat definitif di desa.
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, menerangkan daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), kini masih mengkaji regulasi-regulasi teknis, khususnya perihal pilkades paw. 
poin prinsipnya, kata sekda, bukan soal analisis kerawanan regulasi teknis yang masih menjadi objek konsultasi daerah ke pusat. selain itu, terus dia, kepastian anggaran juga menjadi konsekuensi wajib bagi desa yang akan menyelenggarakan pilkades. 
"pilkades langsung ataupun pilkades paw, anggarannya wajib disediakan dari apbdes," sekda fitriansyah, minggu, 15 desember 2024. 
baca juga:ini alasan jabatan pj kades tidak diperpanjang...
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
kepala para asn yang tengah menjadi pj kades, sekda menuturkan, agar para asn yang ditugaskan untuk menjaga integritasnya dalam tugas. 
wejang sekda ini, cukup lumrah. pasalnya, sudah pernah terjadi beberapa kali, asn yang ditugaskan menjadi pj kades, justru turut masuk dalam jerembab pusara korupsi dana desa. catatan ru, setidaknya sudah ada 2 asn menjadi terpidana, kemudian dipecat dari statusnya sebagai asn.
"insan birokrat harus memiliki 3 hal prinsip. pertama, memiliki integritas, kedua profesional dan kompetensi serta ketiga adalah melayani. inilah khittah dari asn yang sebenarnya," sekda mengingatkan.
pada 30 desember 2023 lalu, diketahui terdapat 19 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir, sehingga dipimpin oleh asn, lantaran penundaan pilkades serentak ke tahun 2025.
baca juga:pilkades serentak 2025, pj kades harus siapkan ini...
baca juga:pj kades sido luhur beberkan laporan penyelenggaraan dana desa ta 2023
berikut 19 asn di daerah yang menjadi pj kades menyebar di kecamatan batiknau yakni desa air manganyau; kecamatan air napal di desa selubuk;
kecamatan marga sakti sebelat di desa suka negara; kecamatan napal putih di desa tanjung alai dan desa kinal jaya; kecamatan hulu palik, desa kota lekat, air baus ii dan kota lekat mudik;
kecamatan ketahun, desa talang baru, desa melati harjo dan desa bukit tinggi. kecamatan air padang, desa sukarami, retes dan talang ulu;
kecamatan padang jaya, desa tambak rejo, desa tanah tinggi dan sido luhur. kecamatan tanjung agung palik di desa lubuk semantung serta kecamatan enggano yakni di desa banjarsari. 
baca juga:jabatan pj kades tanjung muara diperpanjang, ini pesan camat
baca juga:camat ketahun lantik pj kades kualalangi
jumlahnya pj kades bertambah lagi. catatan ru, potensi penyelenggaraan pilkades khusus (paw), memang memungkinkan terjadi pada sejumlah desa. itu disebabkan, kades definitif yang menjadi terpidana, lantaran terseret kasus korupsi dana desa yang telah berkekuatan hukum tetap. 
kemudian, kekosongan kades definitif lantaran pejabat hasil pemilihan secara demokratisnya meninggal dunia, seperti yang terjadi di desa serangai kecamatan batiknau dan terbaru di desa genting perangkap kecamatan air besi.
ada juga kades hasil pilkades serentak yang tidak dapat melaksanakan tugasnya lantaran sakit dan akhirnya memilih mundur, seperti yang terjadi di desa sidodadi kecamatan arma jaya. 
pj kades yang sudah cukup lama juga terjadi di desa gardu kecamatan arma jaya. itu lantaran, kades terpilihnya harus dianulir berdasarkan putusan pengadilan, lantaran cacat hukum. 
baca juga:ini alasan jabatan pj kades tidak diperpanjang...
baca juga:menantikan petunjuk pilkades 2025, pj kades fokus mengawal pemerintah desa
daerah tunggu konsultasi soal aturan turunan uu desa
peraturan pemerintah (pp) atau peraturan menteri atas undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang masih belum diterbitkan pusat, menjadi tungguan seluruh daerah di indonesia.
kepala dpmd bengkulu utara, menjelaskan, kerja teknis yang merujuk pada surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor : 100.3.5.5/224/sj tentang pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada 2024 pada 14 januari 2023, masih dikonsultasikan. 
"dari hasil kajian regulasi yang dilakukan, diperlukan penjelasan yang lebih dari pusat, sehingga bisa menjadi dasar kita di daerah," ujarnya.
 
walau pun, lanjut dia, surat 14 februari 2023 tersebut, menegasi bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 november 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
di atas 1 november 2023, pemerintah diminta fokus pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. itu artinya, pilkades serentak akan digeser ke tahun 2025.
 
"desa penyelenggara pilkades 2025 nanti, merupakan pejabatnya yang dilantik pada oktober 2019 dari hasil pilkades serentak gelombang pertama," ungkapnya.
 
untuk desa-desa yang potensial menyelenggarakan pilkades paw, tetap akan diserahkan kepastiannya kepada pemerintahan desa, sebagai wilayah otonom. 
 
"kami saat ini tengah menata dan mitigasi sektor administratif regulatif, karena akan mengait pada kerja di tataran teknis nantinya. sembari menunggu hasil konsultasi dari kemendagri," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 16 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan