RPJMD 2025-2030 Paling Lambat Agustus

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 01 Dec 2024 - 22:01

Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Bengkulu Utara 2024, Arie-Sumarno-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kontestasi yang menyedot anggaran kumulatif lebih dari 40 miliar dari APBD Bengkulu Utara itu, RU memperkirakan tingkat partisipasi Pilkada Bengkulu Utara Tahun 2024 sebanyak 171.930 atau 78,56 persen.

"Jadi selambat-lambatnya masuk di masa sidang kedua 2024 yang akan berakhir pada bulan Agustus," ujarnya menjelas produk hukum 2025-2030 tersebut.

Politisi Golkar hasil Pemilu 2024 ini mengharapkan, penyusunan teknokratik atas visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya, benar-benar hasil pengejawantahan mendalam atas niatan-niatan luhur membangun daerah di segala bidang untuk pembangunan daerah lima tahunan yang lebih baik dengan parameter terukur dan transparan.

"Karena nantinya akan menjadi rencana strategis (renstra) daerah, kemudian di-breakdown sebagai rencana kerja (renja) OPD," ungkapnya.

Mantan birokrat ini juga mengharapkan, kemampuan dalam menjabarkan RPJMD, renstra hingga renja OPD ke dalam menu-menu pembangunan setiap tahun nantinya, menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah.

"Utamanya, bagaimana menstimulasi geliat ekonomi masyarakat di daerah yang didukung oleh interkoneksi di dalam daerah dan antar daerah," tegasnya lagi.

Terpisah, Kabag Hukum Setkab Bengkulu Utara, Irsyalia Yurda, SH, MH, saat dibincangi menjelaskan secara alur, instrumen hukum daerah itu beberapa diantaranya sudah rampung.

Contohnya, kata dia, seperti Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045 telah rampung. Garapan di sektor legislasi ini, kata dia, merujuk pada instrumen baku yakni RPJMN dan RPJPD Provinsi Bengkulu.

"Rancang bangun aturan ini berkelindan dari pusat, provinsi dan baru kabupaten," jelas Lia, sapa akrab Kabag Hukum, dikonfirmasi, Minggu sore.

Perihal tenggat waktu penyampaian draft RPJMD, kata dia, regulasi memang mengatur tenggat waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

rpjmd 2025-2030 paling lambat agustus                             radarutara.bacakoran.co - penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang bakal dituangkan dalam perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2025-2030, selambat-lambatnya dibahas pada masa sidang kedua tahun depan. 
ketua badan pembentukan perda (bapemperda) dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, saat dibincangi ru, menjelaskan produk hukum daerah tersebut, menjadi salah satu kerja legislasi penting di daerah. 
layaknya garis-garis besar haluan negara di zaman presiden soeharto, kata tommy, rpjmd yang menyusul telah disahkannya perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) itu, akan menjadi anatomi makro jangka pendek dalam melaksanakan pembangunan di daerah dalam kurun waktu 5 tahun.
"arah pembangunan jangka pendek itu, menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih," terang tommy sitompul, minggu, 1 desember 2024. 
baca juga:jabatan kades diperpanjang, desa harus review rpjmdes
baca juga:dpmd minta perubahan rpjmd dilakukan faktual
secara aturan, terus ketua bapemperda 3 periode ini, rpjmd pengesahannya paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih hasil pilkada dilantik. 
menginformasikan, pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada bengkulu utara 2024, arie-sumarno yang diketahui telah merengkuh kemenangan 94,62 persen, rencananya digelar 10 februari 2025. 
duo politisi pdip dan golkar yang mendapatkan dukungan seluruh partai politik pemilik kursi di dprd bengkulu utara itu, tinggal saja ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala periode 2025-2030. 
pilkada yang dihelat 503 tempat pemungutan suara (tps) pasangan calon dengan nomor urut 1 itu, berhasil mendulang sebanyak 162.473 suara dari total 218.848 pemilih yang masuk dalam dpt. 
baca juga:sebelum jabatan kades diperpanjang, desa harus rubah rpjmdes
baca juga: musrenbang susun rpjmd, kunci percepatan pembanguan daerah
rivalnya, kotak kosong yang merupakan pilihan nomor urut 2, dari hasil hitung cepat yang menggandeng media survei center indonesia (msci) mengumpulkan sebanyak 9.457 suara. 
selama jalannya penghitungan, hasil penelusuran yang telah dilakukan, ru pun memiliki papar sebaran tps-tps yang "menyuplai" suara bagi kotak kosong.
kontestasi yang menyedot anggaran kumulatif lebih dari 40 miliar dari apbd bengkulu utara itu, ru memperkirakan tingkat partisipasi pilkada bengkulu utara tahun 2024 sebanyak 171.930 atau 78,56 persen.
"jadi selambat-lambatnya masuk di masa sidang kedua 2024 yang akan berakhir pada bulan agustus," ujarnya menjelas produk hukum 2025-2030 tersebut.
baca juga:wujudkan pembangunan daerah, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
politisi golkar hasil pemilu 2024 ini mengharapkan, penyusunan teknokratik atas visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya, benar-benar hasil pengejawantahan mendalam atas niatan-niatan luhur membangun daerah di segala bidang untuk pembangunan daerah lima tahunan yang lebih baik dengan parameter terukur dan transparan. 
"karena nantinya akan menjadi rencana strategis (renstra) daerah, kemudian di-breakdown sebagai rencana kerja (renja) opd," ungkapnya. 
mantan birokrat ini juga mengharapkan, kemampuan dalam menjabarkan rpjmd, renstra hingga renja opd ke dalam menu-menu pembangunan setiap tahun nantinya, menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah. 
"utamanya, bagaimana menstimulasi geliat ekonomi masyarakat di daerah yang didukung oleh interkoneksi di dalam daerah dan antar daerah," tegasnya lagi. 
baca juga:jabatan kades diperpanjang, desa harus review rpjmdes
baca juga:dpmd minta perubahan rpjmd dilakukan faktual
terpisah, kabag hukum setkab bengkulu utara, irsyalia yurda, sh, mh, saat dibincangi menjelaskan secara alur, instrumen hukum daerah itu beberapa diantaranya sudah rampung.
contohnya, kata dia, seperti perda nomor 6 tahun 2024 tentang rpjpd 2025-2045 telah rampung. garapan di sektor legislasi ini, kata dia, merujuk pada instrumen baku yakni rpjmn dan rpjpd provinsi bengkulu. 
"rancang bangun aturan ini berkelindan dari pusat, provinsi dan baru kabupaten," jelas lia, sapa akrab kabag hukum, dikonfirmasi, minggu sore. 
perihal tenggat waktu penyampaian draft rpjmd, kata dia, regulasi memang mengatur tenggat waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 
baca juga:wujudkan pembangunan daerah, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd
baca juga: opd harus pahami sipd, perencanaan mesti selaras dengan rpjmd. ini pesan bupati...
"maka dari tanggal pelantikan akan diketahui waktu selambat-lambatnya pengesahan rpjmd ini," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 2 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan