Pesan Pj Bupati Bengkulu Utara, Dr., Drs., Andi M Yusuf, M.Si: Buat Perda PPA!

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 25 Nov 2024 - 07:10

Pesan Pj Bupati Bengkulu Utara, Dr., Drs., Andi M Yusuf, M.Si: Buat Perda PPA!-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

Arsip RU, tercatat sejak bulan Januari hingga pertengahan November 2024 ini, telah ada 50 korban tindakan pencabulan, dari 24 kasus kekerasan hingga persetubuhan anak di bawah umur.

Adapun rincian, ada 8 orang korban pencabulan, 16 orang korban persetubuhan, 35 orang korban fedofilia dan 11 orang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

7 orang kekerasan psikis, 1 orang penelantaran, dan satu orang lainnya mejadi korban Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Khusus untuk kasus KDRT, mayoritas penyebab utamanya adalah pernikahan dini atau menikah dibawah usia 17 tahun.

Sementara itu, data total di tahun 2023 lalu, jumlahnya mencapai 45 kasus dengan korban berjumlah 79 orang.

Artinya, dengan terus meningkat angka kekerasan seksual anak atau kejahatan modalitas tersebut memicu daya pikirnya sebagai Bupati dua bulan itu, untuk PERDA PPA ini harus segera di buat. (*)

pesan pj bupati bengkulu utara, dr., drs., andi m yusuf, m.si: buat perda ppa!                            radarutara.bacakoran.co - minggu pagi, diluar hari kerja, langit mendung turut mengiringi agenda serah terima jabatan dr., drs., andi muhammad yusuf, m.si., atas berakhirnya masa tugasnya menjadi pj. bupati bengkulu utara.
akankah aura kesejukan dari sosok utusan dari kementerian dalam negeri (kemendagri) ini, yang turut membius alam di bengkulu utara ikut bersedih setelah bukti kerja konkretnya menjadi pj. bupati yang hanya dua bulan itu.
meskipun hanya dua bulan mengemban amanah berat ini, namun dirinya telah banyak meninggalkan kenangan tersendiri di sanubari masyarakat di kabupaten bengkulu utara. 
pesan khusus ditegaskan dalam kalimat sambutan di momen resmi sertijabnya, yang di agendakan di gedung putih balai daerah kabupaten bengkulu utara, pada hari minggu, 24 november 2024, soroti soal perlunya perda perlindungan perempuan dan anak.
baca juga:pengadilan bisa tolak gugatan cerai loh! pengamat ppa : semoga juga di dispensasi kawin
baca juga:desa di napal putih akan gandeng dppa untuk cegah kasus asusila terhadap anak 
"persoalan kekerasan asusila anak dan perempuan, ini adalah pr besar kita bersama, jika diperlukan terhadap pelaku, jatuhkan hukuman yang lebih ekstrim untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila di kabupaten bengkulu utara"ucap dr. drs. andi muhammad yusuf, m.si., 
hemat pikir salah satu utusan pusat ini, perda penyelenggaraan perlindungan anak (ppa) itu sudah sangat dibutuhkan di bumi ratu samban kabupaten bengkulu utara.
tujuan besarnya adalah para generasi bangsa ini agar dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang suportif terhadap masa depannya, bukan malah menghancurkannya. 
perlindungan anak juga sangat penting untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi yang masih sering terjadi. 
baca juga: 5 korban oknum guru asusila butuh pendapingan intens, dppa terjunkan 4 psikolog
baca juga: dppa dan dispendik bengkulu utara harus gerak cepat 
untuk diketahui, hak-hak anak harus dipenuhi dan dijunjung tinggi sebagaimana yang termuat dalam uud ri tahun 1945 dan konvensi pbb tentang hak-hak anak. 
beberapa hak anak yang harus dipenuhi, di antaranya:

hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya. 
hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. 
anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. 
anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

baca juga:tingginya kasus pelecehan pada anak, begini kata kadis dppa bengkulu utara
baca juga:pengadilan bisa tolak gugatan cerai loh! pengamat ppa : semoga juga di dispensasi kawin
arsip ru, tercatat sejak bulan januari hingga pertengahan november 2024 ini, telah ada 50 korban tindakan pencabulan, dari 24 kasus kekerasan hingga persetubuhan anak di bawah umur.
adapun rincian, ada 8 orang korban pencabulan, 16 orang korban persetubuhan, 35 orang korban fedofilia dan 11 orang korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt).
7 orang kekerasan psikis, 1 orang penelantaran, dan satu orang lainnya mejadi korban tindakan pidana perdagangan orang (tppo).
khusus untuk kasus kdrt, mayoritas penyebab utamanya adalah pernikahan dini atau menikah dibawah usia 17 tahun. 
baca juga: 5 korban oknum guru asusila butuh pendapingan intens, dppa terjunkan 4 psikolog
baca juga:desa di napal putih akan gandeng dppa untuk cegah kasus asusila terhadap anak 
sementara itu, data total di tahun 2023 lalu, jumlahnya mencapai 45 kasus dengan korban berjumlah 79 orang.
artinya, dengan terus meningkat angka kekerasan seksual anak atau kejahatan modalitas tersebut memicu daya pikirnya sebagai bupati dua bulan itu, untuk perda ppa ini harus segera di buat. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 25 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan