BPHTB Hilang 25 Persen, PAD Digenjot jadi 35 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 07 Dec 2024 - 06:51

Kepala Badan Pendapatan Daerah, (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Utara, Markisman S.Pi-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), relatif tidak begitu memukul postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025. Meski begitu asumsi pendapatan daerah tahun depan sudah dikunci sebesar Rp 35 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara, Markisman, S.Pi, MM, tak menampik kebijakan tersebut memberikan imbasan. Meski begitu, secara tersirat penjelasan Markisman tidak begitu signifikan efeknya terhadap ceruk pundi-pundi daerah.

"Ada potensi penurunan 25 persen lah," ungkap Markisman, Jumat, 6 Desember 2024 petang.

Khusus BPHTB, kata Markisman, rerata per tahunnya mampu terhimpun di kisaran 1 miliar. Artinya, potensi penurunan 25 persen tahun depan, itu setara lebih kurang 250 juta.

Angka tersebut terjadi, setelah dilakukan perumusan rencana peraturan kepala daerah terkait penghapusan BPHTB dan PBG terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Regulasi ini menjadi kebijakan pusat yang wajib didukung di daerah, dengan produk hukumnya ditenggat rampung paling lambat 27 Desember 2024.

Ini terkait dengan rencana pembangunan 3 juta rumah layak huni yang menjadi komposan Astacita Prabowo, menyikapi masih tingginya kebutuhan rumah di masyarakat, namun sering terkendala dengan gagal verifikasi bank.

Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang baru? tak ditampik Markisman, pihaknya memiliki bidikan objek pajak yang tahun lalu pernah juga diterima dari perusahaan perkebunan, seperti Purnawira Dharma Upaya (PDU), sebuah perusahaan perkebunan sawit.

"Kini ada 2 perusahaan, cuma masih dalam proses," terang Markisman.

Kalaupun nantinya membayar dan menurut Markisman pasti membayar, pantauan RU setidaknya kini terdapat beberapa perusahaan yang tengah menyiapkan sarana dan prasarananya.

bphtb hilang 25 persen, pad digenjot jadi 35 miliar                             radarutara.bacakoran.co - kebijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta persetujuan bangunan gedung (pbg) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), relatif tidak begitu memukul postur pendapatan asli daerah (pad) tahun 2025.  meski begitu asumsi pendapatan daerah tahun depan sudah dikunci sebesar rp 35 miliar.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara, markisman, s.pi, mm, tak menampik kebijakan tersebut memberikan imbasan. meski begitu, secara tersirat penjelasan markisman tidak begitu signifikan efeknya terhadap ceruk pundi-pundi daerah. 
"ada potensi penurunan 25 persen lah," ungkap markisman, jumat, 6 desember 2024 petang. 
khusus bphtb, kata markisman, rerata per tahunnya mampu terhimpun di kisaran 1 miliar. artinya, potensi penurunan 25 persen tahun depan, itu setara lebih kurang 250 juta. 
baca juga:rumuskan perkada penghapusan bphtb khusus 
baca juga:tahun 2023, capaian pajak bphtb rp10,8 miliar
angka tersebut terjadi, setelah dilakukan perumusan rencana peraturan kepala daerah terkait penghapusan bphtb dan pbg terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. 
regulasi ini menjadi kebijakan pusat yang wajib didukung di daerah, dengan produk hukumnya ditenggat rampung paling lambat 27 desember 2024. 
ini terkait dengan rencana pembangunan 3 juta rumah layak huni yang menjadi komposan astacita prabowo, menyikapi masih tingginya kebutuhan rumah di masyarakat, namun sering terkendala dengan gagal verifikasi bank.
bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang baru? tak ditampik markisman, pihaknya memiliki bidikan objek pajak yang tahun lalu pernah juga diterima dari perusahaan perkebunan, seperti purnawira dharma upaya (pdu), sebuah perusahaan perkebunan sawit. 
baca juga:rumuskan perkada penghapusan bphtb khusus
baca juga:tahun 2023, capaian pajak bphtb rp10,8 miliar
"kini ada 2 perusahaan, cuma masih dalam proses," terang markisman. 
kalaupun nantinya membayar dan menurut markisman pasti membayar, pantauan ru setidaknya kini terdapat beberapa perusahaan yang tengah menyiapkan sarana dan prasarananya. 
mulai dari perusahaan pengolahan crude palm oil (cpo) yang ada di wilayah kecamatan pinang raya dan tengah mendapatkan sorotan itu, lantaran disoroti seputar syarat analisis dampak lingkungan atau amdal. 
ada juga sebuah pembangkit listrik tenaga air atau plta, rencananya bakal dibangun di wilayah marga sakti sebelat (mss) pada 2027. 
baca juga:rumuskan perkada penghapusan bphtb khusus
baca juga:tahun 2023, capaian pajak bphtb rp10,8 miliar
fasilitas bisnis energi dengan kapasitas 32 megawatt itu, menggunakan dana hasil konsorsium perusahaan yang turut melibatkan sebuah perusahaan asal tiongkok.
medio tahun lalu, bupati menerangkan perusahaan modal asing (pma) itu wajib memenuhi kesesuaian ruang sebagaimana yang kini baru rampung dilakukan parsial kawasannya oleh pemda bengkulu utara dengan dukungan dana apbn dan akan kembali dilakukan di wilayah kecamatan padang jaya tahun 2025. 
namun begitu, markisman tak menampik adanya lonjakan potensi pad yang secara aturan wajib ditetapkan saban penyusunan apbd tersebut. 
kabar girang untuk daerah itu, disampaikan markisman sejalan dengan pemberlakuan pembayaran opsen pajak kendaraan yang efektif berlaku januari 2025. 
baca juga:rumuskan perkada penghapusan bphtb khusus
baca juga:tahun 2023, capaian pajak bphtb rp10,8 miliar
"potensi pad dari opsen pajak ini mencapai 9,5 miliar," ungkapnya. 
itu sebabnya, pad yang dipatok tahun 2025 di daerah ini angkanya secara makro melonjak drastis menjadi rp 35 miliar. hanya saja, jika dicermati semestinya daerah ini memungkinkan menghimpun hingga rp 37 miliar. 
pasalnya, proyeksi di tahun ini saja angkanya sudah rp 27 miliar. dan pada setahun sebelumnya, pundi-pundi daerah yang terkumpul mencapai rp 25 miliar. 
diketahui, sumber pad terbesar daerah ini masih ditempati oleh pajak penerangan jalan umum hingga rp 15 miliar dalam setahunnya. 
baca juga:rumuskan perkada penghapusan bphtb khusus
baca juga:tahun 2023, capaian pajak bphtb rp10,8 miliar
pajak itu didapatkan dari 10 persen dari total tagihan listrik pelanggan pln di daerah ini yang jumlahnya mencapai lebih dari 89 pelanggan. 
"untuk tahun depan targetnya 35 miliar," dia menegaskan. 
walau begitu, patokan pad yang kini sudah diketok palu tersebut, menjadi asumsi pad terbesar sepanjang lahirnya kabupaten bengkulu utara. 
"kita terus melakukan mitigasi potensi pad. sejalan dengan angka investasi hingga perkembangan regulasi pemerintah yang turut memberikan pengaruh signifikan positif," pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 18 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan