Kenaikan PPN 12% pada 2025 Berisiko Tingkatkan PHK Massal di Tengah Ekonomi Lesu

Reporter: Ependi |

Editor: Ependi |

Minggu , 24 Nov 2024 - 18:00

Kenaikan PPN 12% pada 2025 Berisiko Tingkatkan PHK Massal di Tengah Ekonomi Lesu-SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG-

Akibatnya, daya beli masyarakat yang sudah rendah bisa semakin tergerus.

Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengurangi volume konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.

Dampak PPN 12% terhadap Bisnis dan Pengangguran

Bagi banyak pelaku usaha, kenaikan PPN menjadi beban tambahan yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha mereka.

Sebagian besar perusahaan, terutama sektor manufaktur dan perdagangan, terpaksa akan menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, yang pada gilirannya bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Para pengusaha yang tidak sanggup menanggung kenaikan biaya atau yang terpaksa menaikkan harga produk mereka, kemungkinan besar akan kehilangan daya saing di pasar, terutama dengan produk impor yang mungkin lebih murah.

Kenaikan PPN 12% juga berpotensi memicu peningkatan PHK massal.

Sebab, perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi perpajakan atau tidak mampu mempertahankan profitabilitas dalam kondisi pasar yang sulit, kemungkinan besar akan mengurangi jumlah karyawan.

Pada akhirnya, ini dapat memperburuk tingkat pengangguran dan memperpanjang kesulitan ekonomi yang sudah dirasakan oleh banyak kalangan.

Melihat dampak yang mungkin timbul akibat kenaikan PPN, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan pendamping yang dapat meredakan tekanan pada sektor bisnis dan masyarakat.

Salah satunya adalah dengan memberikan insentif kepada sektor usaha kecil dan menengah, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat program-program bantuan sosial untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

kenaikan ppn 12% pada 2025 berisiko tingkatkan phk massal di tengah ekonomi lesu                            radarutara.bacakoran.co - pemerintah indonesia berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) dari 10% menjadi 12% pada tahun 2025. 
keputusan ini, yang tertuang dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp), mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan pelaku usaha. 
di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi covid-19, serta rendahnya daya beli masyarakat, kenaikan ppn ini berisiko menyebabkan dampak negatif yang lebih luas, salah satunya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (phk) massal.
 
tantangan ekonomi yang belum pulih
baca juga:dinas pu dapat kucuran dak tematik kppn rp22 miliar
baca juga:potensi pengaruh kenaikan ppn 12% pada tahun 2025 terhadap kesejahteraan masyarakat
sejak pandemi covid-19, perekonomian indonesia telah mengalami tekanan yang signifikan.
 berbagai sektor, terutama yang bergerak di bidang pariwisata, manufaktur, dan perdagangan, harus berjuang keras untuk bangkit. 
meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seperti pertumbuhan gdp yang positif, namun realitas di lapangan jauh dari kondisi ideal. 
banyak usaha kecil dan menengah (ukm) yang masih kesulitan bertahan, sementara angka pengangguran masih terbilang tinggi.
baca juga:penuhi target pad, realisasi pajak dan retribusi daerah digenjot
baca juga:pajak mblb/galian c masih minim, bapenda akan genjot di desember
dalam kondisi ekonomi seperti ini, kenaikan ppn justru dikhawatirkan dapat memperburuk keadaan. 
ppn yang lebih tinggi berarti harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan. 
akibatnya, daya beli masyarakat yang sudah rendah bisa semakin tergerus. 
dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mengurangi volume konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian indonesia.
baca juga:target pajak meningkat, bapenda: gardu induk listrik tahun 2025 aktif
baca juga:tahun depan, pajak kendaraan naik
dampak ppn 12% terhadap bisnis dan pengangguran
bagi banyak pelaku usaha, kenaikan ppn menjadi beban tambahan yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha mereka. 
sebagian besar perusahaan, terutama sektor manufaktur dan perdagangan, terpaksa akan menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, yang pada gilirannya bisa berujung pada pengurangan tenaga kerja. 
para pengusaha yang tidak sanggup menanggung kenaikan biaya atau yang terpaksa menaikkan harga produk mereka, kemungkinan besar akan kehilangan daya saing di pasar, terutama dengan produk impor yang mungkin lebih murah.
kenaikan ppn 12% juga berpotensi memicu peningkatan phk massal. 
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
baca juga:bkd mukomuko edukasi pengusaha taat bayar pajak dan retribusi daerah
sebab, perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi perpajakan atau tidak mampu mempertahankan profitabilitas dalam kondisi pasar yang sulit, kemungkinan besar akan mengurangi jumlah karyawan. 
pada akhirnya, ini dapat memperburuk tingkat pengangguran dan memperpanjang kesulitan ekonomi yang sudah dirasakan oleh banyak kalangan.
melihat dampak yang mungkin timbul akibat kenaikan ppn, banyak pihak yang meminta pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan pendamping yang dapat meredakan tekanan pada sektor bisnis dan masyarakat. 
salah satunya adalah dengan memberikan insentif kepada sektor usaha kecil dan menengah, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja di indonesia. 
pemerintah juga disarankan untuk memperkuat program-program bantuan sosial untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
baca juga:percepat setoran pajak pbb, telat dikenakan denda 2 persen
baca juga:optimalisasi pajak daerah, pemda di bengkulu perkuat sinergitas
selain itu, untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja, perlu adanya kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, seperti peningkatan investasi di sektor infrastruktur dan teknologi. 
peningkatan investasi akan membuka peluang kerja di sektor-sektor yang lebih modern dan berdaya saing global.
kenaikan tarif ppn yang direncanakan pemerintah pada 2025 menambah tantangan bagi perekonomian indonesia yang belum sepenuhnya pulih. 
dampak kenaikan pajak ini berisiko memperburuk kondisi bisnis, meningkatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat, dan akhirnya memperburuk angka pengangguran. 
untuk itu, pemerintah perlu mengimbangi kebijakan fiskal dengan langkah-langkah yang dapat mendukung pemulihan ekonomi, termasuk menciptakan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha dan memperhatikan kebutuhan lapangan kerja. 
baca juga:penuhi target pad, realisasi pajak dan retribusi daerah digenjot
baca juga:pajak mblb/galian c masih minim, bapenda akan genjot di desember
tanpa upaya yang seimbang, ancaman phk massal bisa menjadi kenyataan yang sulit dihindari. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR UTARA, 26 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan