Ini Kabar TPG Terakhir Tahun 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:28

Plt Kepala Dispendik Bengkulu Utara, Sugeng Wiyono, M.Pd,-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sektor Pendidikan di daerah ini totalnya sebesar Rp 25.211.062.000.

Anggaran tersebut menyebar untuk PAUD Rp 1.235.876.000, SD Rp 15.210.070.000 serta SMP Rp 8.765.116.000.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah Bidang Pendidikan Rp 82.625.881.000.

Diterangkan Sugeng, sertifikasi menjadi salah satu fokus pemerintahan daerah, sehingga menjadi prioritas setiap periode pencairannya.

Dia juga mengimbau, kelindan sistem antara pusat dan daerah, salah satunya terkait dengan update data. Karenanya, dia meminta operator di setiap sekolah untuk melakukan update pembaruan data setiap guru, karena bisa mempengaruhi proses validasi oleh pusat.

"Karena akurasi data, seperti data kenaikan pangkat, golongan sampai dengan perubahan status seperti pernikahan, jumlah anak hingga status pekerjaan," wejangnya.

Dia mencontohkan, perubahan data pribadi itu, seperti dari sebelumnya seorang Guru Bantu Daerah (GBD) dan semisal telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja atau PPPK, maka harus mengupdate secara periodik via operator yang ada di setiap sekolah.

Pasalnya, update ini, kata dia, akan menjadi obyek verifikasi pusat, sebelum menerbitkan ikon hijau. Apa itu ikon hijau? merupakan simbol validasi SKTP yang dilakukan oleh pusat berdasarkan data-data guru sudah dinyatakan lengkap.

Untuk itulah, ditegaskan Sugeng, secara teknis, relatif tidak terjadi persoalan dalam mekanisme penyaluran TPG. Hanya saja, lanjut dia, untuk memprosesnya, daerah wajib menunggu terbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKTP dari Kemendikbud-Ristek.

Kondisi ini dimungkinkan terjadi, karena hasil verifikasi tim pusat menyatakan kelengkapan syarat dari guru sertifikasi yang belum lengkap, sehingga mesti dilengkapi.

ini kabar tpg terakhir tahun 2024                            radarutara.bacakoran.co - pembayaran tunjangan profesi guru (tpg) terakhir tahun anggaran (ta) 2024, di sejumlah daerah di provinsi bengkulu, bakal diproses pemerintah selambat-lambatnya akhir desember ini. 
plt kepala dispendik bengkulu utara, sugeng wiyono, m.pd, ketika dikonfirmasi ru, menjelaskan kalau saat ini pihaknya tengah menyiapkan kelengkapan administratif untuk pencairan anggaran yang mencapai rp 14 miliaran itu. 
"selain itu, dari bidang gtk (guru dan tenaga kependidikan), tadi menginformasikan syarat administratif yang diterbitkan oleh pusat juga belum terbit," ujar sugeng wiyono, selasa, 3 desember 2024 sore. 
anggaran yang mengait pada ribuan guru di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu ini, diklaim daerah lantaran surat keputusan tunjangan profesi atau skpt yang belum terbit. 
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
surat keputusan pemerintah yang lazimnya diterbitkan 2 kali dalam setahun itu, menjadi rujukan instansi teknis di daerah untuk dapat memproses usulan pencairannya, dalam mekanisme akuntansi pemerintah. 
merujuk nominal penyaluran tpg triwulan 1 tahun 2024, sugeng pernah menyampaikan, pencairan ptg ini terbagi dalam mereka yang berstatus sebagai pns daerah serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk guru. 
diterangkan sugeng pada selasa, 28 mei 2024, diketahui, total penyaluran anggarannya sebanyak rp 16,8 miliar. saat itu, kerja penyaluran tunjangan khusus bagi guru di daerah, untuk pns jumlahnya 1.132 orang, dengan nominal penyaluran sebesar rp 14,9 miliar. 
sedangkan untuk pppk guru yang diantaranya baru saja menerima sk pengangkatan, jumlah total penerimanya sebanyak 196 orang dengan nominal total rp 1,8 miliar. 
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
sorotan soal lambatnya pencairan tpg triwulan pertama yang terjadi se indonesia, sampai-sampai tenggat penyalurannya kepada penerima sertifikasi juga turut ditegasi oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi via direktorat guru dan tenaga kependidikan atau dirjen gtk. 
waktu itu, dirjen gtk kemendikbud, prof nunuk suryani, mengatakan penyaluran tpg mengacu direktif yang dituangkan dalam peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbud ristek) nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan aparatur sipil negara daerah.
"ditjen gtk mendorong pemda, untuk dapat menyalurkan dana tpg ke rekening guru sebelum batas waktu 14 hari kerja, sejak dana tpg diterima di rekening kas umum daerah," tegas nunuk, menyikapi kasus tunggakan pembayaran tpg triwulan 1 tahun 2024 di daerah-daerah, pada mei 2024. 
tpg sendiri menjadi komposan transfer pusat untuk segmen dana alokasi khusus (dak) non fisik atau daknf. penegasan nunuk tersebut, dibarengi dengan penekanan dimana direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan (ditjen gtk), terus mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh indonesia.
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
sekadar mengulas, tahun 2024 sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat transfer keuangan dan dana desa (tkd), masih terus tinggi saban tahunnya.
tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer dana alokasi khusus atau dak non fisik. anggaran dari pusat yang ditransfer secara periodik itu, untuk tunjangan guru asn daerah, terdiri dari tunjangan profesi guru sebesar rp 77.758.794.000.
selain itu, ada juga tambahan penghasilan guru rp 1.247.351.000. tambahan penghasilan guru ini, merupakan tunjangan bagi guru yang belum menjadi objek tunjangan sertifikasi. 
lazimnya, guru mesti memenuhi beberapa persyaratan, kemudian melakukan beberapa proses yang harus dilalui sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
dalam tkd yang sudah dirilis pemerintah lewat kementerian keuangan, turut menjabarkan nominal bantuan operasional sekolah atau bos. 
bos reguler daerah ini untuk tahun 2024 angkanya sebesar rp 42.001.860.000 dan bos kinerja sebesar rp 1.945.000.000. 
ada pula bantuan operasional penyelenggaraan paud atau pendidikan anak usia dini : reguler sebesar rp 4.284.000.000 dan kinerja rp 120.000.000. 
kemudian, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; reguler sebesar rp 1.379.000.000 dan kinerja sebesar rp 90.000.000. 
 baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
transfer dana alokasi khusus (dak) tahun 2024 sektor pendidikan di daerah ini totalnya sebesar rp 25.211.062.000. 
anggaran tersebut menyebar untuk paud rp 1.235.876.000, sd rp 15.210.070.000 serta smp rp 8.765.116.000. 
untuk dana alokasi umum (dau) yang sudah bidang pendidikan rp 82.625.881.000. 
diterangkan sugeng, sertifikasi menjadi salah satu fokus pemerintahan daerah, sehingga menjadi prioritas setiap periode pencairannya.
dia juga mengimbau, kelindan sistem antara pusat dan daerah, salah satunya terkait dengan update data. karenanya, dia meminta operator di setiap sekolah untuk melakukan update pembaruan data setiap guru, karena bisa mempengaruhi proses validasi oleh pusat.
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
"karena akurasi data, seperti data kenaikan pangkat, golongan sampai dengan perubahan status seperti pernikahan, jumlah anak hingga status pekerjaan," wejangnya.
dia mencontohkan, perubahan data pribadi itu, seperti dari sebelumnya seorang guru bantu daerah (gbd) dan semisal telah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk, maka harus mengupdate secara periodik via operator yang ada di setiap sekolah. 
pasalnya, update ini, kata dia, akan menjadi obyek verifikasi pusat, sebelum menerbitkan ikon hijau. apa itu ikon hijau? merupakan simbol validasi sktp yang dilakukan oleh pusat berdasarkan data-data guru sudah dinyatakan lengkap. 
untuk itulah, ditegaskan sugeng, secara teknis, relatif tidak terjadi persoalan dalam mekanisme penyaluran tpg. hanya saja, lanjut dia, untuk memprosesnya, daerah wajib menunggu terbitan surat keputusan tunjangan profesi atau sktp dari kemendikbud-ristek. 
baca juga:masih tunggu sktp, tpg guru baru tersalurkan rp 16 m
baca juga:tpg dan tamsil tunggu pengajuan spm dari dikbud
kondisi ini dimungkinkan terjadi, karena hasil verifikasi tim pusat menyatakan kelengkapan syarat dari guru sertifikasi yang belum lengkap, sehingga mesti dilengkapi. 
untuk diketahui, tunjangan sertifikasi bagi guru di daerah ini, jumlah penerimanya di daerah ini terbagi dalam 1.478 guru. 
sedangkan non sertifikasi atau guru yang belum bersertifikasi jumlahnya sebanyak 521 guru. adapun jumlah guru di daerah ini totalnya 2.743 aparatur sipil negara atau asn. selain itu, jumlah guru yang non asn jauh lebih banyak lagi yakni mencapai 3.420 guru. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan