Pemda Godok Aturan di Sektor Ketenagakerjaan, Poin Penting Putusan MK atas UU Cipta Kerja

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 29 Nov 2024 - 21:23

Kabag Hukum Setkab Bengkulu Utara, Irsaliyah Yurda, MH-Radar Utara/Benny Siswanto-

13. Makna "dalam keadaan tertentu mencakup antara lain bencana alam atau no alam (Pasal 88 F dan Pasal 81 angka 28)

14. Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan (Pasal 90 A dan Pasal 81 angka 31)

15. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan (Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 81 angka 33)

16. Ketentuan hak pekerja/buruh yang harus didahulukan dalam pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan UU 1945 (Pasal 95 ayat 3 dan Pasal 81 angka 36)

17. Dewan Pengupahan harus berpartisipasi secara aktif (Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 81 angka 39)

18. Kewajiban melaksanakan perundingan bipartit secara musyawarah (Pasal 151 ayat 3 dan Pasal 81 angka 40)

19. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK yang harus melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 151 ayat 4 dan Pasal 81 angka 40)

20. Ketentuan PHK yang dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 157 ayat 3 dan Pasal 81 angka 49)

21. PHK hanya dapat dilakukan setelah melalui proses yang sesuai dengan aturan (Pasal 181 ayat 2 dan Pasal 81 angka 51)

pemda godok aturan di sektor ketenagakerjaan, poin penting putusan mk atas uu cipta kerja                             radarutara.bacakoran.co - regulasi di sektor ketenagakerjaan kini tengah digodok pemda bengkulu utara. pantauan, jumat, 29 november 2024, pembahasan di pihak eksekutif atas rancangan produk hukum yang akan mengait pada tenaga kerja serta sektor usaha di daerah. 
kabag hukum setkab bengkulu utara, irsaliyah yurda, mh, dibincangi jumat sore, menyampaikan pembahasan dalam rancang bangunan produk hukum itu, guna memitigasi sektor-sektor prinsipal, tak terkecuali mencermati putusan mahkamah konstitusi (mk) terhadap uu cipta kerja. 
"masih dalam pencermatan di sektor regulasi terkait. utamanya, pasal-pasal perubahan dalam uu cipta kerja yang menjadi poin penegasan mk dalam putusannya," ujar kabag hukum, via seluler, menjelaskan. 
tak dijelas gamblang perihal substansi, bagian hukum, kata lia, akrabnya disapa, lebih kepada mencermati parameter regulasi yang menjadi legal standing rancangan produk hukum daerah dengan pemrakarsa dinas tenaga kerja dan ketransmigrasian itu. 
baca juga:kemnaker hormati putusan mk tentang uu cipta kerja, siap berdialog dengan pekerja dan pengusaha
baca juga:tekan kemiskinan ekstrem, perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan
"jadi kami lebih mencermati sektor seperti regulasi induk hingga rumpun aturan turunanya yang menjadi dasar pembentukan raperda," ungkapnya. 
disinggung soal sifat putusan mk adalah pertama dan final? lia, tak membantahnya. dalam analisanya menyampaikan, mencermati poin putusan mk itu, nantinya akan ada uu tersendiri atau uu khusus ketenagakerjaan.  
"nah, menyikapi persoalan ini kita akan melakukan konsultasi terlebih dahulu. apakah harus menunggu uu itu, atau akan ada peraturan pemerintah merujuk putusan mk. ini masih akan dikonsultasikan," terangnya. 
kepala disnakertrans bengkulu utara, sutrino, m.pd, menyampaikan draf perda ketenagakerjaan yang kini masih dibahas, lebih pada penguatan sektor legislasi daerah, untuk menciptakan iklim dunia usaha dan ketenagakerjaan di daerah yang kian berkepastian hukum. 
baca juga:tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:kondisi ketenagakerjaan di indonesia terus mengalami perbaikan
"substansi dari rancangan aturan ini, untuk menciptakan iklim investasi di daerah yang selalu berkepastian hukum, sehingga menjadi trust baik bagi kalangan investor dan ketenagakerjaan," ungkap trino. 
poin penting putusan mk atas uji materi uu cipta kerja 
1. frasa pemerintah pusat, diubah menjadi "menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan....(pasal 42 ayat 1 dan pasal 81 angka 4)
2. mengutamakan penggunaan tenaga kerja indonesia (pasal 42 ayat 2 dan pasal 81 angka 4)
3. soal jangka waktu perjanjian kerja, tidak melebihi 5 tahun, termasuk perpanjangan (pasal 56 ayat 3 dan pasal 81 angka 12)
baca juga:apindo sinyalkan dampak ai di sektor ketenagakerjaan, pendidikan vokasi harus menjawab 
baca juga:tekan kemiskinan ekstrem, perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan
4. perihal kewajiban bahasa dalam membuat perjanjian secara tertulis (pasal 57 ayat 1 dan pasal 81 angka 13)
5. menteri yang menetapkan sebagai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya dalam perjanjian tertulis (pasal 64 ayat 2 dan pasal 81 angka 18)
6. istirahat mingguan ditambah frasa atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu (pasal 79 ayat 2 huruf b dan pasal 81 angka 25)
7. penghapusan frasa "dapat" (pasal 79 ayat 5 dan pasal 81 angka 25)
8. penegasan soal penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya (pasal 88 ayat 1 dan pasal 81 angka 27)
baca juga:kemnaker hormati putusan mk tentang uu cipta kerja, siap berdialog dengan pekerja dan pengusaha
baca juga:tekan kemiskinan ekstrem, perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan
9. dewan pengupahah daerah, termasuk unsur pemerintah daerah, dilibatkan dalam perumusan kebijakan pengupahan untuk pemerintah pusat (pasal 88 ayat 2 dan pasal 81 angka 27)
10. struktur dan skala upah yang proporsional (pasal 88 ayat 3 huruf b dan pasal 81 angka 27)
11. gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota (pasal 88 c dan pasal 81 angka 28)
12. variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (pasal 88 d ayat 2 dan pasal 81 angka 28)
13. makna "dalam keadaan tertentu mencakup antara lain bencana alam atau no alam (pasal 88 f dan pasal 81 angka 28)
baca juga:tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:kondisi ketenagakerjaan di indonesia terus mengalami perbaikan
14. upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan (pasal 90 a dan pasal 81 angka 31)
15. pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan (pasal 92 ayat 1 dan pasal 81 angka 33)
16. ketentuan hak pekerja/buruh yang harus didahulukan dalam pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan uu 1945 (pasal 95 ayat 3 dan pasal 81 angka 36)
17. dewan pengupahan harus berpartisipasi secara aktif (pasal 98 ayat 1 dan pasal 81 angka 39)
18. kewajiban melaksanakan perundingan bipartit secara musyawarah (pasal 151 ayat 3 dan pasal 81 angka 40)
baca juga:apindo sinyalkan dampak ai di sektor ketenagakerjaan, pendidikan vokasi harus menjawab
baca juga:tekan kemiskinan ekstrem, perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan
19. ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja atau phk yang harus melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan uud 1945 (pasal 151 ayat 4 dan pasal 81 angka 40)
20. ketentuan phk yang dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan uud 1945 (pasal 157 ayat 3 dan pasal 81 angka 49)
21. phk hanya dapat dilakukan setelah melalui proses yang sesuai dengan aturan (pasal 181 ayat 2 dan pasal 81 angka 51)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan